Dana Pemda Mengendap di Bank Naik Jadi Rp 157,97 Triliun, Sri Mulyani: Aceh dan Kaltim Terbesar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di bank mencapai Rp 157,97 triliun. Dana ini bahkan naik Rp 44,59 triliun atau 39,33 persen dari posisi bulan Desember 2021.

Dibanding bulan Januari 2021, ada kenaikan Rp 24,46 triliun atau 18,32 persen (yoy). Dana ini merupakan posisi tertinggi di bulan Januari dibanding 3 tahun sebelumnya.

"Ini kenaikan yang cukup signifikan. Berarti mereka memiliki dana yang terlalu besar yang seharusnya bisa dipakai untuk memulihkan ekonomi di daerah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (22/2/2022)

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp 113,38 Triliun, Jatim Paling Besar

Bendahara negara ini mengatakan, pemda seringkali beralasan bahwa penempatan saldo di perbankan dilakukan untuk berjaga-jaga memenuhi belanja operasional daerah, baik belanja modal maupun belanja lainnya.

Namun faktanya, ada beberapa daerah yang saldonya masih terlampau tinggi di perbankan sedangkan akselerasi belanja operasionalnya lebih rendah.

Baca juga: Dana Pemda Masih Menumpuk di Bank, Totalnya Capai Rp 194,2 Triliun

Aceh dan Kaltim

Terdapat dua daerah yang masih memiliki saldo dana di bank melebihi kebutuhan belanja operasional 3 bulan ke depan, yaitu Aceh dengan selisih Rp 297,03 miliar dan Kalimantan Timur dengan selisih Rp 188,38 miliar.

"Ada beberapa daerah yang belanja operasionalnya lebih tinggi dibanding saldo di perbankan. Namun ada beberapa daerah di mana saldo jauh lebih tinggi dibanding dana operasional yang dibutuhkan," sebut Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Sayangkan Dana Pemda untuk Bansos Menumpuk di Bank

Realisasi belanja rendah di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial

Dilihat dari sisi belanja, realisasinya -4,8 persen dari Rp 19,6 triliun di Januari 2021 menjadi Rp 18,6 triliun di Januari 2022. Realisasi belanja yang rendah ini terjadi di beberapa bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Padahal berdasarkan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) oleh pemerintah pusat, terjadi kenaikan 6,8 persen (yoy) dari Rp 51,09 triliun menjadi Rp 54,92 triliun. Kenaikan transfer terutama terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang naik 7,7 persen dan 18 persen.

"Yang mengalami kenaikan adalah belanja di bidang ekonomi yaitu dari Rp 0,78 triliun ke Rp 0,99 triliun. Ini tentu perlu kita lihat karena belanja di daerah juga memiliki peranan yang sangat penting untuk bisa mendorong pemulihan ekonomi di masing-masing daerah," jelas dia.

Lebih rinci, daerah sudah menerima DAU Rp 50,43 triliun lebih tinggi dibanding Rp 46,8 triliun di Januari tahun lalu. Sementara DBH sudah ditransfer Rp 4,16 triliun, lebih tinggi dibanding Rp 3,52 triliun di bulan yang sama tahun lalu.

Kenaikan terjadi karena DBH dialokasikan lebih tinggi sehingga pemerintah pusat membagikan lebih awal. Sementara penyaluran DAU lebih tinggi karena daerah telah memenuhi syarat penyaluran secara lebih baik, termasuk pengesahan APBD yang tepat waktu.

"Dan ini kita harapkan trennya akan terus baik. Akselerasi dari belanja di daerah kita harap bisa terjadi," tandas Sri Mulyani.