Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Berhasil Tanggulangi Keterbatasan Pupuk Subsidi, Pemprov Lampung Diapresiasi Kementan

Kompas.com - 21/02/2022, 10:10 WIB

Berdasarkan alokasi tersebut, pupuk urea dialokasikan sebanyak 4.232.704 ton, SP-36 sebesar 541.201 ton, ZA sebanyak 823.475 ton, NPK sebanyak 2.470.445 ton. Kemudian, NPK formula khusus sebanyak 11.469 ton, organik granul sebanyak 1.038.763 ton, dan organik cair sebanyak 1.870.380 ton.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) PSP Kementan, Ali Jamil menjabarkan lima manfaat yang ingin disasar dari program pupuk subsidi.

Pertama, kata dia, petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 sebagai salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada petani.

“Kedua, subsidi menjamin ketersediaan pupuk hingga ke pelosok melalui penugasan khusus Menteri Perdagangan (Mendag) atau Menteri BUMN melalui public service obligation (PSO)," ucap Ali.

Baca juga: Kapolres Pamekasan Bantah Keterlibatan Polisi dalam Penyelundupan Pupuk Subsidi

Ketiga, lanjut dia, kualitas pupuk yang dipasok terjamin dengan adanya subsidi karena memenuhi standar dan spesifikasi sesuai persyaratan yakni kualitas sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Keempat, imbuh Ali, subsidi pupuk meningkatkan minat para petani untuk tetap bertani secara berkesinambungan.

"Terakhir, subsidi pupuk berperan menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional guna mendukung kedaulatan pangan," ujarnya.

Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal (Ditjen) PSP Kementan, Muhammad Hatta mengatakan, distribusi pupuk harus memenuhi enam prinsip utama yang sudah dicanangkan atau disebut 6T.

Baca juga: Dengan Layanan Digital, Petani Makin Mudah Dapatkan Pupuk

Adapun 6T yang dimaksud yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.

"Kami terus mengawal dan membenahi sistem pendistribusian pupuk subsidi agar bisa memenuhi prinsip 6T. Pengawalan dan pembenahan itu di antaranya lewat elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) dan penerapan kartu tani serta memperketat pengawasan," kata Hatta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Whats New
Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi 'Food Grade' di Jombang

Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi "Food Grade" di Jombang

Whats New
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

Whats New
Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Whats New
Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Whats New
Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Whats New
BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

Whats New
Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Whats New
Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan 'Hadiah' Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan "Hadiah" Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Whats New
Pengusaha Optimistis Ekonomi RI 2023 Tumbuh Positif dan Mampu Buka Lapangan Kerja Baru

Pengusaha Optimistis Ekonomi RI 2023 Tumbuh Positif dan Mampu Buka Lapangan Kerja Baru

Whats New
LKPP Targetkan Transaksi e-Katalog 2023 Sebesar Rp 500 Triliun, Produk Impor Dibatasi

LKPP Targetkan Transaksi e-Katalog 2023 Sebesar Rp 500 Triliun, Produk Impor Dibatasi

Whats New
Pabrik Daur Ulang Sampah Plastik Bakal Dibangun di IKN, Luhut: Siapa Saja Kita Libatkan

Pabrik Daur Ulang Sampah Plastik Bakal Dibangun di IKN, Luhut: Siapa Saja Kita Libatkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+