Benarkah BCA Pernah Jadi Bank Milik Pemerintah?

KOMPAS.com - Siapa tak kenal dengan Bank Central Asia atau lebih dikenal dengan Bank BCA. Saat ini, BCA tercatat sebagai bank swasta dengan aset terbesar di Indonesia.

Per September 2021, total asetnya sudah mencapai sebesar Rp 1.169,3 triliun. Sebagai perbandingan, BRI yang menjadi bank pelat merah terbesar di Indonesia, memiliki aset sebesar Rp 1.538,51 triliun.

Pada awal berdirinya, Bank BCA sempat menjadi bagian dari Salim Group. Namun dalam perjalanannya Bank BCA kini telah sepenuhnya menjadi milik Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono yang juga pemilik dari salah satu produsen rokok besar di Indonesia, Djarum.

Berkat kenaikan saham di Bank BCA pula, keduanya didaulat menjadi orang terkaya di Indonesia. Kedua konglomerat itu memiliki saham mayoritas di BCA melalui PT Dwimuria Investama Andalan (pemilik Bank BCA). 

Baca juga: Bukan BI atau BNI, Ini Bank Pertama yang Didirikan di Indonesia

Sebagai pengedali saham, Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono menggenggam saham Bank BCA sebesar 54,94 persen. Sementara sisanya sebanyak 45,06 persen dimiliki masyarakat.

BCA pernah jadi milik pemerintah

Dalam sejarahnya, Bank BCA sempat berganti-ganti kepemilikan. Bank yang berdiri pada tahun 1957 ini sebenarnya merupakan bank yang pernah dimiliki pemerintah.

Bank ini awalnya didirikan oleh Sudono Salim atau Liem Sioe Liong yang merupakan pendiri Grup Salim (sejarah Bank BCA).

Dikutip dari laman BCA Finance, saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, BCA diambil-alih oleh pemerintah Indonesia dan diikut sertakan dalam program rekapitulasi dan restrukturisasi yang dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Baca juga: Seberapa Kaya VOC hingga Jadi Cikal Bakal Penjajahan Belanda?

Saat itu, pada tahun 2000 pengawasan terhadap BCA dikembalikan dari BPPN ke Bank Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui BPPN menguasai 92,8 persen dari kepemilikan BCA.

Pada tahun yang sama, BPPN melakukan divestasi 22,5 persen dari seluruh saham BCA melalui Penawaran Saham Publik Perdana (Initialing Public Offering/IPO) dan pada tahun 2001 melalui Penawaran Publik Kedua (Secondary Public Offering) 10 persen dari total saham BCA.

Pada tahun 2002, Farindo Investment Investment (Mauritus) Limited mengambil alih 51 persen total saham BCA melalui proses tender strategic private placement. Selanjutnya, BPPN melakukan divestasi seluruh sisa saham BCA pada tahun 2004 dan 2005.

Usai divestasi tersebut, pemerintah tak lagi memiliki saham di Bank BCA. BCA tak sendiri, selepas tahun 2000, BPPN memang mendivestasi atau menjual saham beberapa perusahaan yang sahamnya sempat dikuasai pemerintah.

Baca juga: Apa Jenis Uang Tunai yang Dipakai Masyarakat Majapahit Dulu?

Saat krisis ekonomi 1998, nilai tukar rupiah terhadap dolar membuat neraca utang perusahaan Indonesia membengkak. Akibatnya pendapatan dalam rupiah dan membayar utang dolar membuat perusahaan rugi besar.

Sejumlah konglomerat ini kemudian mengadu ke negara melalui BPPN. Aset yang dinilai berharga kemudian ditukarkan sebagai pembayar utang di perbankan.

Sedangkan permasalahan bank ditalangi oleh Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pemerintah kemudian mencicil utang ke Bank Indonesia itu dengan menukar saham perusahaan.

Pasca-meredanya krisis ekonomi, secara bertahap, pemerintah melalui BPPN mulai melepaskan saham beberapa perusahaan yang sebelumnya sempat dikuasai melalui lelang.

Baca juga: Mengenal Eigendom, Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Belanda