Sederet Jejak Digital Janji Jokowi Setop Impor Kedelai

JAKARTA, KOMPAS.com - "Kalau ke depan Jokowi-JK yang jadi, kita harus berani setop impor pangan, setop impor beras, setop impor daging, bawang, kedelai, sayur buah, ikan, karena semua itu kita punya," ucap Joko Widodo (Jokowi).

Itulah sepenggal kalimat tegas yang diucapkan Jokowi sebelum menjadi Presiden RI, atau tepatnya saat berkampanye di daerah Cianjur, Jawa Barat, dikutip dari pemberitaan kantor berita Antara pada Juli 2014.

Menurut Jokowi saat itu, Indonesia adalah negara agraris, tetapi ironisnya terlalu bergantung pada impor pangan. Sederet janji Jokowi untuk menghentikan impor pangan apabila terpilih menjadi Presiden RI juga mudah ditemukan dari jejak digital. 

Masih menurut Jokowi, permasalahan impor pangan bahkan sangat berkaitan dengan segelintir oknum yang lebih mementingkan mengeruk keuntungan pribadi.

Baca juga: Hutan Dibabat demi Sawit, Tapi Minyak Goreng Justru Langka dan Mahal

Jokowi yang kala itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menuturkan, mengatasi persoalan pangan sebetulnya tidaklah rumit. Kerumitan terjadi karena memang banyak kepentingan di dalamnya.

"Ini karena semua ada mafianya, mafia daging ada, mafia beras, mafia haji, mafia minyak, semua ada. Sebetulnya persoalan ini tidak rumit. Tapi menjadi rumit karena banyak kepentingan, ada yang ingin dapat uang, dapat komisi, sehingga kita impor-impor. Bocor-bocor," tegas Jokowi.

Bocor sendiri merujuk pada ungkapan populer saat Pilpres lantaran kerap diucapkan oleh pesaing Jokowi, Prabowo Subianto (kini Menteri Pertahanan). Bocor artinya banyak kerugian negara akibat ulah para oknum. 

Janji pecat Menteri Pertanian

Usai memenangi Pilpres 2014 atau menjabat sebagai Presiden RI pada periode pertamanya, persoalan pangan memang jadi prioritas bagi Jokowi. Salah satunya masalah kedelai impor yang harus segera diatasi. 

Baca juga: Minyak Goreng Masih Mahal dan Langka, Giliran Harga Tahu Tempe Meroket

Meski dinilai banyak kalangan cukup ambisius, Jokowi menyatakan, Indonesia bisa melakukan swasembada tiga makanan pokok dalam tiga tahun saja. Ketiganya adalah padi, jagung, kedelai (pajale).

Seperti diketahui, harga kedelai di pasar internasional diperkirakan masih akan tinggi hingga pertengahan tahun ini. Cuaca buruk hingga kenaikan kebutuhan kedelai untuk pakan ternak jadi penyebabnya.

Kenaikan harga kedelai impor tersebut tentu saja bepengaruh besar terhadap harga tempe lokal mengingat sebagian besar produksinya bergantung kepada kedelai impor.

Kementerian Pertanian mencatat, sekitar 86,4 persen kebutuhan kedelai berasal dari impor. Selain karena minimnya ketersediaan kedelai lokal, produsen tempe dan tahu juga lebih memilih kedelai impor karena kualitasnya yang dianggap lebih baik.

Baca juga: Diduga Menimbun 1,1 Juta Liter Minyak Goreng di Sumut, Grup Salim: Untuk Mi Instan

Mengutip pemberitaan Kompas.com, 9 Desember 2014, Presiden Jokowi bahkan mengeklaim tak segan-segan memecat Menteri Pertanian jika target tersebut tak bisa direalisasikan. Saat itu, Menteri Pertanian periode 2014-2019 dijabat oleh Amran Sulaiman.

"Saya sudah beri target Menteri Pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya," kata Presiden Jokowi saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada penghujung 2014 silam.

Janji itu kembali dilontarkan Jokowi saat membuka Kompas100 CEO Forum di Jakarta pada penghujung tahun pertamanya menjabat sebagai Presiden Indonesia.

”Itu tidak boleh tidak. Saya sudah memberi target kepada Menteri Pertanian,” ujar Jokowi dikutip dari pemberitaan Harian Kompas, 7 November 2014.

Belakangan, hingga periode pertama pemerintahanya berakhir, ketiga komoditas tersebut masih dilakukan impor. Amran Sulaiman pun juga tidak dipecat meski gagal memenuhi target tersebut dan tetap menjabat hingga 2019.

Baca juga: Sederet Janji Mendag dan Realita Masih Mahalnya Harga Minyak Goreng

Sementara itu dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, kebijakan pangan di era Jokowi-JK sudah tertuang dalam Nawacita menjadi landasan program kerja pemerintah yaitu mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Lebih penting lagi berpihak pada petani yang muaranya peningkatan kesejahteraan.

Di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, Kementerian Pertanian mencanangkan Upaya Khusus (Upsus) melalui peningkatan produksi dengan tiga komoditi pangan utama yang dijadikan target awal yaitu padi, jagung dan kedelai (pajale)

Presiden Jokowi menegaskan ada tiga hal yang harus digarisbawahi yaitu pangan yang cukup untuk masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan petani. Ketiga tujuan ini sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan pangan pemerintahannya.

Dalam renstra Kementerian Pertanian yang disusun di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, swasembada kedelai bisa terealisasi paling lambat pada tahun 2020 atau tahun lalu.

Baca juga: Janji Mendag dan Realita Susahnya Mencari Minyak Goreng Murah

Namun bak jauh panggang dari api, impor kedelai justru malah mengalami kenaikan. Yang artinya, produksi kedelai lokal masih jauh dari kebutuhan kedelai nasional.

Dalam tiga tahun terakhir, impor kedelai pun terus meningkat. Di tahun 2018 impor kedelai mencapai 2,58 juta ton, kemudian jumlahnya naik di tahun 2019 menjadi 2,67 juta ton. Selama itu pula, AS menjadi negara paling banyak yang menyediakan kebutuhan kedelai di Indonesia.

Dikutip dari Harian Kompas, untuk merealisasikan swasembada, Kementerian Pertanian bahkan mendapat alokasi dana dari pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 50 triliun.

Selain untuk rehabilitasi jaringan irigasi, dana sebesar itu akan dimanfaatkan untuk bantuan benih, alat dan mesin pertanian, serta penanganan setelah panen.

Dana Rp 50 triliun yang berasal dari pengalihan subsidi BBM akan diberikan secara bertahap. Pada 2015, dikucurkan Rp 15 triliun untuk perbaikan jaringan irigasi 1 juta hektar.

Tahap selanjutnya, pada 2016 dan 2017, direhabilitasi lagi jaringan irigasi masing-masing 1 juta hektar dan 1,3 juta hektar. Dengan demikian, pada 2017, seluruh jaringan irigasi yang rusak seluas 3,3 juta hektar atau 52 persen selesai diperbaiki dengan total anggaran Rp 50 triliun.

Baca juga: Janji Pemerintah Jokowi Bangun Ibu Kota Baru: Hindari Utang dan Tidak Bebani APBN

Pada tahun 2014, pemerintah menargetkan produksi kedelai sebesar 1,3 juta ton biji kering. Berdasarkan ARAM II BPS, produksi kedelai tahun 2014 akan mencapai 921.340 ton biji kering.

Untuk menutup kebutuhan kedelai dalam negeri, setiap tahun pemerintah mengimpor kedelai tidak kurang dari 2 juta ton.

Menurut data Kementan, ada 15 provinsi yang menjadi target penambahan areal tanam kedelai dalam negeri. Beberapa di antaranya adalah Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Lalu Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jambi, dan Sumatera Selatan. Daerah-daerah ini dinilai memiliki potensi yang besar untuk penanaman kedelai.

Baca juga: Melihat Lagi Janji-janji Jokowi soal Kereta Cepat 6 Tahun Lalu

Impor justru naik

Namun, hingga masa periode pertamanya habis, tren impor kedelai masih tinggi, bahkan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga tidak terkena reshuffle hingga masa jabatannya hingga 2019 berakhir.

Selama ini, total luas areal tanam kedelai di seluruh Indonesia 600.000 hektar, dengan komposisi 60 persen terdapat di Pulau Jawa dan 40 persen di luar Pulau Jawa. Melalui penambahan seluas 340.000 hektar pada tahun ini, total luas areal lahan kedelai di Indonesia hampir mencapai 1 juta hektar.

Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari-Oktober 2020 saja, Indonesia sudah mengimpor lebih dari 2,11 juta ton kedelai dengan nilai 842 juta dollar AS atau sekitar Rp 11,7 triliun (kurs Rp 14.000).

Dalam tiga tahun, impor kedelai pun terus meningkat. Di tahun 2018 impor kedelai mencapai 2,58 juta ton, kemudian jumlahnya naik di tahun 2019 menjadi 2,67 juta ton. Selama itu pula, AS menjadi negara paling banyak yang menyediakan kebutuhan kedelai di Indonesia.

Baca juga: Kala Jokowi Janji Kereta Cepat Tak Gunakan Duit APBN Sepeser Pun