Pengembangan Kawasan Industri Terus Digenjot

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengaku akan terus berupaya mengembangkan jumlah kawasan industri di Indonesia sebagai lokasi investasi yang menarik. Langkah ini diyakini dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hingga Januari 2022, terdapat 135 perusahaan kawasan industri dengan total luas lahan sebesar 65.532 hektar yang tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Sumatera. Dari 135 kawasan industri tersebut, 46 persen atau 30.464 hektar telah terisi oleh tenant industri.

"Perkembangan kawasan industri di Indonesia mengalami peningkatan baik secara jumlah maupun luas lahan," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran persnya, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: Mentan RI dan Mentan Australia Bahas 3 Hal Penting, dari Ekspor Beras hingga Impor Daging

Dia bilang, pemerintah mengupayakan pemerataan pembangunan industri dengan mengakselerasi pembangunan kawasan industri, Hal itu dilakukan melalui pengembangan 27 kawasan industri yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 16 Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurut Menperin, kewajiban bagi industri untuk berlokasi di kawasan industri telah memberikan peran dan tanggung jawab yang sangat besar kepada para pengelola kawasan industri.

Pengelola kawasan harus menciptakan serta menjaga iklim investasi yang kondusif. Upaya itu berupa pemberian fasilitasi perizinan, hubungan industrial, penyediaan utilitas, infrastruktur, dan layanan pendukung industri lainnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian besar bagi Kemenperin untuk menaikkan daya saing kawasan industri di Indonesia, adalah dengan menyediakan sumber energi gas melalui kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi sektor industri di dalam kawasan industri.

Untuk itu, perlu adanya koordinasi dalam rangka penyiapan jaringan transmisi dan distribusi dengan perusahaan penyedia gas, seperti PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mendekati lokasi kawasan industri.

Baca juga: Milenial dan Gen Z Dinilai Perlu Menerapkan Gaya Hidup Minimalis

Alternatif lain yang saat ini ditempuh oleh Kemenperin adalah memberikan kesempatan kepada konsorsium kawasan industri untuk dapat menyediakan gas bagi tenant di dalam kawasan tersebut.

"Alternatif ini memerlukan infrastruktur Storage Regassification Unit (SRU) karena penyediaan gas dilakukan dengan pengapalan dan berupa LNG," katanya.

Selain itu kata dia, terdapat tiga isu yang tengah berkembang di dunia yang dinilai akan sangat memengaruhi daya saing kawasan industri di Indonesia. Pertama, terkait industri ramah lingkungan. Pembangunan Eco Industrial Park diharapkan bisa menjawab tantangan industri yang ramah lingkungan.

Kedua, isu terkait smart industry, di mana industri dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi sesuai era revolusi industri 4.0. Ketiga adalah terkait pengembangan kawasan industri halal. Saat ini, sudah ada tiga kawasan industri halal, yaitu Modern Cikande Industrial Estate, Bintan Inti Industrial Estate, dan Kawasan Industri Halal Safe, Sidoarjo, Jawa Timur.

Baca juga: Kemendag Terapkan Kebijakan DMO dan DPO Minyak Goreng

"Apabila konsep kawasan tersebut dipadukan menjadi konsep pengembangan Smart Eco Industrial Park maka akan menjadi sebuah platform bagi kawasan industri di Indonesia, yang ditawarkan kepada kemitraan global dalam rangka memperkuat daya tawar kawasan industri nasional sebagai kekuatan yang menarik dalam global supply chain dan halal global network," kata Agus.

Lebih lanjut, dengan Smart Eco Industrial Park yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan seperti pengurangan emisi karbon, ekonomi sirkular, industri hijau dan industri halal akan menjembatani isu yang menjadi perhatian dalam G20.

"Demikian juga konsep ini akan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari aktivitas industri di dalam kawasan industri yang meningkatkan daya saing dan nilai tambah," ujarnya.

Baca juga: IMF Kritik Burden Sharing Kemenkeu-BI, Ini Respons Sri Mulyani