Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Omicron Melonjak, Sri Mulyani: Ini Akan Jadi Perhatian agar Tak Pengaruhi Pemulihan Ekonomi

Kompas.com - 27/01/2022, 14:23 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai mewaspadai tingginya kasus Omicron di Tanah Air berdampak pada pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2022.

Adapun saat ini, kasus harian dunia sudah mencapai 3,31 juta dengan tingkat kematian mencapai 8.000 kasus. Sementara di Indonesia sudah menembus 1.808 kasus.

"Hari ini kita akan fokus pada perkembangan Omicron yang sudah masuk di Indonesia dan ini akan menjadi perhatian agar tidak mempengaruhi terlalu banyak kinerja dari pemulihan ekonomi utamanya kuartal I 2022," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: Tingkat Utang RI Naik 10,8 Persen, Sri Mulyani: Lebih Baik Dibanding Negara Berkembang Lain

Bendahara negara ini berharap, kasus Omicron di Indonesia bisa terkendali. Jika dibandingkan dengan negara lainnya di dunia, tingkat kasus di Indonesia memang masih relatif rendah.

Berdasarkan negara, kasus rata-rata tujuh hari di Amerika Serikat (AS) mencapai 616.600 kasus dengan kematian mencapai 2.159. Di Prancis, kasus Omicron tembus 366.200, India 312.000, Italia 162.400 kasus, dan Brazil mencapai 159.800 kasus.

Sementara di Spanyol tembus 125,300 kasus, di Jerman tembus 116.600 kasus, serta Argentina mencapai 103.300 kasus.

"Di Indonesia relatif masih rendah namun kita waspada yang tinggi dengan tren kenaikan terutama Omicron dari penularan yg sudah sifatnya lokal," beber Sri Mulyani.

Untuk mencegah penularan makin masif, dia menyampaikan Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran mengakselerasi vaksinasi Covid-19, baik yang dosis primer maupun dosis booster. Akselerasi booster sendiri sudah dimulai pada 12 Januari 2022.

Adapun per tanggal 26 Januari 2022, akselerasi vaksin dosis pertama sudah diberikan kepada 182,5 juta masyarakat atau 87,63 persen dari jumlah populasi. Sementara akselerasi vaksin dosis kedua mencapai 125,67 juta orang atau sekitar 60,34 persen dari populasi.

Lebih lanjut dia mengungkap, transisi menuju endemi akan terjal sehingga pemerintah perlu menggunakan seluruh instrumen kebijakan untuk mengompensasi tantangan yang mungkin terjadi.

"Walau (ada) pemikiran mengenai pandemi menuju endemi transisinya ini akan kita kalibrasi, kita harus gunakan semua instrumen kebijakan secara fleksibel, karena jalan menuju endemi tidak smooth. Jadi kita akan melihat termasuk perkembangan dari varian atau jenis virusnya serta kemungkinan ditemukannya vaksin maupun pengobatan yang lebih baik," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani: KPPN Penuh Calo Anggaran, Itu Reputasi Masa Lalu...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com