BPOM Kaji Kerugian Ekonomi akibat Kontaminasi BPA pada Galon Isi Ulang

Kompas.com - 03/02/2022, 08:48 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) saat ini tengah mengkaji kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat kontaminasi BPA atau Bisfenol-A pada air minum dalam kemasan (AMDK), seperti galon isi ulang.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Rita Endang mengatakan, pihaknya bersama dengan perguruan tinggi, peneliti, dan sejumlah pakar ekonomi melakukan kajian terkait dengan kerugian ekonomi yang ditimbulkan.

“BPOM juga melakukan kajian kerugian ekonomi dari permasalahan kesehatan yang timbul akibat paparan BPA pada air kemasan yang dilakukan bersama kalangan ahli di perguruan tinggi. Penelitian dengan metode studi epidemiologi deskriptif dilakukan oleh sejumlah pakar ekonomi kesehatan yang menggunakan estimasi berdasarkan prevalence-based untuk mengkaji beban ekonomi,” kata Rita dalam siaran pers, Rabu (2/2/2022).

Baca juga: Temuan BPOM: Kontaminasi BPA pada Air Minum Galon Isi Ulang Berdampak bagi Kesehatan

BPA merupakan bahan campuran utama polikarbonat, jenis plastik pada kebanyakan galon isi ulang yang beredar di pasar. Sebagai bahan kimia, BPA menjadikan plastik polikarbonat mudah dibentuk, kuat dan tahan panas. Plastik polikarbonat mudah dikenali dengan kode daur ulang "7" pada dasar galon.

Migrasi BPA dari kemasan pangan ke dalam pangan menunjukkan sebanyak 33 persen sampel pada sarana distribusi, dan peredaran serta 24 persen sampel pada sarana produksi berada pada rentang batas migrasi BPA 0,05 mg per kg yang ditetapkan Otoritas Keamanan Makanan Eropa (EFSA) dan 0,6 mg per kg berdasarkan ketentuan di Indonesia.

"Potensi bahaya di sarana distribusi dan peredaran 1,4 kali lebih besar dari sarana produksi. Selain itu, terdapat potensi bahaya di sarana distribusi hingga 1,95 kali berdasarkan pengujian terhadap kandungan BPA pada produk AMDK berbahan polikarbonat dari sarana produksi dan distribusi seluruh Indonesia," katanya.

Hasil temuan BPOM menunjukkan, kelompok rentan pada bayi usia 6-11 bulan berisiko 2,4 kali dan anak usia 1-3 tahun berisiko 2,12 kali dibandingkan kelompok dewasa usia 30-64 tahun. Di samping itu, pencemaran BPA ini juga dapat mengganggu fungsi hormon normal pada manusia, yang berkolerasi pada sistem reproduksi pria atau wanita seperti infertilitas (gangguan kesuburan).

Baca juga: Pengusaha AMDK Tolak Rencana Pelabelan Galon Polikarbonat

Hasil studi Cohort di Korea Selatan (Journal of Korean Medical Science) 2021, ada korelasi peningkatan infertilitas pada kelompok tinggi paparan BPA dengan odds ratio atau rasio paparan penyakit mencapai 4,25 kali.

“Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat untuk jangka panjang, dengan memperketat standar batas migrasi BPA. Diperkirakan beban biaya infertilitas pada konsumen AMDK galon yang terpapar BPA berkisar antara Rp 16 triliun sampai dengan Rp 30,6 triliun dalam periode satu siklus in-vitro fertilization (IVF),” tegas dia.

Saat ini, BPOM tengah melakukan revisi peraturan terkait Label Pangan Olahan. Revisi ini tengah memasuki fase harmonisasi peraturan di level birokrasi pemerintahan.

Dalam revisi, BPOM mengharuskan produsen AMDK yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat mencantumkan keterangan "Berpotensi Mengandung BPA", kecuali mampu membuktikan sebaliknya via uji laboratorium terakreditasi.

Sementara itu, untuk produsen AMDK yang menggunakan plastik selain polikarbonat, rancangan peraturan membolehkan mereka mencantumkan label "Bebas BPA".

“BPOM terus melakukan evaluasi standar dan peraturan bersama dengan pakar di bidang keamanan air, pelaku usaha, kementerian dan lembaga terkait, akademisi dan masyarakat dalam mempersiapkan standar kemasan dan label AMDK di pasaran,” tegas Rita.

Baca juga: FMCG Insights Minta Kemenkes Dukung BPOM soal Pelabelan BPA Galon Air

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir: Sekarang Hampir 50 Persen Perdagangan Pembayarannya Menggunakan Digital

Erick Thohir: Sekarang Hampir 50 Persen Perdagangan Pembayarannya Menggunakan Digital

Whats New
Holding ID Survey Diharapkan Jadi 'Top 5 Leader' di Asia Pasifik

Holding ID Survey Diharapkan Jadi "Top 5 Leader" di Asia Pasifik

Rilis
Harga BBM Bakal Naik, Pemerintah Siapkan Bansos

Harga BBM Bakal Naik, Pemerintah Siapkan Bansos

Whats New
Pegawai Alfamart Minta Maaf Sebar Video Pencuri Cokelat, Hotman Paris: Jangan Minta Maaf Kalau Tak Bersalah

Pegawai Alfamart Minta Maaf Sebar Video Pencuri Cokelat, Hotman Paris: Jangan Minta Maaf Kalau Tak Bersalah

Whats New
BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

Whats New
Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Whats New
IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Whats New
Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Whats New
Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Whats New
RUU P2SK Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Unit Usaha Syariah

RUU P2SK Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Unit Usaha Syariah

Whats New
Kiat Berani Berkomunikasi dengan Atasan

Kiat Berani Berkomunikasi dengan Atasan

Whats New
Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi 'Backlog'

Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi "Backlog"

Whats New
PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Begini Penjelasannya

PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Begini Penjelasannya

Work Smart
Utang Luar Negeri RI di Kuartal II 2022 Kembali Turun, Kini Jadi 403 Miliar Dollar AS

Utang Luar Negeri RI di Kuartal II 2022 Kembali Turun, Kini Jadi 403 Miliar Dollar AS

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.