Aturan Baru Fintech P2P Lending Segera Keluar, Simak Poin-poin Pentingnya

Kompas.com - 31/01/2022, 12:30 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera mengeluarkan ketentuan di bidang industri keuangan non-bank (IKNB) terkait perubahan peraturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech peer to peer lending (fintech P2P lending).

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi menjelaskan, di dalam perubahan aturan tersebut akan mengatur berbagai aspek keberlangsungan fintech P2P lending, mulai dari kepemilikan platform layanan pendanaan bersama, hingga sejumlah larangan untuk perlindungan konsumen seperti tatacara penagihan.

Baca juga: OJK Tutup 425 Penyelenggara Investasi dan 1.500 Fintech P2P Lending Ilegal

Ia memastikan, perumusan aturan yang baru ini sudah melibatkan pelaku industri dan stakeholders termasuk akademisi, sehingga diharapkan begitu ketentuannya diundangkan maka bisa segera diimplementasikan.

"Perubahan ketentuan layanan pendanaan bersama ini ditujukan untuk memperkuat industri fintech P2P lending dari sisi kelembagaan dan layanan terhadap konsumen serta kontribusinya bagi perekonomian," kata dia, dalam keterangannya, dikutip Senin (31/1/2022).

Melalui ketentuan baru tersebut, OJK mengeluarkan sejumlah aturan-aturan penting yang penting harus diikuti penyelenggara. 

Baca juga: Penyelenggara Fintech Lending Berguguran, OJK Ungkap Penyebabnya

Badan hukum dan modal disetor finteh P2P lending

Utamanya. setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang pengendali 1 penyelenggara fintech P2P lending konvensional dan 1 penyelenggara syariah.

Adapun fintech P2P lending hanya dapat dilakukan penyelenggara yang berbadan hukum perseroan terbatas atau PT.

Baca juga: Berkurang 1, Ini Daftar Terbaru Fintech Lending Terdaftar dan Berizin OJK 2022

Kemudian, penyelenggara fintech P2P lending harus memiliki modal disetor minimum sebesar Rp 25 miliar pada saat pendirian.

Setelah itu, penyelenggara yang telah memperoleh izin dari OJK harus senantiasa memiliki ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar, yang dipenuhi secara bertahap selama 3 tahun sejak POJK diundangkan.

Baca juga: Berantas Pinjol Ilegal, BPR Didorong Tingkatkan Kolaborasi dengan Fintech Lending

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KAI Tegaskan Akan 'Blacklist' Pelaku Pelecehan Seksual

KAI Tegaskan Akan "Blacklist" Pelaku Pelecehan Seksual

Rilis
Lowongan Kerja Yamaha Musik Indonesia Distributor untuk S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Lowongan Kerja Yamaha Musik Indonesia Distributor untuk S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Work Smart
Petrokimia Gresik Yakin Penyaluran 3,87 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Tercapai

Petrokimia Gresik Yakin Penyaluran 3,87 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Tercapai

Whats New
Perumnas Gandeng LPDP untuk Kembangkan Riset dan Inovasi Produk Hunian

Perumnas Gandeng LPDP untuk Kembangkan Riset dan Inovasi Produk Hunian

Whats New
Dorong UMKM Manfaatkan Teknologi, Kadin: Jangan Sampai Stunting, Jadi Harus Naik Level

Dorong UMKM Manfaatkan Teknologi, Kadin: Jangan Sampai Stunting, Jadi Harus Naik Level

Rilis
KPK Soroti Program Jaminan Kesehatan Nasional

KPK Soroti Program Jaminan Kesehatan Nasional

Whats New
BKN Pastikan Hasil Tes Sistem CAT Seleksi PPPK Nakes Tidak Bisa Dimanipulasi

BKN Pastikan Hasil Tes Sistem CAT Seleksi PPPK Nakes Tidak Bisa Dimanipulasi

Whats New
DPR Sahkan RKUHP, Sandiaga Minta Wisman Tidak Ragu Berkunjung ke Indonesia

DPR Sahkan RKUHP, Sandiaga Minta Wisman Tidak Ragu Berkunjung ke Indonesia

Whats New
Viral Video Debitur Meikarta Minta Pembatalan Kredit, Pengamat: Tergantung Klausul Jual Beli

Viral Video Debitur Meikarta Minta Pembatalan Kredit, Pengamat: Tergantung Klausul Jual Beli

Whats New
MITI Gelar Rights Issue Untuk Modal Akuisisi Perusahaan

MITI Gelar Rights Issue Untuk Modal Akuisisi Perusahaan

Rilis
Freeport Buka 10 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Freeport Buka 10 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Gandeng Lazada, Kredito Bidik Penyaluran Pembiayaan Tembus Rp 300 Miliar

Gandeng Lazada, Kredito Bidik Penyaluran Pembiayaan Tembus Rp 300 Miliar

Whats New
Alasan Nama BPR Diubah Jadi Bank Perekonomian Rakyat dalam RUU P2SK

Alasan Nama BPR Diubah Jadi Bank Perekonomian Rakyat dalam RUU P2SK

Whats New
Harga Telur Ayam Naik, BI Perkirakan Inflasi Desember 2022 Capai 0,37 Persen

Harga Telur Ayam Naik, BI Perkirakan Inflasi Desember 2022 Capai 0,37 Persen

Whats New
Kisah Yuniarti, Dokter Hewan yang Berinovasi Ciptakan Bumbu Rendang Tahan Setahun Tanpa Pengawet

Kisah Yuniarti, Dokter Hewan yang Berinovasi Ciptakan Bumbu Rendang Tahan Setahun Tanpa Pengawet

Smartpreneur
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.