Pemerintah Kebut Pembangunan Bendungan Sepaku Atasi Banjir dan Dukung Kebutuhan Air Baku di IKN Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara guna mendukung kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.

Bendungan yang terletak di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku ini ditargetkan sudah dapat diisi air (impounding) pada pertengahan tahun 2023.

Baca juga: Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam kunjungan kerja ke Bendungan Sepaku Semoi mengatakan, bendungan yang memiliki luas genangan 280 hektar dan kapasitas tampung 10,6 juta meter kubik ini sudah cukup lama direncanakan, utamanya untuk memenuhi kebutuhan air baku Kota Balikpapan.

Selanjutnya dengan adanya IKN akan dioptimalkan untuk penyediaan air baku berkapasitas 2.500 liter per detik dan mereduksi banjir 55 persen.

Baca juga: Kementerian PUPR Bakal Serap 60.000 Tenaga Kerja lewat Program Padat Karya Tunai

"Dengan adanya Bendungan Sepaku Semoi penyediaan air baku IKN masih cukup hingga 2030. Ke depan kita juga akan tambah dengan membangun Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selamayu. Sementara untuk pengendalian banjir di IKN jaringan drainase-nya sedang kita desain untuk segera dikerjakan," katanya melalui keterangan tertulis, Sabtu (19/2/2022).

Baca juga: Jokowi Teken UU IKN, Pembangunan Ibu Kota Negara Dimulai

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Harya Muldianto mengatakan, progres konstruksi Bendungan Sepaku Semoi hingga pertengahan Februari 2022 sebesar 37 persen.

Meliputi pekerjaan penyiapan bangunan pelimpah, bangunan pengelak, dan tubuh bendungan meliputi main caver dam.

"Sesuai kontrak bendungan ini ditargetkan selesai akhir tahun 2023, namun akan kami percepat pertengahan 2023 sudah impounding (pengisian awal), tetapi fisiknya awal 2023 sudah selesai," jelas Harya.

Baca juga: Bangun IKN Baru Berpotensi Bikin Utang RI Bengkak, Baiknya Ditunda atau Jalan Terus?