Berhasil Tanggulangi Keterbatasan Pupuk Subsidi, Pemprov Lampung Diapresiasi Kementan

Berdasarkan alokasi tersebut, pupuk urea dialokasikan sebanyak 4.232.704 ton, SP-36 sebesar 541.201 ton, ZA sebanyak 823.475 ton, NPK sebanyak 2.470.445 ton. Kemudian, NPK formula khusus sebanyak 11.469 ton, organik granul sebanyak 1.038.763 ton, dan organik cair sebanyak 1.870.380 ton.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) PSP Kementan, Ali Jamil menjabarkan lima manfaat yang ingin disasar dari program pupuk subsidi.

Pertama, kata dia, petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 sebagai salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada petani.

“Kedua, subsidi menjamin ketersediaan pupuk hingga ke pelosok melalui penugasan khusus Menteri Perdagangan (Mendag) atau Menteri BUMN melalui public service obligation (PSO)," ucap Ali.

Baca juga: Kapolres Pamekasan Bantah Keterlibatan Polisi dalam Penyelundupan Pupuk Subsidi

Ketiga, lanjut dia, kualitas pupuk yang dipasok terjamin dengan adanya subsidi karena memenuhi standar dan spesifikasi sesuai persyaratan yakni kualitas sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Keempat, imbuh Ali, subsidi pupuk meningkatkan minat para petani untuk tetap bertani secara berkesinambungan.

"Terakhir, subsidi pupuk berperan menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional guna mendukung kedaulatan pangan," ujarnya.

Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal (Ditjen) PSP Kementan, Muhammad Hatta mengatakan, distribusi pupuk harus memenuhi enam prinsip utama yang sudah dicanangkan atau disebut 6T.

Baca juga: Dengan Layanan Digital, Petani Makin Mudah Dapatkan Pupuk

Adapun 6T yang dimaksud yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.

"Kami terus mengawal dan membenahi sistem pendistribusian pupuk subsidi agar bisa memenuhi prinsip 6T. Pengawalan dan pembenahan itu di antaranya lewat elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) dan penerapan kartu tani serta memperketat pengawasan," kata Hatta.