Buruh Ancam Demo Jika Aturan Klaim JHT Usia 56 Tahun Tidak Dicabut

Kompas.com - 12/02/2022, 19:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Beleid terbaru itu mengatur bahwa manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa dicairkan oleh pekerja yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan pada usia 56 tahun. Aturan ini ditolak keras oleh buruh.

"Cabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan berlakukan kembali bagi buruh yang ter-PHK (pemutusan hubungan kerja), apapun status hubungan kerjanya, bahwa satu bulan kemudian bisa mencairkan dana JHT-nya," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Sabtu (12/2/2022).

Baca juga: JHT Ditahan sampai Usia 56 Tahun, Buruh Marah: Uang Milik Sendiri

Ia mengatakan, jika permintaan pencabutan aturan tersebut tak dipenuhi, maka serikat buruh mengancam akan melakukan demo besar-besar di Kementerian Ketenagakerjaan demi menyuarakan aspirasinya.

"Apabila memang tidak didengar ya kami terpaksa akan turun ke jalan, puluhan ribu buruh di depan Kementerian Ketenagakerjaan dan serempak di Indonesia, kami akan melakukan aksi unjuk rasa," ungkapnya.

Said mengungkapkan, dana JHT merupakan pegangan bagi para buruh yang terkena PHK untuk bisa menyambung hidup. Terlebih, kata dia, di masa pandemi Covid-19 ini banyak buruh yang terdampak sehingga terkena pemutusan hubungan kerja.

"JHT itu pertahanan terakhir pekerja atau karyawan yang ter-PHK, terutama akibat pandemi. PHK saat ini masih tinggi angkanya, ketika ter-PHK andalan para buruh adalah tabungan buruh sendiri di JHT. Kalau JHT tidak bisa diambilh dan harus tunggu usia 56 tahun, terus makan apa buruhnya?," papar dia.

Baca juga: 124.000 Orang Teken Petisi Online Tolak Klaim JHT Cair di Usia 56 Tahun

Oleh sebab itu, Said menekankan, untuk pemerintah kembali meninjau aturan tersebut dan mencabutnya mengembalikan ke aturan sebelumnya. Sebab, dinilai sangat merugikan para pekerja di Indonesia.

Menurutnya, bila pemerintah berdalih bahwa buruh yang terkena PHK bisa mendapatkan dana dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), itu adalah hal yang tidak tepat. Pasalnya, saat ini program JKP tidak bisa dirasakan semua buruh sebab aturan teknisnyapun belum ada.

"Tidak semua buruh mendapatkan JKP karena program ini belum bisa berjalan, karena ada peraturan pemerintah dan keputusan menterinya. Terus buruh mau makan apa? Menteri ini kok kejam benar sama buruh, bengis benar dengan buruh," ungkap Said.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Dorong Pemda Belanjakan Dana Mengendap di Bank

Sri Mulyani Dorong Pemda Belanjakan Dana Mengendap di Bank

Whats New
Bentang Bontang, Kolaborasi PKT - Seniman Munculkan Wajah Industri Humanis

Bentang Bontang, Kolaborasi PKT - Seniman Munculkan Wajah Industri Humanis

Rilis
Turun 73 Poin, IHSG Ditutup Merah 5 Kali Berturut-turut

Turun 73 Poin, IHSG Ditutup Merah 5 Kali Berturut-turut

Whats New
Sri Mulyani: DKI Jakarta Dapat Hibah Jalan Nasional Rp 217 Triliun dari Kementerian PUPR

Sri Mulyani: DKI Jakarta Dapat Hibah Jalan Nasional Rp 217 Triliun dari Kementerian PUPR

Whats New
Izin Usaha Dicabut, Wanaartha Life Mengaku Bakal Utamakan Pemegang Polis

Izin Usaha Dicabut, Wanaartha Life Mengaku Bakal Utamakan Pemegang Polis

Whats New
Catatan Boeing dan INACA soal Geliat Industri Penerbangan Indonesia

Catatan Boeing dan INACA soal Geliat Industri Penerbangan Indonesia

Whats New
Hati-hati Simpan Uang di Bank Singapura dan Thailand, Tak Semua Dijamin

Hati-hati Simpan Uang di Bank Singapura dan Thailand, Tak Semua Dijamin

Whats New
Izin Usaha Dicabut, Manajemen Wanaartha Life Kebut Penyusunan Neraca Keuangan

Izin Usaha Dicabut, Manajemen Wanaartha Life Kebut Penyusunan Neraca Keuangan

Whats New
Mau Sukses Berbisnis? Bangun Tim yang Solid

Mau Sukses Berbisnis? Bangun Tim yang Solid

Smartpreneur
Ini 4 Kiat Sukses Bisnis Kuliner ala Merchant ShopeeFood MakCiak

Ini 4 Kiat Sukses Bisnis Kuliner ala Merchant ShopeeFood MakCiak

Smartpreneur
Waspadai Gagal Bayar, OJK Pantau 22 Perusahaan Pinjol dengan TWP90 di Atas 5 Persen

Waspadai Gagal Bayar, OJK Pantau 22 Perusahaan Pinjol dengan TWP90 di Atas 5 Persen

Whats New
Punya Tanggungan Rp 15,84 Triliun, Aset Wanaartha Life Tak Sampai Rp 270 Miliar

Punya Tanggungan Rp 15,84 Triliun, Aset Wanaartha Life Tak Sampai Rp 270 Miliar

Whats New
Bahlil Minta Investor Asing Berdayakan Masyarakat di Daerah

Bahlil Minta Investor Asing Berdayakan Masyarakat di Daerah

Whats New
Dongkrak Produktivitas Gula Nasional, Petrokimia Gresik Gandeng SGN

Dongkrak Produktivitas Gula Nasional, Petrokimia Gresik Gandeng SGN

Rilis
Sri Mulyani: Basuki Hadimuljono Bapak Pembangunan Indonesia Sesungguhnya

Sri Mulyani: Basuki Hadimuljono Bapak Pembangunan Indonesia Sesungguhnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.