Jejak JHT: Dibuat Megawati, Direalisasikan Jokowi, Lalu Dikritik Puan

Kompas.com - Diperbarui 16/02/2022, 21:29 WIB

KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengeluarkan aturan baru bahwa Jaminan Hari Tua atau JHT yang disimpan di BPJS Ketenagakerjaan baru bisa cair secara penuh saat peserta memasuki usia 56 tahun.

Padahal sebelumnya, JHT bisa langsung cair secara penuh pada saat peserta resign, kena PHK, atau tak lagi menjadi WNI. Iuran JHT sendiri terbilang cukup besar, yakni 5,7 persen dari gaji pekerja setiap bulannya.

Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau ulang tata cara pencairan JHT bagi masyarakat.

Baca juga: Puan Kritik JHT Tunggu 56 Tahun: Itu Bukan Dana Pemerintah

"Perlu diingat, JHT bukanlah dana dari Pemerintah, melainkan hak pekerja pribadi karena berasal dari kumpulan potongan gaji teman-teman pekerja, termasuk buruh," kata Puan dalam keterangan tertulisnya dikutip dari Antara, Rabu (16/2/2022).

Puan mengatakan hal itu menyoroti Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat banyak penolakan.

Banyak penolakan lantaran permenaker baru ini mengubah cara pencairan JHT. Lewat beleid itu, klaim JHT baru bisa dilakukan 100 persen saat pekerja berada pada usia masa pensiun, yaitu 56 tahun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia (kepada ahli waris).

"Kebijakan itu sesuai dengan peruntukan JHT. Namun, kurang sosialisasi dan tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat, khususnya para pekerja," kata Puan.

Baca juga: Ada Peran Megawati di Balik Aturan JHT Baru Cair di Usia 56 Tahun

Ia menilai permenaker ini memberatkan para pekerja yang membutuhkan pencairan JHT sebelum usia 56 tahun. Apalagi, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, tak sedikit pekerja yang kemudian dirumahkan atau bahkan terpaksa keluar dari tempatnya bekerja.

"Banyak pekerja yang mengharapkan dana tersebut sebagai modal usaha, atau mungkin untuk bertahan hidup dari beratnya kondisi ekonomi saat ini. Sekali lagi, JHT adalah hak pekerja," katanya menandaskan.

Dibuat di era Presiden Megawati

Jika ditilik sejarahnya, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sebenarnya merupakan implementasi dari regulasi yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Program Salin Swara Kota Bontang, Ajak Warga Kelola Sampah Sembari Belajar Investasi

Program Salin Swara Kota Bontang, Ajak Warga Kelola Sampah Sembari Belajar Investasi

Whats New
'Bitcoin Halving Day' Diproyeksi Bakal Pengaruhi Pasar Kripto ke Depan, Apa Itu?

"Bitcoin Halving Day" Diproyeksi Bakal Pengaruhi Pasar Kripto ke Depan, Apa Itu?

Whats New
Cara Mendaftar dan Aktivasi Internet Banking Bank Jateng

Cara Mendaftar dan Aktivasi Internet Banking Bank Jateng

Spend Smart
Kementerian ESDM Apresiasi Perusahaan Lokal yang Produksi Barang Operasi Migas Substitusi Impor

Kementerian ESDM Apresiasi Perusahaan Lokal yang Produksi Barang Operasi Migas Substitusi Impor

Whats New
Saham AMAR Diborong Tolaram dan Direksi Amar Bank

Saham AMAR Diborong Tolaram dan Direksi Amar Bank

Whats New
GOTO Pimpin Daftar Saham 'Top Losers' Pekan Ini

GOTO Pimpin Daftar Saham "Top Losers" Pekan Ini

Whats New
Profil Meikarta Grup Lippo, Awalnya Gencar Iklan, Kini Diamuk Pembeli

Profil Meikarta Grup Lippo, Awalnya Gencar Iklan, Kini Diamuk Pembeli

Whats New
Pembangunan Rumah Dinas Dimulai, 36 Menteri Segera Pindah ke IKN Nusantara

Pembangunan Rumah Dinas Dimulai, 36 Menteri Segera Pindah ke IKN Nusantara

Whats New
Apa Beda Rupiah Digital dengan Uang Tunai dan Uang Kripto?

Apa Beda Rupiah Digital dengan Uang Tunai dan Uang Kripto?

Whats New
Sebut Orang Indonesia Hobi Kuliner dan Jalan-jalan, Luhut Dorong Pendapatan Wisata Rp 3,2 Triliun

Sebut Orang Indonesia Hobi Kuliner dan Jalan-jalan, Luhut Dorong Pendapatan Wisata Rp 3,2 Triliun

Whats New
IHSG Sepekan Anjlok 4,34 Persen

IHSG Sepekan Anjlok 4,34 Persen

Whats New
Kunjungi Geo Dipa, EBTKE Ajak Perusahaan Pengembang Panas Bumi Bersinergi

Kunjungi Geo Dipa, EBTKE Ajak Perusahaan Pengembang Panas Bumi Bersinergi

Whats New
Nasib Pembeli Meikarta, Lunas Dibayar, Apartemen Tak Kunjung Jadi

Nasib Pembeli Meikarta, Lunas Dibayar, Apartemen Tak Kunjung Jadi

Whats New
Watsons Beri Promo Diskon hingga 70 Persen lewat 'Watsons 12.12 Year End Salebration'

Watsons Beri Promo Diskon hingga 70 Persen lewat "Watsons 12.12 Year End Salebration"

Whats New
Emas Antam Kembali Naik, Betah di Harga Rp 1 Juta Per Gram, Simak Rinciannya

Emas Antam Kembali Naik, Betah di Harga Rp 1 Juta Per Gram, Simak Rinciannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.