Luhut Sindir Bupati: Kita Berharap Mereka Benar-benar Berkarya, Tak Sekadar Cari Makan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan para bupati tidak hanya sekadar mencari nafkah ketika menjabat. Namun, juga diutamakan bisa berkarya untuk kemajuan daerahnya.

Hal ini dikaitkan keluhan dari DPP PHRI wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati Manggarai Barat mengenai adanya pelanggaran dari 11 hotel yang dinyatakan telah melanggar garis batas sempadan pantai.

Baca juga: Luhut: 69 Persen Kasus Covid-19 Meninggal Belum Divaksin

"Kalau dulu ada bupati yang memberikan izin tidak sesuai aturan, ya enggak boleh juga. Sebab Anda masih muda. Kalau sudah belajar melanggar-melanggar aturan itu yang membuat negeri ini enggak bagus," kata Luhut secara daring dalam Rakernas PHRI, Rabu (9/2/2022).

"Ke depan itu kita berharap menjadi bupati itu orang-orang yang betul berkarya bukan hanya untuk cari makan lagi," lanjut Luhut.

Kembali Luhut menjelaskan bahwa dirinya menerima laporan terkait adanya SK Bupati Manggarai Barat tersebut beserta alasannya. Menurutnya, memang ada temuan pelanggaran itu dan wajar apabila pemerintah daerah akhirnya memberikan sanksi berupa denda.

Baca juga: Luhut Minta ke PHRI Sajikan Kuliner Khas Indonesia Saat KTT G20 dan MotoGP Mandalika

Tetapi, tiap keputusan pasti selalu akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga tidak terjadi adanya penyelewengan.

"Tapi kalau sampai pelanggaran keterlaluan itu musti diambil tindakan-tindakan. Karena itu akan jadi temuan diaudit nanti. Semua BPKP dan BPK saya minta mengaudit di setiap langkah sehingga negara ini tidak bisa lagi macam-macam. Kalau diaudit dan ada temuan, itu kan jadi masalah," ujarnya.

Baca juga: Pesan Luhut ke Pengelola Hotel dan Restoran: Jaga Kualitas Produk dan Jasa Layanan...

Perlu diketahui, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menetapkan 11 sanksi denda kepada 11 hotel yang telah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) di kawasan sempadan Pantai Pede dan Pantai Waecicu.

Adapun sanksi denda administratif yang ditetapkan kepada 11 hotel mencapai Rp 34,55 miliar. Penetapan denda administratif tersebut diterbitkan pada 3 Desember 2021, melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 277/KEP/HK/2021 tentang Penetapan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Bangunan Hotel yang Melanggar Ketentuan Pemanfaatan ruang Sempadan Pantai Pede dan Pantai Waecicu di Kecamatan Komodo.