Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Sudah Setor Dana Awal Buat JKP Rp 6 Triliun

Kompas.com - 22/02/2022, 21:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah menyetorkan anggaran untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rp 6 triliun sejak tahun lalu. Hal ini diungkap oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata.

Isa mengungkapkan, pemerintah memiliki dua kontribusi untuk program JKP dari sisi anggaran. Dana Rp 6 triliun yang sudah disetor tersebut adalah dana awal, sementara kontribusi lainnya adalah uang subsidi setiap tahun untuk iuran JKP.

"Tahun lalu dana awal kita setorkan seluruhnya sebesar Rp 6 triliun," kata Isa dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (22/2/2022).

Baca juga: JKP Batal Meluncur Hari ini, KSPI Tawarkan Unemployment Insurance, Iurannya dari Pekerja, Perusahaan, Pemerintah

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menambahkan, dana awal itu disetor kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dikelola dan melakukan pembayaran ketika pekerja mengajukan klaim.

"Setiap kali pekerja kita mengalami kehilangan pekerjaan, pekerja yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan maka mendapatkan hak berupa jaminan kehilangan pekerjaan. Ini ibaratnya seperti yang dibayarkan melalui JHT," ucap Suahasil.

Adapun tahun ini, pemerintah menyiapkan iuran kontribusi senilai Rp 973 miliar. Dana kontribusi itu lebih tinggi dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 825 miliar.

"Tahun ini Rp 973 miliar agar dia bergulir terus sehingga sebenarnya pekerja kita tetap dicover kalau mengalami kehilangan pekerjaan. Sedangkan JHT bisa dikelola terus agar memenuhi tujuannya, yaitu sebagai jaminan hari tua yaitu diambil pada saat hari tuanya," tandas Suahasil.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan: Peluncuran Program JKP Tak Jadi Hari Ini

Sebagai informasi, klaim JKP bisa dilakukan hingga batas waktu 3 bulan setelah ter-PHK. Manfaat yang diterima pekerja dari program JKP, yakni manfaat uang tunai, pelatihan, hingga akses ke pasar kerja.

Klaim JKP juga telah efektif berlaku sejak 1 Februari 2022, selama memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir sebelum terjadi PHK, di mana 6 bulan dari 12 bulan masa iur tersebut dibayar berturut-turut

Karena dananya bersumber dari rekomposisi iuran lain dan subsidi pemerintah, pekerja tidak perlu membayar iuran tambahan.

Lalu, manfaat uang tunai diberi selama 6 bulan setelah pekerja yang terkena PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima.

Besarannya dihitung dengan formulasi 45 persen × upah × 3 bulan pertama dan 25 persen × upah × 3 bulan terakhir. Sebagai catatan, upah yang digunakan adalah upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp 5 juta.

Sebagai contoh jika upah mencapai Rp 5 juta/bulan, maka manfaat yang kamu terima sebesar Rp 10,5 juta, dengan rincian:

  • 45 persen × Rp 5 juta × 3 = Rp 6,75 juta.
  • 25 persen × Rp 5 juta × 3 = Rp 3,75 juta.
  • Rp 6,75 juta + Rp 3,75 juta = Rp 10,5 juta.

Baca juga: Peserta JKP Tak Perlu Bayar Iuran Tambahan BPJS Ketenagakerjaan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen

BERITA FOTO: Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen

Whats New
Ada Isu Biaya Haji Naik, Pegadaian Tawarkan Produk Pembiayaan Arrum Haji

Ada Isu Biaya Haji Naik, Pegadaian Tawarkan Produk Pembiayaan Arrum Haji

Rilis
Cara Daftar BBM Subsidi Pertamina Tanpa Aplikasi dan Syaratnya

Cara Daftar BBM Subsidi Pertamina Tanpa Aplikasi dan Syaratnya

Work Smart
BERITA FOTO: Fasilitas Data Center Area31 Resmi Beroperasi

BERITA FOTO: Fasilitas Data Center Area31 Resmi Beroperasi

Whats New
PUPR Kebut Pembangunan Akses Jalan di Labuan Bajo Sebelum Pelaksanaan ASEAN Summit

PUPR Kebut Pembangunan Akses Jalan di Labuan Bajo Sebelum Pelaksanaan ASEAN Summit

Rilis
IFG Targetkan Proses Migrasi Polis Jiwasraya Bisa Rampung Tahun Ini

IFG Targetkan Proses Migrasi Polis Jiwasraya Bisa Rampung Tahun Ini

Whats New
Imbas Merosotnya Bisnis Penjualan Ventilator, Philips akan PHK 6.000 Karyawannya

Imbas Merosotnya Bisnis Penjualan Ventilator, Philips akan PHK 6.000 Karyawannya

Whats New
Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Whats New
Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Whats New
Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Whats New
Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Whats New
Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Whats New
Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Whats New
Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Whats New
Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan 'Reshuffle'

Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan "Reshuffle"

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+