Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ambisi RI Kurangi Emisi Karbon sampai 2030, Sri Mulyani: Butuh Rp 3.461 Triliun

Kompas.com - 22/02/2022, 13:10 WIB
Fika Nurul Ulya,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, biaya transisi energi terbarukan Indonesia hingga tahun 2030 membutuhkan dana hingga Rp 3.461 triliun.

Biaya tersebut diperlukan untuk mencapai tekad RI dalam menurunkan emisi karbon sesuai dengan Perjanjian Paris (Paris Agreement) yakni 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.

"Kebutuhan anggaran untuk penurunan CO2 sesuai dengan target yang telah disampaikan Indonesia adalah sebesar Rp 3.461 triliun sampai tahun 2030. Angka ini merupakan sebuah angka yang sangat signifikan," kata Sri Mulyani dalam webinar, Selasa (22/2/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Butuh Rp 3.500 Triliun untuk Mencapai Nol Emisi Karbon

Pajak untuk pengembangan energi terbarukan

Wanita yang karib disapa Ani menyebut, sebagian pemenuhan anggaran ini disiapkan dari APBN, baik dalam bentuk pajak, belanja negara, maupun pembiayaan.

Dari sisi pajak, pihaknya menggunakan policy perpajakan untuk memberikan insentif bagi dunia usaha agar melihat kesempatan bahwa investasi ekonomi hijau adalah kesempatan atau peluang yang baik.

Baca juga: Ini Langkah RI untuk Pangkas Emisi Karbon

Beberapa jenis insentif pajaknya, yakni tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk impor, pengurangan pajak pertambahan nilai, dan PPh yang ditanggung pemerintah untuk kegiatan geotermal.

"Kita bisa memberikan pengurangan pajak bumi dan bangunan untuk pengembangan panas bumi dan energi baru terbarukan (renewable energy). Ini adalah desain dari APBN untuk mengunakan sisi perpajakan," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: BKF: Indonesia Siap Capai Target Penurunan Emisi Karbon 2030

Pajak karbon

Teranyar, pemerintah memperkenalkan pajak karbon dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Instrumen ini, kata Sri Mulyani, akan menjadi sebuah pelengkap dari mekanisme pasar karbon.

Dengan adanya karbon tax dan mekanisme karbon market, Indonesia akan mendorong inovasi teknologi dan investasi yang lebih efisien dan konsisten.

"Instrumen ini bisa mendorong perilaku dari kegiatan ekonomi terutama sektor swasta agar yakin masuk atas konsekuensi dari kegiatan ekonomi dalam bentuk karbon emission dalam hitungan investasi mereka," sebut Sri Mulyani.

Baca juga: Menteri ESDM Soroti Mitigasi Emisi Karbon Negara G20

 

Budget climate tagging

Dari sisi belanja, pemerintah memperkenalkan budget climate tagging, atau penandaan anggaran yang didedikasikan untuk perubahan iklim. Budget tagging ini telah dikembangkan sejak tahun 2016.

Wanita yang karib disapa Ani ini menuturkan, pemerintah pusat mulai memperkenalkannya ke pemerintah daerah, dimulai dengan 11 Pemda pada tahun 2020.

"Sehingga APBN dan APBD akan semakin transparan dalam mendorong program-program yang ramah lingkungan dan mengurangi ancaman perubahan iklim," sebut Ani.

Green bond

Lalu dari sisi pembiayaan, Kemenkeu telah menerbitkan beberapa instrumen pembiayaan (green bond), baik bersifat konvensional atau syariah (sukuk), dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk denominasi dollar AS.

Sebagai pelengkap, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengembangkan kerangka untuk menerbitkan surat berharga yang dihubungkan dengan kegiatan inovatif dan target pengendalian penurunan karbon dengan nama SDGs government Security framework.

Tercatat dari tahun 2018-2021, penerbitan obligasi hijau telah mencapai 3,5 miliar dollar AS. Bahkan green sukuk menjadi salah satu instrumen yang cukup diminati dan memiliki daya tarik secara global.

"Di level domestik kita telah menerbitkan green sukuk ritel sejak tahun 2019 mencapai Rp 11,8 triliun sampai tahun 2021. Bahkan pemerintah menerbitkan SDGs bonds dalam denominasi euro 500 juta untuk membiayai pembangunan berkelanjutan dengan maturity mencapai 50 tahun dan tingkat yield yang sangat rendah," tandas Ani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com