Awal 2022, APBN Alami Surplus Rp 28,9 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus mengawali tahun 2022. Surplus tersebut mencapai Rp 28,9 triliun pada Januari 2022.

Besaran surplus setara dengan 0,16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pemaparannya menjelaskan, capaian surplus membuat APBN mengalami perbaikan hingga 163,5 persen. Sebab pada Januari 2021 lalu, APBN tercatat defisit Rp 45,5 triliun atau 0,27 persen dari PDB RI.

Baca juga: Janji Pemerintah Jokowi Bangun Ibu Kota Baru: Hindari Utang dan Tidak Bebani APBN

Dari sisi keseimbangan primer, surplus sebesar Rp 49,4 triliun. Sedangkan di Januari 2022, keseimbangan primer defisit sekitar 20,8 triliun.

"Bulan Januari APBN kita mengalami surplus dari keseimbangan primer maupun surplus secara total. Jadi ini pembalikan yang luar biasa dan ini defisit yang cukup tinggi karena waktu Januari 2021 tentu kenaikan defisit mencapai 30 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (22/2/2022)

Baca juga: Sri Mulyani: Kasus Omicron di Indonesia Tertinggi ke-9 di Dunia

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, surplus terjadi lantaran belanja negara lebih kecil dibanding pendapatan negara yang terkumpul pada Januari 2021.

Dengan adanya surplus, pembiayaan APBN pun mengalami kontraksi hingga 101,8 persen dari target Rp 868 triliun dalam APBN 2022. Tahun lalu, pembiayaan anggaran bulan Januari sudah tembus Rp 166,6 triliun.

"Ini adalah suatu situasi di mana APBN kita membalik atau mengalami situasi pembalikan yang sangat baik," sebut Sri Mulyani.

Baca juga: Ambisi RI Kurangi Emisi Karbon sampai 2030, Sri Mulyani: Butuh Rp 3.461 Triliun

Pendapatan negara

Bendahara negara ini mencatat, pendapatan negara pada Januari 2022 mencapai Rp 156 triliun atau terealisasi 8,5 persen dari target APBN yang sebesar Rp 1.846,1 triliun

Pendapatan negara tumbuh sebesar 54,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan Januari tahun lalu yang masih terkontraksi 4,2 persen atau sebesar Rp 100,7 triliun.

"Kita sudah kumpulkan pendapatan negara Rp 156 triliun atau 8,5 persen dari target APBN tahun 2022. Pendapatan negara tumbuh 54,9 persen, kenaikan yang sangat tinggi. Tahun lalu pendapatan negara masih kontraksi 4,2 persen," beber Sri Mulyani.

Baca juga: 54 Persen Dana Pindah Ibu Kota Pakai APBN, Sri Mulyani: Sebetulnya Enggak Ada...

Secara rinci, penerimaan perpajakan sudah mencapai Rp 134 triliun atau 8,9 persen dari target APBN yang sebesar Rp 1.510 triliun. Penerimaan perpajakan ini tumbuh 65,6 persen, lebih tinggi dibanding Januari tahun lalu yang terkontraksi 5,2 persen.

Penerimaan perpajakan ditopang oleh penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Pemerintah mencatat, penerimaan pajak mencapai Rp 109,1 triliun atau tumbuh 59,4 persen (yoy). Besarannya mencapai 8,6 persen dari target APBN Rp 1.265 triliun.

Baca juga: Defisit APBN 2022 Diproyeksi Lebih Rendah, Ini Sebabnya

Adapun kepabeanan dan cukai mencapai Rp 24,9 triliun atau tumbuh 99,4 persen. Penerimaan negara dari bea dan cukai ini setara 10,2 persen dari target APBN Rp 245 triliun.

"Sementara PNBP sebesar Rp 22 triliun, lebih baik dibanding Januari tahun lalu yang hanya Rp 19,7 triliun atau naik 11,4 persen (yoy). Porsinya sudah mencapai 6,6 persen dari target APBN Rp 335,6 triliun," jelas Sri Mulyani.

Belanja Negara

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) ini menjelaskan, belanja negara pada Januari 2022 justru terkontraksi 13 persen (yoy)

Belanja negara di awal tahun sebesar Rp 127,2 triliun, lebih kecil dibanding Rp 146,2 triliun di Januari 2021. Capaian belanja negara pada Januari 2022 baru sebesar 4,7 persen dari target Rp 2.714,2 triliun.

"Belanja negara telah terealisir Rp 127,2 triliun atau mengalami kontraksi pada Januari, di mana kita belanja sampai Rp 146,2 triliun (Januari) tahun lalu, sehingga kontraksinya 13 persen," ucap Sri Mulyani.

Wanita yang karib disapa Ani ini merinci, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 72,2 triliun atau 3,7 persen dari pagu Rp 1.944,5 triliun. Realisasi ini menurun sebesar 24 persen secara tahunan (yoy) dari Rp 95,1 triliun awal tahun lalu.

Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja K/L Rp 21,8 triliun atau 2,3 persen dari pagu Rp 945,8 triliun dan belanja non K/L Rp 50,4 triliun atau 5 persen dari pagu Rp 998,8 triliun.

"Jadi total belanja negara pemerintah pusat Rp 72,2 triliun atau turun 24 persen dibanding tahun lalu yang belanja pemerintah pusatnya mencapai Rp 95,1 triliun," jelas Ani.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp 54,9 triliun 7,1 persen dari target APBN Rp 769,6 triliun. TKDD ini naik sebesar 7,5 persen (yoy) dari kontraksi -25,3 persen Januari tahun lalu.

Transfer ke daerah mencapai Rp 54,6 triliun atau 7,8 persen dari target Rp 701,6 triliun, sementara dana desa Rp 300 miliar atau 0,5 persen dari target Rp 68 triliun.

Adapun pembiayaan anggaran -101,8 persen (yoy) atau -0,3 persen dari target Rp 868 triliun. Silpa masih tersisa Rp 25,9 triliun.

"Ini adalah cerita dari APBN yang kita awali dengan sebuah cerita yang sangat positif. APBN kita mengalami kesehatan yang sangat bagus, growth dan rebound sangat kuat, baik dari sisi pemulihan ekonomi sektoral maupun pajak," tandas Sri Mulyani.