Kompas.com - 22/02/2022, 21:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah menyetorkan anggaran untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rp 6 triliun sejak tahun lalu. Hal ini diungkap oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata.

Isa mengungkapkan, pemerintah memiliki dua kontribusi untuk program JKP dari sisi anggaran. Dana Rp 6 triliun yang sudah disetor tersebut adalah dana awal, sementara kontribusi lainnya adalah uang subsidi setiap tahun untuk iuran JKP.

"Tahun lalu dana awal kita setorkan seluruhnya sebesar Rp 6 triliun," kata Isa dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (22/2/2022).

Baca juga: JKP Batal Meluncur Hari ini, KSPI Tawarkan Unemployment Insurance, Iurannya dari Pekerja, Perusahaan, Pemerintah

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menambahkan, dana awal itu disetor kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dikelola dan melakukan pembayaran ketika pekerja mengajukan klaim.

"Setiap kali pekerja kita mengalami kehilangan pekerjaan, pekerja yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan maka mendapatkan hak berupa jaminan kehilangan pekerjaan. Ini ibaratnya seperti yang dibayarkan melalui JHT," ucap Suahasil.

Adapun tahun ini, pemerintah menyiapkan iuran kontribusi senilai Rp 973 miliar. Dana kontribusi itu lebih tinggi dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 825 miliar.

"Tahun ini Rp 973 miliar agar dia bergulir terus sehingga sebenarnya pekerja kita tetap dicover kalau mengalami kehilangan pekerjaan. Sedangkan JHT bisa dikelola terus agar memenuhi tujuannya, yaitu sebagai jaminan hari tua yaitu diambil pada saat hari tuanya," tandas Suahasil.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan: Peluncuran Program JKP Tak Jadi Hari Ini

Sebagai informasi, klaim JKP bisa dilakukan hingga batas waktu 3 bulan setelah ter-PHK. Manfaat yang diterima pekerja dari program JKP, yakni manfaat uang tunai, pelatihan, hingga akses ke pasar kerja.

Klaim JKP juga telah efektif berlaku sejak 1 Februari 2022, selama memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir sebelum terjadi PHK, di mana 6 bulan dari 12 bulan masa iur tersebut dibayar berturut-turut

Karena dananya bersumber dari rekomposisi iuran lain dan subsidi pemerintah, pekerja tidak perlu membayar iuran tambahan.

Lalu, manfaat uang tunai diberi selama 6 bulan setelah pekerja yang terkena PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima.

Besarannya dihitung dengan formulasi 45 persen × upah × 3 bulan pertama dan 25 persen × upah × 3 bulan terakhir. Sebagai catatan, upah yang digunakan adalah upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp 5 juta.

Sebagai contoh jika upah mencapai Rp 5 juta/bulan, maka manfaat yang kamu terima sebesar Rp 10,5 juta, dengan rincian:

  • 45 persen × Rp 5 juta × 3 = Rp 6,75 juta.
  • 25 persen × Rp 5 juta × 3 = Rp 3,75 juta.
  • Rp 6,75 juta + Rp 3,75 juta = Rp 10,5 juta.

Baca juga: Peserta JKP Tak Perlu Bayar Iuran Tambahan BPJS Ketenagakerjaan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Pastikan Hasil Tes Sistem CAT Seleksi PPPK Nakes Tidak Bisa Dimanipulasi

BKN Pastikan Hasil Tes Sistem CAT Seleksi PPPK Nakes Tidak Bisa Dimanipulasi

Whats New
DPR Sahkan RKUHP, Sandiaga Minta Wisman Tidak Ragu Berkunjung ke Indonesia

DPR Sahkan RKUHP, Sandiaga Minta Wisman Tidak Ragu Berkunjung ke Indonesia

Whats New
Viral Video Debitur Meikarta Minta Pembatalan Kredit, Pengamat: Tergantung Klausul Jual Beli

Viral Video Debitur Meikarta Minta Pembatalan Kredit, Pengamat: Tergantung Klausul Jual Beli

Whats New
MITI Gelar Rights Issue Untuk Modal Akuisisi Perusahaan

MITI Gelar Rights Issue Untuk Modal Akuisisi Perusahaan

Rilis
Freeport Buka 10 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Freeport Buka 10 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Gandeng Lazada, Kredito Bidik Penyaluran Pembiayaan Tembus Rp 300 Miliar

Gandeng Lazada, Kredito Bidik Penyaluran Pembiayaan Tembus Rp 300 Miliar

Whats New
Alasan Nama BPR Diubah Jadi Bank Perekonomian Rakyat dalam RUU P2SK

Alasan Nama BPR Diubah Jadi Bank Perekonomian Rakyat dalam RUU P2SK

Whats New
Harga Telur Ayam Naik, BI Perkirakan Inflasi Desember 2022 Capai 0,37 Persen

Harga Telur Ayam Naik, BI Perkirakan Inflasi Desember 2022 Capai 0,37 Persen

Whats New
Kisah Yuniarti, Dokter Hewan yang Berinovasi Ciptakan Bumbu Rendang Tahan Setahun Tanpa Pengawet

Kisah Yuniarti, Dokter Hewan yang Berinovasi Ciptakan Bumbu Rendang Tahan Setahun Tanpa Pengawet

Smartpreneur
Dalam Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 1,77 Triliun

Dalam Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 1,77 Triliun

Whats New
OJK Berlakukan Batas Maksimal Baru Pemberian Kredit untuk BPR dan BPRS

OJK Berlakukan Batas Maksimal Baru Pemberian Kredit untuk BPR dan BPRS

Whats New
Masyarakat Indonesia Bakal Bisa Transaksi Belanja di Jepang Pakai QRIS

Masyarakat Indonesia Bakal Bisa Transaksi Belanja di Jepang Pakai QRIS

Whats New
Genjot IKM Naik Kelas, Kemenperin Gelar Gebyar IKMA 2022

Genjot IKM Naik Kelas, Kemenperin Gelar Gebyar IKMA 2022

Whats New
Soal Antrean Jual Saham GOTO, Analis: Butuh Rp 1 Triliun untuk Menghabiskan

Soal Antrean Jual Saham GOTO, Analis: Butuh Rp 1 Triliun untuk Menghabiskan

Whats New
RUU PPSK Amanatkan Awasi Aset Kripto, OJK Bakal Tambah 2 Komisioner?

RUU PPSK Amanatkan Awasi Aset Kripto, OJK Bakal Tambah 2 Komisioner?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.