Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

G20, Normalisasi Kebijakan Negara Maju Perlu Dibahas Bersama

Kompas.com - 15/02/2022, 11:40 WIB
Rully R. Ramli,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemulihan yang merata dari dampak pandemi Covid-19 menjadi semangat yang diusung dalam rangkaian gelaran Presidensi G20 Indonesia.

Untuk merealisasikan misi tersebut, isu terkait normalisasi kebijakan menjadi salah satu bahasan utama dalam forum G20 jalur keuangan atau finance track.

Direktur Eksekutif Departemen Internasional Bank Indonesia (BI) Rudy Brando Hutabarat mengatakan, saat ini kecepatan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara tidak merata.

“Ada yang cepat, ada yang masih lambat,” ujar dia, dalam Media Briefing Persiapan 2nd FCBD & 1st FMCBG G-20: Momentum Ekonomi Dunia Bangkit dan Pulih Bersama, Senin (14/2/2022).

Baca juga: Gubernur BI Beberkan 3 Fokus Utama Indonesia dalam Presidensi G20

Negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat ketimbang negara lain. Perbedaan kecepatan pemulihan ekonomi ini berpotensi memberikan dampak negatif kepada negara lain.

Pasalnya, dengan pemulihan ekonomi yang lebih cepat, AS sudah bersiap-siap melaksanakan normalisasi kebijakan, dengan mulai mengurangi porsi pembiayaan stimulus hingga rencana kenaikan suku bunga acuan.

Kebijakan-kebijakan normalisasi tersebut diproyeksi bakal berdampak ke negara lain, khususnya negara berkembang.

Oleh karenanya, pembahasan kebijakan antar negara terkait exit strategy perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi dari berbagai negara.

“Kalau kebijakan exit strategy itu dikomunikasikan dengan baik, dikalibrasi dengan baik, dan kemudian direncanakan dengan baik, maka itu akan melindungi negara berkembang untuk pulih lebih kuat,” tutur Rudy.

Menurut dia, apabila kebijakan exit strategy atau normalisasi dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikomunikasikan dengan baik, dampak negatif terhadap negara berkembang akan semakin terminimalisir.

Pada akhirnya, negara berkembang dapat fokus untuk melaksanakan kebijakan pemulihan ekonomi nasionalnya, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

“Kalau dampak rambatan itu dapat dimitigasi, maka negara-negara berkembang yang saat ini masih dalam tahap pemulihan, maka mereka akan fokus pada pemulihannya,” ucap Rudy.

Baca juga: Mengenal Presidensi G20 Indonesia dan 3 Isu Prioritasnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com