Menko Airlangga Berharap Kasus Covid-19 Landai pada Maret 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan kasus Covid-19 varian Omicron melandai pada awal Maret 2022 setelah mengalami puncak kasus di akhir Februari 2022.

Adapun per tanggal 9 Februari 2022, kasus Covid-19 di Tanah Air melonjak menjadi 46.843 kasus karena penyebaran Omicron. Pemerintah memproyeksi kasus akan terus menanjak naik dua sampai tiga kali lipat lebih banyak dibanding varian Delta hingga mencapai puncak di akhir Februari.

"Berbagai negara melihat bahwa case Omicron dari segi grafik akan memuncak lebih cepat, tapi dari segi amplitudo lebih sempit. Ini kita harapkan puncaknya di bulan Februari dan di bulan Maret akan mulai melandai," kata Airlangga dalam acara BRI Microfinance Outlook 2022, Kamis (10/2/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Ada Kabar Baik dari Omicron, tapi Tak Boleh Takabur

Untuk menekan kasus agar melandai di awal Maret 2022, pihaknya kembali memberlakukan PPKM di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Bahkan, ada beberapa titik wilayah, seperti Jabodetabek, Bandung, DIY, dan Bali, yang level asesmennya ditingkatkan menjadi PPKM Level 3. Hal ini, kata Airlangga, mempertimbangkan ketersediaan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit dan fasilitas karantina.

"Pemerintah akan terus mendorong pembatasan kegiatan yang berujung pada pengurangan penularan menjadi penting. Untuk periode kali ini, pemerintah juga melihat faktor terkait dengan ketersediaan RS dan tingkat fatality rate," ucap Airlangga.

Baca juga: Kasus Omicron Melonjak, Banyak Tamu Hotel Batalkan Pemesanan Kamar

Di sisi lain, pemerintah juga tetap menerapkan dua langkah penting dalam penanganan pandemi Covid-19, yaitu akselerasi vaksinasi Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan.

Kemudian, pembatasan juga dibarengi oleh pemberian bantuan sosial dan penanganan kesehatan yang masuk dalam program PEN dengan anggaran 455,62 triliun. Begitu pun menggelontorkan ragam bansos di awal tahun 2022 sebagai program front loading.

"Pemerintah tahun ini membuat kebijakan front loading yang disusun bersama Menkeu, seperti insentif fiskal perumahan. Demikian pula sektor manufaktur melalui PPN DTP kendaraan bermotor roda empat, dan bantuan tunai untuk PKL, warung dan nelayan, serta subsidi KUR," tandas Airlangga.

Baca juga: Bentengi Daerah Luar Jawa-Bali dari Penyebaran Omicron, Ini Langkah Pemerintah