Turis Asing Dipersulit saat Karantina, Sandiaga: Bukan Miskom, Memang Terjadi

KOMPAS.com - Beberapa hari belakangan, ramai soal dugaan adanya oknum yang mengambil keuntungan di balik aturan karantina hotel untuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

Seorang turis yang diketahui berasal dari Ukraina akan berlibur ke Bali. Sesuai aturan yang berlaku, saat masuk Indonesia melalui Jakarta, ia harus menjalani proses karantina di hotel yang sudah ditetapkan.

Namun di akhir masa karantinanya alias sebelum diizinkan keluar dari hotel, ia mengeluh karena hasil tes PCR dinyatakan positif Covid-19. Hal ini akan berdampak pada masa karantina yang lebih lama.

Sang turis protes dan miminta untuk melakukan tes PCR ulang di tempat lain. Namun wisatawan tersebut dan anaknya tidak diizinkan melakukan tes PCR di luar, sehingga merasa dirugikan karena mesti menambah biaya isolasi.

Baca juga: Benarkah Ada Permainan Mafia Kartel Minyak Goreng? Ini Kata Pemerintah

Setelah dilakukan tes PCR ulang, ternyata hasil dari tes wisatawan Ukraina itu dinyatakan negatif dan telah diberikan izin keluar, serta mengakhiri masa karantina.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan, peristiwa turis Ukraina yang mengaku dipersulit saat menjalani karantina di salah satu hotel di Jakarta, bukan karena miskomunikasi.

"Perlu saya garis bawahi adalah kita akan bertindak tegas, jadi bukan miskom. Ini berkali-kali saya ini, saya mendapatkan langsung berita dan ini juga dikonfirmasi oleh banyak sekali yang menyatakan hal yang sama. Jadi apa yang dialami ini, kita jangan sederhanakan sebagai sebuah miskomunikasi, tapi memang terjadi di dalam penanganan pandemi kita," kata Sandiaga dikutip dari Kompas TV, Rabu (2/2/2022).

Sandi menegaskan, akan menindak pihak yang mencari keuntungan dalam kasus tersebut. Ia mengaku diminta oleh Presiden Jokowi untuk menjaga reputasi Indonesia yang dinilai mampu menangani pandemi dan memulihkan ekonomi.

Baca juga: Erick Thohir Bantah Dapat Untung dari Bisnis PCR Milik Kakaknya

"Barusan di rapat terbatas (ratas), Presiden sangat tegas. Beliau mengingatkan kembali kita semua untuk menjaga reputasi Indonesia sebagai negara yang menerapkan pengendalian pandemi," ujar Sandiaga.

"Salah satu yang terbaik di dunia untuk meningkatkan kerjasama sosialisasi dan edukasi dan jangan sampai ada permainan jangan sampai ada yang mencoreng niat baik kita dalam pengendalian pandemi, sampai juga ada kebocoran dari karantina ini," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani menjelaskan bahwa wisatawan tersebut sebetulnya meminta untuk tes PCR di laboratorium yang ditunjuk sendiri.

Padahal, ada aturan karantina yang berlaku sehingga tes PCR tak bisa dilakukan di sembarang tempat, melainkan di laboratorium yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Klaim Luhut, PT GSI Didirikan demi Ladang Amal PCR, Bukan Cari Untung

"Yang bersangkutan sebetulnya inginnya dilakukan PCR oleh lab yang dia tunjuk. Intinya itu. Mungkin (ada) kenalannya atau apa dia kenal."

Kejadian yang dialami turis Ukraina di atas bukanlah masalah pertama yang terjadi di Indonesia. Banyak turis asing yang membuat pengakuan di media sosial mereka, karena merasa ditipu dengan ditawarkan hotel karantina yang mahal namun pelayanan dan fasilitasnya buruk.

Presiden Joko Widodo pun menanggapi langsung aduan-aduan itu dan meminta para bawahannya untuk memperbaiki pelayanan.

Arahan Presiden Jokowi itu disampaikan saat Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan.

Baca juga: Pendiri PT GSI Blak-blakan Awal Mula Bisnis PCR dan Keterlibatan Luhut

Jokowi mengingatkan agar disiplin dalam melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk dan pelaksanaan proses karantina yang benar dari luar negeri.

"Saya masih mendengar dan ini saya minta Kapolri untuk mengusut tuntas permainan yang ada di karantina. Sudah, karena saya sudah mendengar dari beberapa orang asing komplain ke saya mengenai ini," kata Jokowi.