Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER MONEY] Nasib Warga Kampung Miliarder Tuban | Biang Kerok Tiket Garuda Terkenal Mahal

Kompas.com - 27/01/2022, 05:35 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

1. Nasib Warga Kampung Miliarder Tuban dan Pentingnya Mengelola Uang secara Bijak

Masih ingat kisah Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur? Warga di kampung itu mendadak jadi miliarder usai mendapat ganti rugi atas tanah pertanian mereka yang digunakan untuk proyek Pertamina.

Warga kampung tersebut sempat viral pada Februari 2021 karana membeli mobil secara beramai-ramai. Saat itu, Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu dikenal sebagai kampung miliarder.

Namun kini, sejumlah warga kampung miliarder justru menyesal telah menjual tanahnya. Sebab mereka tidak memiliki pekerjaan. Beberapa warga bahkan harus menjual ternaknya untuk bertahan hidup.

Baca selengkapnya di sini 

2. Erick Thohir Beberkan Biang Kerok Tiket Garuda Terkenal Mahal

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa kasus Garuda Indonesia bukan sekedar masalah sewa pesawat melainkan ekosistem dalam tata kelolanya yang buruk.

Ia mendorong kasus Garuda Indonesia ini untuk dituntaskan, karena tidak mungkin membeli atau menyewa pesawat tanpa rencana bisnis atau business plan dan tanpa ada hitungan rute penerbangan.

Karena tidak adanya perhitungan tersebut pada akhirnya Garuda membayar biaya sewa pesawat kepada pemberi sewa atau lessor pesawat termahal di dunia sampai dengan 28 persen dibandingkan dengan lessor pesawat maskapai-maskapai lain yang hanya 8 persen.

"Jadi ada sistem dan ada solusi supaya Garuda ke depan tidak lagi mengulangi kasus serupa, karena tidak ada tata kelola akhirnya juga kerugiannya berdampak kepada rakyat yakni tiket mahal. Hal ini dikarenakan terjadi monopoli tiket," kata Erick Thohir.

Selengkapnya baca di sini 

3. Bangun IKN Baru Berpotensi Bikin Utang RI Bengkak, Baiknya Ditunda atau Jalan Terus?

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur berpotensi mengerek naik utang pemerintah.

Hal ini disebabkan anggaran pembangunan dan pemindahan IKN sebagian menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, utang pembangunan dan pemindahan IKN pada fase awal berpotensi makin membengkak karena biaya konstruksi bisa dipengaruhi oleh efek volatilitas nilai tukar saat pandemi Covid-19.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com