Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menaker Pastikan Program JKP Bagi Pekerja yang di PHK Tidak Dibebani Iuran Baru

Kompas.com - 15/02/2022, 17:36 WIB
Ade Miranti Karunia,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dalam waktu dekat ini segera diluncurkan tidak akan membebani biaya iuran kepada para pekerja yang tergabung di dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

"Pemerintah juga memiliki program baru perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi teman-teman yang ter-PHK, yaitu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tanpa ada penambahan iuran baru bagi pekerja. Iuran ini dibayar oleh pemerintah setiap bulan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan dana awal sebesar Rp 6 triliun untuk program JKP ini," ujarnya melalui keterangan pers virtual, Selasa (15/2/2022).

Ia memastikan, dengan hadirnya program pelengkap JKP ini para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan kriteria penerima upah akan terjamin apabila nantinya terkena PHK.

Baca juga: Resign, Cacat Total, dan Meninggal Dunia, Tidak Masuk Kriteria Penerima JKP

Yaitu berupa manfaat uang tunai yang diterima 6 bulan pertama, akses informasi pasar kerja, serta mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan sebelum memasuki pasar kerja kembali.

"Perlu saya ulangi kembali bahwa program JKP ini program perlindungan sosial ketenagakerjaan baru yang memang selama ini belum pernah ada. Manfaat JKP selain uang tunai, adalah akses informasi pasar kerja melalui Masker.Id yang telah kami launching pada bulan Desember 2021," jelasnya.

Baca juga: Airlangga: Buruh Kena PHK Dapat Uang Lebih Banyak Pakai JKP Ketimbang JHT

"Kami juga telah menyediakan pejabat fungsional mediator yang menangani perselisihan hubungan industrial, pejabat fungsional pengantar kerja yang melaksanakan assesmen dan konseling. Kami juga mempersiapkan lembaga-lembaga pelatihan yang tepercaya dan profesional serta program pelatihan yang tepat sesuai dengan lowongan dan pasar kerja yang tersedia sehingga dapat mengantarkan pekerja mendapatkan pekerjaan," lanjut Menaker.

Menaker bilang, semua program JKP tersebut untuk memastikan semua pekerja yang ter-PHK dapat terus melanjutkan hidupnya dan mempersiapkan untuk bekerja kembali. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema bantuan terhadap pekerja yang terkena PHK.

"Bagi teman-teman ter-PHK dan ingin bekerja kembali dengan berwirausaha atau buka usaha baru, pemerintah memiliki beberapa skema bantuan. Antara lain program ketenagakerjaan mandiri dari Kementerian Ketenagakerjaan, program Kartu Prakerja yang pada tahun lalu diprioritaskan bagi pekerja yang ter-PHK, program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program produktif usaha mikro," ucapnya.

Selain program JKP dan JHT tersebut, lanjut Ida, bagi peserta penerima upah yang mengalami PHK juga berhak atas uang pesangon, uang penghargaan kerja, serta uang penggantian hak.

"Ini bagi pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) atau berhak atas uang kompensasi bagi pekerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)," ujar Menaker Ida.

Baca juga: Besar Mana Duit Pencairan JHT Vs JKP? Ini Simulasi Versi Pemerintah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laba Bersih Emiten Toto Sugiri Melonjak 40 Persen pada 2023, Jadi Rp 514,2 Miliar

Laba Bersih Emiten Toto Sugiri Melonjak 40 Persen pada 2023, Jadi Rp 514,2 Miliar

Whats New
Ekonom: Pemilu Berdampak pada Stabilitas Ekonomi dan Sektor Keuangan di RI

Ekonom: Pemilu Berdampak pada Stabilitas Ekonomi dan Sektor Keuangan di RI

Whats New
Pertumbuhan Kredit dan Pendanaan Perbankan 2024 Diproyeksi Masih Baik di Tengah Ketidakpastian Global

Pertumbuhan Kredit dan Pendanaan Perbankan 2024 Diproyeksi Masih Baik di Tengah Ketidakpastian Global

Whats New
Konsultasi ESG Makin Dibutuhkan, Sucofindo Tingkatkan Layanan LVV

Konsultasi ESG Makin Dibutuhkan, Sucofindo Tingkatkan Layanan LVV

Whats New
Imbas Konflik Iran-Israel, Harga Pangan Bisa Meroket

Imbas Konflik Iran-Israel, Harga Pangan Bisa Meroket

Whats New
Gandeng BRI, BPKH Distribusikan Uang Saku Jemaah Haji Rp 665 Miliar

Gandeng BRI, BPKH Distribusikan Uang Saku Jemaah Haji Rp 665 Miliar

Whats New
Diskon Tiket Kereta Keberangkatan 22-30 April, Ini Cara Belinya

Diskon Tiket Kereta Keberangkatan 22-30 April, Ini Cara Belinya

Whats New
Pasar Modal 2024, 'Outlook' Cerah dengan Sektor Perbankan yang Dominan

Pasar Modal 2024, "Outlook" Cerah dengan Sektor Perbankan yang Dominan

Whats New
ID Food: Peran Perempuan dalam Ekosistem Pertanian dan Pangan Penting, Akses Modal dan Pasar Jadi Tantangan

ID Food: Peran Perempuan dalam Ekosistem Pertanian dan Pangan Penting, Akses Modal dan Pasar Jadi Tantangan

Whats New
BUMN PalmCo Garap Kebun Sawit Terluas di Dunia, Ini Luasnya

BUMN PalmCo Garap Kebun Sawit Terluas di Dunia, Ini Luasnya

Whats New
Iran-Israel Memanas, BPS: Keduanya Bukan Negara Mitra Dagang Utama Indonesia..

Iran-Israel Memanas, BPS: Keduanya Bukan Negara Mitra Dagang Utama Indonesia..

Whats New
AirNav Bantah Ada Pesawat Jatuh di Perairan Bengga Nagekeo NTT

AirNav Bantah Ada Pesawat Jatuh di Perairan Bengga Nagekeo NTT

Whats New
Nilai Ekspor RI Melesat 16,4 Persen jadi 22,43 Miliar Dollar AS

Nilai Ekspor RI Melesat 16,4 Persen jadi 22,43 Miliar Dollar AS

Whats New
KKP Siapkan Sistem untuk Pantau Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster

KKP Siapkan Sistem untuk Pantau Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster

Whats New
Reksadana Pasar Uang adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Pasar Uang adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com