Besar Mana Duit Pencairan JHT Vs JKP? Ini Simulasi Versi Pemerintah

Kompas.com - 14/02/2022, 18:02 WIB

KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan simulasi menunjukkan bahwa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Airlangga mengklaim, skema baru jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pekerja yang di-PHK dibanding aturan lama.

Baca juga: Airlangga: Buruh Kena PHK Dapat Uang Lebih Banyak Pakai JKP Ketimbang JHT

"Dengan adanya Permenaker No 2 tahun 2022, akumulasi manfaat yang diterima akan lebih besar jika peserta mencapai usia pensiun yaitu 56 tahun," kata Airlangga dilansir dari Antara, Senin (14/2/2022).

Kementerian Tenaga Kerja pada 4 Februari 2022 mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Baca juga: Ini Peran Megawati di Balik Aturan JHT Baru Cair di Usia 56 Tahun

Namun banyak pihak yang memprotes pemberlakuan peraturan tersebut mulai dari Serikat Pekerja hingga anggota DPR khususnya soal aturan pencairan manfaat JHT yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

JKP yang dimaksud Airlangga adalah perlindungan sosial jangka pendek bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). JKP adalah perlindungan sosial baru sebagai turunan dalam aturan UU Cipta Kerja.

Baca juga: Kemenaker: Dana JHT Bisa Cair 10-30 Persen Sebelum Usia 56 Tahun, Ini Syaratnya

"Pekerja/buruh yang mengalami PHK berhak mendapatkan uang tunai sebesar 45 persen upah pada bulan ke-1 sampai ke-3 dan 25 persen upah pada bulan 4-6," ungkap Airlangga.

Contohnya, jika rata-rata gaji pekerja bila mengalami PHK pada tahun ke-2 adalah Rp5juta, maka pekerja tersebut akan mendapatkan 45 persen dari Rp 5 juta yaitu Rp 2,25 juta dikali 3 bulan sehingga mendapatkan Rp 6,75 juta.

Baca juga: Profil Ida Fauziyah, Menteri dari PKB yang Teken Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun

Selanjutnya pekerja masih mendapat sebesar 25 persen dari upah di bulan ke-4 sampai ke-6 yaitu 25 persen dari Rp5 juta adalah sebesar Rp 1,25 juta dikali 3 sehingga mendapat Rp 3,75 juta. Sehingga dalam 6 bulan pekerja mendapatkan JKP senilai Rp 10,5 juta.

Sedangkan dengan mekanisme lama dari Permenaker No 19 tahun 2015, pekerja yang di-PHK mendapat JHT senilai 5,7 persen dari upah, misalnya Rp 5 juta yaitu Rp 285 ribu dikali 24 bulan totalnya menjadi Rp 6,84 juta.

Halaman:
Sumber Antara


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Tenggat Waktu, OJK Sebut 2 Bank Belum Penuhi Modal Inti Rp 3 Triliun

Jelang Tenggat Waktu, OJK Sebut 2 Bank Belum Penuhi Modal Inti Rp 3 Triliun

Whats New
Hari Terakhir Pendaftaran, Ini Cara Cek Kuota Rekrutmen Bersama BUMN 2022

Hari Terakhir Pendaftaran, Ini Cara Cek Kuota Rekrutmen Bersama BUMN 2022

Whats New
Sepanjang November 2022, OJK Beri 5 Izin Usaha untuk Perusahaan Pergadaian

Sepanjang November 2022, OJK Beri 5 Izin Usaha untuk Perusahaan Pergadaian

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Anjlok Tajam, Ini Rincian Lengkapnya

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Anjlok Tajam, Ini Rincian Lengkapnya

Spend Smart
Stabil di Harga Rp 984.000 per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Stabil di Harga Rp 984.000 per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Antisipasi Krisis 2023, Erick Thohir: BUMN Siap Jadi Pembeli Siaga Bahan Pangan Pokok

Antisipasi Krisis 2023, Erick Thohir: BUMN Siap Jadi Pembeli Siaga Bahan Pangan Pokok

Whats New
Banyak Perusahaan Belum Melantai di Bursa Efek, Kadin: Kurang Pengetahuan Pasar Modal dan IPO

Banyak Perusahaan Belum Melantai di Bursa Efek, Kadin: Kurang Pengetahuan Pasar Modal dan IPO

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Konstruksi untuk S1 Fresh Graduate, Ini Syaratnya

Lowongan Kerja BUMN Konstruksi untuk S1 Fresh Graduate, Ini Syaratnya

Whats New
Teken MoU dengan BEI, Kadin Ajak Anggotanya dan UMKM Tambah Modal Lewat IPO

Teken MoU dengan BEI, Kadin Ajak Anggotanya dan UMKM Tambah Modal Lewat IPO

Rilis
Menebak Arah Inovasi Produk Asuransi Jiwa Pasca-Pandemi

Menebak Arah Inovasi Produk Asuransi Jiwa Pasca-Pandemi

Whats New
Srikandi BUMN Apresiasi Posko Kesehatan Pertamina di Cianjur

Srikandi BUMN Apresiasi Posko Kesehatan Pertamina di Cianjur

Whats New
Dibayangi Kekhawatiran Ekonomi Global, Harga Minyak Dunia Anjlok 4 Persen di Bawah 80 Dollar AS Per Barrel

Dibayangi Kekhawatiran Ekonomi Global, Harga Minyak Dunia Anjlok 4 Persen di Bawah 80 Dollar AS Per Barrel

Whats New
Izin Usaha Dicabut, Wanaartha Life Punya Tanggungan Rp 15,84 Triliun

Izin Usaha Dicabut, Wanaartha Life Punya Tanggungan Rp 15,84 Triliun

Whats New
Tekanan Terhadap IHSG Diproyeksi Berlanjut, Cermati Saham-saham Ini

Tekanan Terhadap IHSG Diproyeksi Berlanjut, Cermati Saham-saham Ini

Whats New
Harga Sahamnya Terus Ambles, GOTO Bakal Gelar Public Expose Insidentil

Harga Sahamnya Terus Ambles, GOTO Bakal Gelar Public Expose Insidentil

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.