Kompas.com - 13/02/2022, 18:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengembalikan fungsi dari Jaminan Hari Tua (JHT), yakni sebagai dana yang dipersiapkan agar pekerja di masa tuanya memiliki harta sebagai biaya hidup di masa sudah tidak produktif lagi.

Oleh karena itu, uang JHT sudah seharusnya diterima oleh buruh di usia pensiun, cacat total, atau meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Hal itu setelah mempertimbangkan banyaknya program jaminan sosial diluncurkan pemerintah untuk para pekerja dalam menghadapi berbagai risiko, baik saat bekerja maupun saat sudah tidak bekerja. Seperti kecelakaan, sakit, meninggal dunia, PHK, hingga situasi usia yang sudah tidak produktif.

Adapun Jaminan jaminan sosial yang disiapkan pemerintah bagi pekerja/buruh tersebut yakin Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun, hingga yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Baca juga: Ini 2 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT via Online

Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap menyebutkan, JHT berasal dari akumulasi iuran wajib dan hasil pengembangannya.

"Program JHT merupakan program perlindungan untuk jangka panjang," kata Chairul dalam keterangan resmi seperti dikutip  Minggu (13/2/2021).

Menurut dia, meskipun tujuannya untuk perlindungan di hari tua (yaitu memasuki masa pensiun), atau meninggal dunia, atau cacat total tetap. Namun, UU SJSN memberikan peluang bahwa dalam jangka waktu tertentu, bagi peserta yang membutuhkan, dapat mengajukan klaim sebagian dari manfaat JHT-nya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, klaim terhadap sebagian manfaat JHT tersebut dapat dilakukan apabila Peserta telah mengikuti program JHT paling sedikit 10 tahun.

Adapun besaran sebagian manfaatnya yang dapat diambil yaitu 30 persen dari manfaat JHT untuk pemilikan rumah, atau 10 persen dari manfaat JHT untuk keperluan lainnya dalam rangka persiapan masa pensiun.

Dalam PP tersebut jelas Chairul, juga telah ditetapkan bahwa yang dimaksud masa pensiun tersebut adalah usia 56 tahun.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Sahamnya Terus Ambles, GOTO Bakal Gelar Public Expose Insidentil

Harga Sahamnya Terus Ambles, GOTO Bakal Gelar Public Expose Insidentil

Whats New
Luhut: Indonesia Sekarang Sangat Diminati Para Investor dari Berbagai Negara

Luhut: Indonesia Sekarang Sangat Diminati Para Investor dari Berbagai Negara

Whats New
Hari Ini Terakhir Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Simak Syarat, Cara, dan Jadwal Daftarnya

Hari Ini Terakhir Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Simak Syarat, Cara, dan Jadwal Daftarnya

Whats New
Geger Lelang Kepulauan Widi, Pemerintah Satu Suara: Tidak Dijual!

Geger Lelang Kepulauan Widi, Pemerintah Satu Suara: Tidak Dijual!

Whats New
[POPULER MONEY] Ada KKN dalam Rekrutmen Tenaga Honorer | KKP Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Dijual

[POPULER MONEY] Ada KKN dalam Rekrutmen Tenaga Honorer | KKP Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Dijual

Whats New
Kenali Kripto sebelum Memutuskan untuk Berinvestasi

Kenali Kripto sebelum Memutuskan untuk Berinvestasi

Earn Smart
Cara Mudah Transfer ShopeePay ke DANA dan Rekening Bank

Cara Mudah Transfer ShopeePay ke DANA dan Rekening Bank

Spend Smart
Tumbuh 11,95 Persen, Penyaluran Kredit Perbankan Capai Rp 333,51 Triliun di Oktober 2022

Tumbuh 11,95 Persen, Penyaluran Kredit Perbankan Capai Rp 333,51 Triliun di Oktober 2022

Whats New
Rekrutmen Bersama BUMN Gelombang II Ditutup Besok, Simak Cara Daftarnya

Rekrutmen Bersama BUMN Gelombang II Ditutup Besok, Simak Cara Daftarnya

Work Smart
Sepanjang 2022, OJK Tindak 618 Pinjol Ilegal

Sepanjang 2022, OJK Tindak 618 Pinjol Ilegal

Whats New
Isu Badai PHK, Perusahaan Otomotif Astrido Justru Buka 13 Posisi Lowongan Kerja

Isu Badai PHK, Perusahaan Otomotif Astrido Justru Buka 13 Posisi Lowongan Kerja

Work Smart
Sri Mulyani Sebut Jokowi Minta Jajarannya Antisipasi Persoalan Beras

Sri Mulyani Sebut Jokowi Minta Jajarannya Antisipasi Persoalan Beras

Whats New
Bidik Proyek Ekonomi Berkelanjutan, INA Gandeng Investment Fund for Developing Countries

Bidik Proyek Ekonomi Berkelanjutan, INA Gandeng Investment Fund for Developing Countries

Whats New
Data Center STT di Bekasi Dibangun untuk Jawab Kebutuhan Ekonomi Digital RI

Data Center STT di Bekasi Dibangun untuk Jawab Kebutuhan Ekonomi Digital RI

Whats New
Program Konversi Motor Listrik Lesu, Ini Penyebabnya

Program Konversi Motor Listrik Lesu, Ini Penyebabnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.