Bila masih nekat menggunakan APBN, Bhima menilai ruang fiskal akan semakin sempit. Implikasinya adalah target pajak akan dinaikkan sehingga berisiko menyasar warga kelas menengah untuk membayar pajak lebih banyak.
Kemudian, utang makin melonjak ketika beban belanja bunga utang pemerintah sudah mencapai Rp 360 triliun - Rp 400 triliun pada tahun 2022 atau setara 15 persen dari total penerimaan pajak.
"Jadi ini bukan angka yang kecil. Tentu ini akan sangat memberatkan APBN karena APBN sendiri mengalami tekanan untuk mengurangi defisit anggaran," ucapnya.
Memang Bhima mengakui, pemerintah bakal bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun IKN. Namun porsinya menjadi kurang realistis jika investasi swasta menjadi yang paling besar mencapai 46 persen.
Dalam proyek infrastruktur yang berjalan saja, porsi KPBU hanya sebesar 7 persen dari total pembiayaan. Adapun rata-rata KPBU di negara lain maksimum hanya mencapai 22 persen.
"Investor mana yang tertarik sedangkan pembangunannya adalah gedung pemerintah, bukan kawasan industri atau yang sifatnya komersial. Apakah ini investasi cara langsung atau investasi SUN atau BUMN? Kalau (lewat SUN) itu yang terjadi, sama saja beban utang meningkat," tandas Bhima.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.