YLKI Desak Pemerintah Batalkan Aturan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah

Kompas.com - 21/02/2022, 17:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah untuk membatalkan aturan yang akan mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan dalam transaksi jual beli tanah.

Sebagaimana diketahui, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah menerapkan syarat baru dalam melakukan jual beli tanah, yakni dengan melampirkan BPJS Kesehatan.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai, kebijakan tersebut tidak relevan dan berpotensi melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Baca juga: Ini Kata Bos BPJS Kesehatan soal Keanggotaan Jadi Persyaratan Jual Beli Tanah,

"Secara regulasi kebijakan ini justru berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," kata dia, kepada Kompas.com, Senin (21/2/2022).

Oleh karenanya YLKI mendesak pemerintah untuk membatalkan aturan tersebut, sebab selain tidak relevan, kewajiban penyertaan BPJS Kesehatan dalam transaksi jual beli tanah juga dinilai sebagai kebijakan yang eksplotatif.

"YLKI mendesak agar kebijakan tersebut dibatalkan. Untuk mengoptimalkan BPJS Kesehatan bukan memaska masyarakat dengan kebijakan seperti ini. Ini kebijakan yang ekspolotatif," tutur dia.

Sebelumnya, Pengamat dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, aturan mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan jadi syarat jual beli tanah mengada-ada dan cenderung memaksa masyarakat untuk bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan. B

Baca juga: Mulai 1 Maret 2022, Syarat Jual Beli Tanah Harus Punya BPJS Kesehatan

"Kalau kemudian syarat jual beli tanah itu harus menggunakan BPJS, ya menurut saya jauh panggang dari api, jadi terlalu mengada-ada karena ini berlebih-lebihan," kata Trubus.

Menurut Trubus, alasan pemerintah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah untuk mengoptimalisasi BPJS Kesehatan juga tidak bisa diterima.

Ia berpandangan, pemerintah semestinya meningkatkan transparansi pengelolaan BPJS Kesehatan dan pelayanannya jika ingin menarik masyarakat untuk menjadi peserta, bukan malah memaksakan BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Raup Rp 1,47 Triliun, Laba Antam Melonjak 132 Persen pada Kuartal I 2022

Raup Rp 1,47 Triliun, Laba Antam Melonjak 132 Persen pada Kuartal I 2022

Whats New
Habis Resign atau di-PHK? Ini Cara Pindah BPJS Kesehatan ke Mandiri

Habis Resign atau di-PHK? Ini Cara Pindah BPJS Kesehatan ke Mandiri

Work Smart
Apa Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

Apa Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

Whats New
Ini Jurus Sri Mulyani Keluarkan Indonesia dari 'Middle Income Trap'

Ini Jurus Sri Mulyani Keluarkan Indonesia dari "Middle Income Trap"

Whats New
Bantah Pembangunan IKN Minim Pendanaan, Luhut: UEA Siapkan Investasi 20 Miliar Dollar AS

Bantah Pembangunan IKN Minim Pendanaan, Luhut: UEA Siapkan Investasi 20 Miliar Dollar AS

Whats New
Monitoring Karantina Sapi di Cilegon, SYL: PMK Ada, tetapi Bisa Disembuhkan

Monitoring Karantina Sapi di Cilegon, SYL: PMK Ada, tetapi Bisa Disembuhkan

Whats New
Simak Denda BPJS Kesehatan jika Telat Bayar Iuran dan Cara Mengeceknya

Simak Denda BPJS Kesehatan jika Telat Bayar Iuran dan Cara Mengeceknya

Spend Smart
Pandemi Covid-19 Memasuki Fase Endemi, Industri Pernikahan Kembali Menggeliat

Pandemi Covid-19 Memasuki Fase Endemi, Industri Pernikahan Kembali Menggeliat

Whats New
Lazada Bagi-bagi Hadiah ke 10 Penggunanya, Ada yang Dapat Voucher 10 Juta

Lazada Bagi-bagi Hadiah ke 10 Penggunanya, Ada yang Dapat Voucher 10 Juta

Spend Smart
Ekonomi Mulai Pulih, PLN Tambah Pasokan Listrik di Kawasan Bisnis Jakarta

Ekonomi Mulai Pulih, PLN Tambah Pasokan Listrik di Kawasan Bisnis Jakarta

Whats New
Prosedur, Syarat, dan Biaya Mutasi Motor di Samsat Tanpa Calo

Prosedur, Syarat, dan Biaya Mutasi Motor di Samsat Tanpa Calo

Spend Smart
[POPULER MONEY] Konglomerat yang Kaya Raya berkat Minyak Goreng | NIK Bakal Jadi NPWP Mulai 2023,

[POPULER MONEY] Konglomerat yang Kaya Raya berkat Minyak Goreng | NIK Bakal Jadi NPWP Mulai 2023,

Whats New
Ini Rincian Lengkap Biaya Haji 2022 Per Embarkasi

Ini Rincian Lengkap Biaya Haji 2022 Per Embarkasi

Whats New
Cara Transfer GoPay ke Rekening Bank dengan Mudah

Cara Transfer GoPay ke Rekening Bank dengan Mudah

Spend Smart
Cara Transfer Uang lewat ATM BNI hingga SMS Banking dengan Mudah

Cara Transfer Uang lewat ATM BNI hingga SMS Banking dengan Mudah

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.