Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamenkeu: Jangan Sampai Pengeluaran Pemerintah Ikut-ikutan Negatif

Kompas.com - 25/01/2022, 13:35 WIB
Fika Nurul Ulya,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa APBN menjadi instrumen yang paling bekerja keras selama dua tahun terakhir saat seluruh pengeluaran mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

Suahasil mengatakan, seluruh perdagangan di dunia internasional terhenti karena konsumsi masyarakat dan investasi tumbuh negatif akibat pandemi.

"Siapa yang mesti menjaga pertumbuhan ekonomi? Yang harus menjaga kita yakin betul adalah pengeluaran pemerintah. Maka pengeluaran pemerintah kita genjot tahun 2020, jangan sampai pengeluaran pemerintah ikut-ikutan negatif. Maka pemerintah genjot belanja, meskipun penerimaan pajaknya drop," ujarnya dalam acara Indonesia Economic Outlook HIPMI, Selasa (25/1/2022).

Baca juga: Menko Airlangga: Vaksinasi Dosis Primer Bakal Selesai pada Kuartal II-2022

APBN harus mengompensasi laju pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot pengeluaran pemerintah. Pengeluaran ini disebar ke berbagai macam sektor, baik berupa belanja kementerian atau lembaga, hingga penanganan pandemi dan pemberian bansos kepada masyarakat.

Meski begitu, Suahasil memproyeksi fenomena naik turunnya kasus varian baru Covid-19 masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di dunia.

"Kalau penularan lagi rendah bukan berarti virusnya akan hilang. Bisa naik lagi. Dan sepertinya dunia kita dan Indonesia akan ada waktu begitu dalam beberapa waktu ke depan," kata Suahasil

Suahasil menuturkan, proyeksi itu didasarkan pada kesimpulan penanganan pandemi selama dua tahun terakhir. Setidaknya, ada dua hal yang bisa diambil kesimpulan yakni kasus Covid-19 yang naik bisa kembali diturunkan dan penurunan kasus Covid-19 bukan berarti virusnya hilang.

Baca juga: Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jatim

Hal ini membuat Indonesia harus selalu siap siaga dan waspada pada lonjakan kasus. Penanganan pandemi harus tetap efektif dan memperhatikan standarisasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kita harus siap-siap terus, ini kalau data naik turun naik turun, kalau lagi di atas bisa kita turunkan, kalau di bawah bisa naik lagi. Ini situasi yang kita hadapi terus," beber Suahasil.

Suahasil menuturkan, pengendalian kasus Covid-19 di Tanah Air dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah karantina wilayah secara total ketika vaksin Covid-19 masih dikaji dan diteliti. Cara ini sempat diambil pemerintah pada Maret 2020.

Kemudian cara kedua adalah akselerasi vaksin Covid-19. Pemerintah menargetkan vaksinasi dosis primer atau dosis lengkap selesai pada kuartal II-2022. Adapun vaksinasi booster sudah dimulai pada 12 Januari 2022.

"Waktu belum vaksinasi kita turunkan pakai mobilitas, ada dampak ekonominya. Tapi kalau naik, kita bisa turunkan. Itu data mengatakan begitu. Ketika di bawah bukan berarti virusnya sedang akan hilang, virusnya ada terus. Maka pandeminya kita tangani," ucap dia.

Baca juga: Ini Langkah Kemenhub dalam Pembukaan Travel Bubble di Batam dan Bintan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com