Kompas.com - 13/02/2022, 18:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengembalikan fungsi dari Jaminan Hari Tua (JHT), yakni sebagai dana yang dipersiapkan agar pekerja di masa tuanya memiliki harta sebagai biaya hidup di masa sudah tidak produktif lagi.

Oleh karena itu, uang JHT sudah seharusnya diterima oleh buruh di usia pensiun, cacat total, atau meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Hal itu setelah mempertimbangkan banyaknya program jaminan sosial diluncurkan pemerintah untuk para pekerja dalam menghadapi berbagai risiko, baik saat bekerja maupun saat sudah tidak bekerja. Seperti kecelakaan, sakit, meninggal dunia, PHK, hingga situasi usia yang sudah tidak produktif.

Adapun Jaminan jaminan sosial yang disiapkan pemerintah bagi pekerja/buruh tersebut yakin Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun, hingga yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Baca juga: Ini 2 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT via Online

Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap menyebutkan, JHT berasal dari akumulasi iuran wajib dan hasil pengembangannya.

"Program JHT merupakan program perlindungan untuk jangka panjang," kata Chairul dalam keterangan resmi seperti dikutip  Minggu (13/2/2021).

Menurut dia, meskipun tujuannya untuk perlindungan di hari tua (yaitu memasuki masa pensiun), atau meninggal dunia, atau cacat total tetap. Namun, UU SJSN memberikan peluang bahwa dalam jangka waktu tertentu, bagi peserta yang membutuhkan, dapat mengajukan klaim sebagian dari manfaat JHT-nya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, klaim terhadap sebagian manfaat JHT tersebut dapat dilakukan apabila Peserta telah mengikuti program JHT paling sedikit 10 tahun.

Adapun besaran sebagian manfaatnya yang dapat diambil yaitu 30 persen dari manfaat JHT untuk pemilikan rumah, atau 10 persen dari manfaat JHT untuk keperluan lainnya dalam rangka persiapan masa pensiun.

Dalam PP tersebut jelas Chairul, juga telah ditetapkan bahwa yang dimaksud masa pensiun tersebut adalah usia 56 tahun.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Sesi I Ditutup Anjlok 1,38 Persen, GOTO, AMRT, dan EXCL Jadi 'Top Losers'

IHSG Sesi I Ditutup Anjlok 1,38 Persen, GOTO, AMRT, dan EXCL Jadi "Top Losers"

Whats New
Profil Profesor Gudono, Besan Jokowi yang Merupakan Pakar Keuangan UGM

Profil Profesor Gudono, Besan Jokowi yang Merupakan Pakar Keuangan UGM

Whats New
Loket Stasiun Sukabumi Dirusak Calon Penumpang, KAI Pastikan Layanan Berjalan Normal

Loket Stasiun Sukabumi Dirusak Calon Penumpang, KAI Pastikan Layanan Berjalan Normal

Whats New
Harga Kebutuhan Pokok Naik Jelang Nataru,  Mulai dari Cabai, Telur hingga Beras

Harga Kebutuhan Pokok Naik Jelang Nataru, Mulai dari Cabai, Telur hingga Beras

Whats New
Liburan Akhir Tahun tapi Dana Enggak Cukup? Simak Penawaran dari Bank Ini

Liburan Akhir Tahun tapi Dana Enggak Cukup? Simak Penawaran dari Bank Ini

Whats New
Akuisisi ASDP ke Penyeberangan Swasta Dinilai Positif untuk Perkuat Layanan

Akuisisi ASDP ke Penyeberangan Swasta Dinilai Positif untuk Perkuat Layanan

Whats New
Simak Nilai Ambang Batas Seleksi PPPK Nakes yang Bakal Lolos

Simak Nilai Ambang Batas Seleksi PPPK Nakes yang Bakal Lolos

Whats New
Ini Tiga Cara Kembalikan Kredibilitas Asuransi di Mata Masyarakat

Ini Tiga Cara Kembalikan Kredibilitas Asuransi di Mata Masyarakat

Whats New
Superindo Gandeng UGM dan Global Food Partners (GFP) Tingkatkan Ketersediaan Telur Bebas Kandang Sekat

Superindo Gandeng UGM dan Global Food Partners (GFP) Tingkatkan Ketersediaan Telur Bebas Kandang Sekat

Whats New
Sri Mulyani Pastikan Anggaran IKN Tak Berubah Meski UU IKN Direvisi

Sri Mulyani Pastikan Anggaran IKN Tak Berubah Meski UU IKN Direvisi

Whats New
Kemenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal IV-2022 Bisa di Bawah 5 Persen

Kemenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal IV-2022 Bisa di Bawah 5 Persen

Whats New
GOTO ARB 10 Kali Berturut-turut, Harga Sahamnya Diperdagangkan Rp 93 per Lembar

GOTO ARB 10 Kali Berturut-turut, Harga Sahamnya Diperdagangkan Rp 93 per Lembar

Whats New
Upaya BCA dan BRI Cegah Kasus Pembobolan Rekening Nasabah Berkedok Penipuan Terulang

Upaya BCA dan BRI Cegah Kasus Pembobolan Rekening Nasabah Berkedok Penipuan Terulang

Whats New
Masih Merah, IHSG Awal Sesi Tinggalkan Level 6.800

Masih Merah, IHSG Awal Sesi Tinggalkan Level 6.800

Whats New
Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik hingga 2024, Ini Rincian Tarifnya

Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik hingga 2024, Ini Rincian Tarifnya

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.