Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asosiasi Pengusaha Kafe & Restoran: Penerapan PPKM Semestinya Sudah Tidak Diterapkan

Kompas.com - 14/02/2022, 21:14 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali terapkan PPKM untuk wilayah Jawa-Bali hingga sepekan ke depan dengan lakukan sejumlah penyesuaian.

Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Pengusaha Kafe & Restoran (Apkrindo) berpendapat semestinya penerapan PPKM tidak lagi diberlakukan.

"Pembatasan yang dilonggarkan menjadi 50 persen semestinya dilonggarkan hingga 100 persen saja, artinya tidak diterapkan aturan PPKM. Alasannya adalah saat ini kesadaran masyarakat akan antisipasi Covid sudah sangat baik dan telah terciptanya herd immunity,” ujar Ketua Umum Apkrindo Eddy Sutanto dikutip dari Kontan.co.id, Senin (14/2/2022).

Baca juga: PPKM Luar Jawa Bali Diperpanjang, Wilayah Level 3 Naik Jadi 118 Kabupaten dan Kota

Ia mencontohkan tentang kegiatan di tempat ia bekerja, dimana semua orang sudah peka terhadap protokol kesehatan 5M dari pemerintah.

Menurutnya, protokol kesehatan sudah menjadi bagian dari diri seseorang di masa sekarang ini, yakni menjaga jarak, membawa masker, ataupun membawa hand sanitizer sudah jadi kewajiban.

Eddy mengamati, bukan tidak mungkin aturan pembatasan yang melulu diterapkan dapat menghambat pulihnya sektor kafe dan restoran.

Menurutnya, pemberlakuan PPKM level 3 di awal tahun ini telah membuat anjloknya bisnis kafe dan restoran.

Semula Apkrindo membeberkan bahwa bisnis kafe dan restoran turun 50 persen sejak awal tahun atau sejak Omicron meningkat.

Namun, setelah diberlakukannya kembali PPKM Apkrindo menilai secara persentase dapat dikatakan sektor kafe dan restoran terpukul berat dengan penurunan bisnis sebesar 90 persen.

Baca juga: PPKM Level 3 Minggu Ini, Pengunjung Tempat Wisata dan WFO Naik Jadi 50 Persen

Selain itu, Eddy menilai apabila PPKM berkepanjangan diberlakukan maka pulihnya sektor café dan restoran akan alami kemunduran, yang semula diprediksi pada kuartal III tahun ini bakal pulih, mundur menuju kuartal IV tahun 2022.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan menyebut, untuk daerah dengan PPKM level 3 pemerintah akan menyesuaikan batas maksimum work from office (WFO) yang semula 25 persen menjadi 50 persen.

“Untuk itu, periode PPKM minggu ini pemerintah akan menyesuaikan kembali batas maksimum WFO di level 3 yang sebelumnya 25 persen menjadi 50 persen atau lebih,” kata Luhut dalam Konferensi Pers Virtual, Senin (14/2/2022).

Selain itu, untuk aktivitas seni budaya dan sosial masyarakat baik di fasilitas umum dan tempat wisata juga dinaikkan menjadi 50 persen. (Akmalal Hamdhi)

Baca juga: Pengelola Mal: Kami Harap PPKM Level 3 Tidak Berlangsung Lama agar Usaha Tidak Terpuruk Lagi

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Dorong Pemulihan Ekonomi, Apkrindo: Penerapan PPKM Semestinya Sudah Tidak Diterapkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com