Anggota DPR Apresiasi Kementan yang Dorong "Pekarangan Pangan Lestari"

KOMPAS.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Abdullah Tuasikal mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di tengah masyarakat.

Dia berharap, program tersebut dapat disosialisasikan dengan baik sehingga melahirkan kesadaran pemenuhan pangan sendiri bagi masyarakat.

Pemenuhan pangan sendiri tersebut bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan ruang yang ada, seperti pekarangan rumah.

“Kami juga ingin melihat masyarakat bisa menanam sendiri sayuran dan buah-buahan untuk menumbuhkan kesadaran pengembangan pertanian menggunakan teknologi, seperti indoor farming, control environment agriculture, dan lainnya,” ucapnya.

Abdullah mengatakan itu dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022).

Baca juga: Tingkatkan Kesejahteraan Petani Tabanan, Kementan Gulirkan Program Irigasi

Abdullah menambahkan, Kementan juga melakukan kolaborasi dengan kementerian lain dalam upaya menyukseskan program P2L, terutama kementerian yang berwenang pada program pembelajaran sekolah atau pesantren.

Dengan begitu, kementerian tersebut dapat mengajak dan membina generasi muda dalam bercocok tanam di pekarangan sekolah atau pekarangan rumah masing-masing.

“Upaya ini dinilai mampu melahirkan generasi masa depan yang cinta pertanian dan memiliki mindset pertanian yang tidak identik dengan kotor, kemiskinan, dan out of date, tetapi justru pertanian itu keren dan modern,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi juga mengapresiasi Kementan terkait penyelenggaraan program P2L yang turut mengurangi automatic adjustment 2022 sebesar Rp 147,3 miliar.

Baca juga: Kementan Realisasikan Program UPPO di Sumedang, Ini Kata Mentan SYL

Anggaran pengurangan tersebut akan direalokasi untuk mendorong kemandirian pangan masyarakat melalui P2L melalui Badan Ketahanan Pangan.