Kemenaker: Dana JHT di BPJS Ketenagakerjaan Dijamin Pemerintah dan Diaudit

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan dana kelolaan dari para peserta BPJS Ketenagakerjaan akan tetap aman. Hal itu karena dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan selalu diaudit dan pemerintah menjadi penjaminnya.

Hal itu diungkapkan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri, yang sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terkait dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang tak bisa dicairkan sebelum pekerja berusia 56 tahun.

Ketentuan baru pencairan dana JHT itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Baca juga: Menko Airlangga: JHT Bisa Diklaim Sebelum Usia 56 Tahun, Tapi Sebagian...

Indah mengatakan, setiap tahunnya kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk terkait dana kelolaan selalu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Uang-uang yang dikelola atau di-manage BPJS Ketenagakerjaan itu tidak serta merta dikelola sendiri, ada audit tahunan dari BPK dan BPKP. Laporan 2021 itu berdasarkan hasil audit memang tidak ada masalah, artinya keuangan BPJS Ketenagakerjaan dalam kedaaan sehat," ujarnya dalam acara Sosialisasi Permenaker 2 Tahun 2022, Senin (14/2/2022).

Selain itu kondisi keuangan yang sehat, Indah memastikan, BPJS Ketenagakerjaan juga tidak akan mengalami kebangkrutan sebab merupakan lembaga pemerintah. Artinya, dana yang dikelola di BPJS Ketenagakerjaan dijamin oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Kemenaker: Dana JHT Bisa Cair 10-30 Persen Sebelum Usia 56 Tahun, Ini Syaratnya

"Ada yang bilang kalau pekerja bisa klaim JHT baru di usia 56 tahun, kalau pada saat itu BPJS Ketenagakerjaan ambruk atau bangkrut bagaimana? Ini semestinya tidak ada begitu, karena ini lembaga pemerintah. Penjaminnya adalah dana dari pemerintah, yang dalam hal ini adalah APBN," kata dia.

Oleh sebab itu, ia menekankan, pengelolaan dana di BPJS Ketenagakerjaan tidak sembarang dilakukan, sebab memiliki penjamin dan diawasi. Bahkan, lanjutnya, lembaga ini juga memiliki Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), serta Kemnaker yang akan mengawasinya.

"Jadi sekali lagi kekhawatiran sebagian di antara kita yang menyatakan bahwa uangnya dimain-mainkan karena tidak ada yang mengawasi, jawabannya yang mengawasi kita semua rakyat, tapi ada perwakilannya sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yaitu auditor-auditor keuangan Dewas BPJS Ketenagakerjaan, DJSN, Kemenaker sebagai regulator, dan DPR juga. Jadi ini diawasi," pungkas Indah.

Baca juga: Ubah Usia Klaim JHT, Alasan Menko Airlangga: Akumulasi Manfaat Lebih Besar