Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta IMF Sudahi "Burden Sharing", BI Janji Berakhir Tahun Ini

Kompas.com - 28/01/2022, 07:30 WIB
Fika Nurul Ulya,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menanggapi imbauan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk menyudahi mekanisme berbagai beban (burden sharing) dengan pemerintah akhir tahun ini.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, burden sharing dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) III memang akan berakhir pada akhir tahun 2022.

Baca juga: IMF Kritik Burden Sharing Kemenkeu-BI, Ini Respons Sri Mulyani

Alasan ada kebijakan burden sharing

Melalui SKB III, bank sentral berkomitmen membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana sebesar Rp 224 triliun untuk menutup sebagian defisit fiskal. Pembelian SBN pun sudah ditentukan peruntukkannya, yakni untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Kita sudah menjelaskan dan IMF sudah jelas bahwa BI akan tetap membeli Rp 224 triliun melalui private placement khusus biaya kesehatan dan kemanusiaan (termasuk vaksin)," kata Perry dalam Rapat Kerja Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: Burden Sharing Diyakini Tak Akan Sebabkan Hiperinflasi

Perry menuturkan, kerja sama BI-pemerintah yang disepakati dalam SKB III terjadi karena saat itu berada dalam situasi genting saat Indonesia dihantam varian Delta pada kuartal III 2021.

Kala itu, kasus Covid-19 naik dan mencapai puncaknya sekitar 50.000. Tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit selalu penuh, dan pengadaan maupun akselerasi vaksinasi Covid-19 perlu dipercepat.

Baca juga: Pemerintah dan BI Perpanjang Burden Sharing, Ini Mekanismenya

Karena butuh cepat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak mungkin mencari utang dengan mekanisme yang biasa.

Untuk itu, kedua belah pihak sepakat melanjutkan burden sharing yang disepakati dalam SKB III.

Baca juga: Pilih Burden Sharing daripada Pangkas Anggaran Jumbo Kementerian/Lembaga, Ini Kata Sri Mulyani

"Seperti itu kan perlu pembiayaan cepat, enggak mungkin Bu Menteri (bilang), "Entar dulu kami beli vaksin menerbitkan SBN dulu". Ya keburu (kelamaan). Itu kan keputusan yang betul-betul harus saya lakukan," ujar Perry.

Melalui SKB III, BI sepakat membeli SBN yang diterbitkan pemerintah senilai Rp 215 triliun tahun 2021 dan senilai Rp 224 triliun tahun ini yang dananya digunakan khusus membiayai kesehatan dan kemanusiaan.

Baca juga: Burden Sharing Diperpanjang, Sri Mulyani Tegaskan Pemerintah Tak Sulit Tarik Utang

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Spend Smart
Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Spend Smart
Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com