Komisi VI: Mendag Harus Bisa Memastikan Ketersediaan Minyak Goreng di Pasaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI I Gde Sumarjaya Linggih mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan seluruh jajarannya, untuk mengawasi dan melakukan operasi pasar agar program harga minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Pria yang akrab disapa Demer itu juga meminta agar Kemendag melakukan upaya-upaya untuk mencegah penimbunan komoditas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta mengawasi rantai pasokan minyak goreng di sejumlah daerah.

“Mendag (Muhammad Lutfi) harus bisa memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran.” kata Demer dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/2/2022).

Baca juga: Saat Cari Minyak Goreng Saja Susah...

Demer juga mengingatkan Mendag Lutfi harus mampu mengawal dan melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan ketentuan harga minyak goreng curah Rp 11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000/liter.

“Ini yang harus benar-benar dikerjakan oleh Mendag Lutfi secara maksimal. Ini untuk kepentingan rakyat,” tambah Demer.

Selain mengawal pelaksanaan HET, Kemendag juga harus bisa melaksanakan program-program domestic market obligation dan domestic price obligation dalam rangka menjaga stabilitas harga minyak goreng terlaksana dengan baik .

Kenaikan harga minyak goreng sendiri sudah terjadi sejak akhir November 2021. Bahkan kini selain mahal, juga ketersedaiannya semakin minim dan langka di sejumlah daerah karena di tengah masyarakat mulai muncul panic buying.

“Wajar mereka ketakutan minyak goreng semakin mahal dan semakin susah didapatkan, karena ini salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Terlebih bagi pelaku UMKM yang tentunya sangat dirugikan karena mahal dan langkanya minyak goreng ini,” ucap Demer.

Baca juga: Gara-gara Disubsidi Pemerintah, Minyak Goreng Kini Hilang dari Rak Minimarket

Anggota legislator dari Partai Golkar itu pun menyayangkan masalah harga minyak goreng yang terus berlanjut dan semakin sulit dikendalikan, karena lambatnya pihak terkait dalam menangani masalah ini.

“Seandainya, Mendag bisa lebih cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan ini sejak awal, saya kira masalah ini bisa lebih cepat selesai dan tak perlu menyengsarakan rakyat lebih lama,” tutur Demer.

Demer juga tak menampik jika muncul adanya dugaan penghilangan barang saat pemerintah mulai melakukan operasi pasar besar-besaran. Ia menduga hal itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Oleh karena itu ia juga meminta Mendag Lutfi untuk memberantas kartel-kartel minyak goreng yang menyesengsarakan rakyat.

“Sudah saatnya kartel minyak goreng ini diberantas,” tambah Demer.

Jika masalah ini berlarut-larut, Demer memperkirakan kondisi ini akan dapat mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi yang sudah sangat baik dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi.

Baca juga: Cerita Emak-emak Berburu Minyak Goreng: Sudah Beli di Indomaret, Enggak Ketahuan Cari Lagi di Alfamidi...