Diusir dari Hanggar Malinau, Susi Air Layangkan Somasi ke Bupati, Minta Ganti Rugi Rp 8,9 Miliar

Kompas.com - 07/02/2022, 18:10 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Susi Air resmi menempuh jalur hukum terkait pengusiran secara paksa pesawat dan barang-barang milik maskapai di hanggar Bandara Robert Atty Bessing, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Kuasa Hukum Susi Air dari kantor Visi Law Office secara resmi mengirimkan teguran atau somasi yang ditujukan kepada Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa dan Sekretaris Daerah Kabupaten, Malinau Ernes Silvanus pada hari ini, Senin (7/2/2022).

"Somasi dikirimkan kepada dua pihak tersebut karena dinilai paling bertanggungjawab atas persoalan pengusiran Susi Air di hanggar," tulis Visi Law Office, dalam keterangan tertulis, Senin.

Baca juga: Duduk Perkara Susi Air Diusir dari Hanggar Malinau, Pemda Sebut gara-gara Kontrak Sewa Berakhir, Susi: Tidak Ada Unsur Politik

Visi Law Office menilai, penggunaan dan pengerahan tenaga dan perangkat Satpol PP oleh Pemerintah Kabupaten Malinau diduga merupakan tindakan melawan hukum, karena tidak sesuai dengan tugas Satpol PP sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi.

"Satpol PP dan anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau diduga telah bertindak di luar kewenangan untuk melakukan eksekusi atau pengosongan secara paksa pada pada area daerah keamanan terbatas Bandar udara, sehingga diduga telah melanggar Pasal 210 jo Pasal 344 huruf (a) dan (c) Undang-Undang No 1 Tahun 2009," tulis mereka.

Baca juga: Pengakuan CEO Smart Aviation soal Hanggar di Malinau: Kami Rugi, tapi Selama ini Enggak Bersuara

Lebih lanjut Visi Law Office menyebutkan, anggota Satpol PP dan anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau yang  dikerahkan telah melakukan tekanan dan paksaan dengan cara pengerahan pasukan secara berlebihan dan tetap memaksa melakukan eksekusi meskipun OPS Susi Air telah menolak dan tidak menandatangani berita acara eksekusi.

"Sehingga hal tersebut diduga sudah melanggar Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP," tulis Visi Law Office.

Baca juga: Cerita OPS Susi Air Jelang Diusir dari Hanggar Malinau: Saya Minta Surat Tugas, Mereka Bilang Tidak Ada

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak Nilai Ambang Batas Seleksi PPPK Nakes yang Bakal Lolos

Simak Nilai Ambang Batas Seleksi PPPK Nakes yang Bakal Lolos

Whats New
Ini Tiga Cara Kembalikan Kredibilitas Asuransi di Mata Masyarakat

Ini Tiga Cara Kembalikan Kredibilitas Asuransi di Mata Masyarakat

Whats New
Superindo Gandeng UGM dan Global Food Partners (GFP) Tingkatkan Ketersediaan Telur Bebas Kandang Sekat

Superindo Gandeng UGM dan Global Food Partners (GFP) Tingkatkan Ketersediaan Telur Bebas Kandang Sekat

Whats New
Sri Mulyani Pastikan Anggaran IKN Tak Berubah Meski UU IKN Direvisi

Sri Mulyani Pastikan Anggaran IKN Tak Berubah Meski UU IKN Direvisi

Whats New
Kemenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal IV-2022 Bisa di Bawah 5 Persen

Kemenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal IV-2022 Bisa di Bawah 5 Persen

Whats New
GOTO ARB 10 Kali Berturut-turut, Harga Sahamnya Diperdagangkan Rp 93 per Lembar

GOTO ARB 10 Kali Berturut-turut, Harga Sahamnya Diperdagangkan Rp 93 per Lembar

Whats New
Upaya BCA dan BRI Cegah Kasus Pembobolan Rekening Nasabah Berkedok Penipuan Terulang

Upaya BCA dan BRI Cegah Kasus Pembobolan Rekening Nasabah Berkedok Penipuan Terulang

Whats New
Masih Merah, IHSG Awal Sesi Tinggalkan Level 6.800

Masih Merah, IHSG Awal Sesi Tinggalkan Level 6.800

Whats New
Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik hingga 2024, Ini Rincian Tarifnya

Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik hingga 2024, Ini Rincian Tarifnya

Earn Smart
Fintech Lending Modalku Catat Produk Pinjaman Khusus Karyawan Tumbuh 600 Persen

Fintech Lending Modalku Catat Produk Pinjaman Khusus Karyawan Tumbuh 600 Persen

Whats New
Sri Mulyani Beberkan Nasib Aset Negara Rp 1.464 Triliun saat Ibu Kota Pindah ke IKN

Sri Mulyani Beberkan Nasib Aset Negara Rp 1.464 Triliun saat Ibu Kota Pindah ke IKN

Whats New
Aprindo Proyeksikan Ritel Bisa Tumbuh hingga 20 Persen Selama Nataru 2023

Aprindo Proyeksikan Ritel Bisa Tumbuh hingga 20 Persen Selama Nataru 2023

Whats New
Soal Beras, Mentan: Yang Masalah Bukan Impor atau Tidak, tapi Harga

Soal Beras, Mentan: Yang Masalah Bukan Impor atau Tidak, tapi Harga

Whats New
Lowongan Kerja Kedutaan Besar Norwegia untuk S1, Ini Syarat dan Cara Mendaftarnya

Lowongan Kerja Kedutaan Besar Norwegia untuk S1, Ini Syarat dan Cara Mendaftarnya

Whats New
Produk Asuransi 'Saving Plan' Bakal Dievaluasi, Pengamat Nilai Pengawasan OJK Lemah

Produk Asuransi "Saving Plan" Bakal Dievaluasi, Pengamat Nilai Pengawasan OJK Lemah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.