Wamenkeu: Perbankan Bakal Lebih Selektif, Hanya Berikan Kredit buat Ekonomi Hijau

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sektor keuangan di dunia bakal makin selektif memberikan kredit kepada dunia usaha. Hal ini dipengaruhi oleh transformasi ekonomi menuju ekonomi berkelanjutan.

Dia menuturkan, sektor keuangan akan lebih mendukung sektor usaha yang fokus pada pengembangan ekonomi hijau (green economy).

"Saya bisa katakan kepada ibu atau bapak (pengusaha), beberapa waktu ke depan sektor keuangan di Indonesia maupun internasional akan makin ingin memberikan kredit atau pembiayaan, memberikan support, kepada green economy. Pasti itu," kata Suahasil dalam acara Indonesia Economic Outlook HIPMI, Selasa (25/1/2022).

Baca juga: Luhut: Investor Jangan Segan Mengontak Saya...

Suahasil menuturkan, pembahasan mengenai ekonomi hijau menjadi perdebatan yang paling intens dalam KTT G20.

Bahkan saking pentingnya isu tersebut untuk mengatasi perubahan iklim, transformasi ekonomi berkelanjutan tidak boleh berhenti meski pandemi Covid-19.

Reformasi ekonomi ini menjadi salah satu rencana jangka menengah dan panjang Indonesia. Pada tahun 2060 nanti, Indonesia berkomitmen mencapai net zero emission.

"Transformasi ekonomi tidak boleh berhenti meski dalam situasi pandemi, misalnya dalam bidang hilirisasi sumber daya alam (SDA). Iya, kita boleh ekspor SDA setelah diambil, tapi enggak boleh kita lupakan bahwa kita bisa memproses (bahan mentah) lebih lanjut di dalam negeri," ucap Suahasil.

Adapun saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah meluncurkan Taksonomi Hijau yang mengklasifikasi sektor ekonomi hijau. Begitu pun digunakan sebagai acuan penyusunan pemberian insentif dan disinsentif dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk OJK.

Baca juga: Bank Mandiri Nilai Investasi Obligasi hingga Deposito Masih Menarik

Taksonomi Hijau disusun dengan mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan sub-sektor ekonomi, dimana 919 di antaranya telah dikonfirmasi oleh kementerian terkait.

"Taksonomi hijau akan jadi patokan di sektor keuangan kita, untuk memberi tahu yang ini loh, yang namanya taksonomi hijau. Ini fenomena masa depan yang harus kita mulai urus di masa kini," jelas Suahasil.

Di sisi lain, Indonesia mulai memperkenalkan pajak karbon dan pasar karbon sebagai bagian dari agenda masa depan. Pajak karbon diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Tarif terendah pajak karbon adalah Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Terbitnya instrumen pajak karbon menjadikan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju yang telah melaksanakan kebijakan serupa, seperti Inggris, Jepang, dan Singapura.

"Jadi untuk pengusaha muda, saya rasa baik untuk melihat gerak daru green economy agenda Indonesia, karena seluruh yang saya sampaikan soal health dan ekonomi, sustainability ke depan, itulah item-item yang sangat-sangat intens (dibahas) di G20," tandas Suahasil.

Baca juga: Luhut: Kita Tidak Boleh Anggap Enteng Omicron