Konsep ala Anies "Kodrat Air Hujan Dialirkan ke Tanah" Bakal Diterapkan di IKN

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Dengan ditandatanganinya UU tersebut, menandai segera dimulainya pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Salah satu hal menarik di UU tersebut adalah penggunanan resapan air alias memaksimalkan tanah agar meresap sebanyak mungkin air untuk mencegah banjir.

Konsep meresapkan atau mengalirkan air hujan ke tanah sebanyak mungkin sejatinya sudah banyak diterapkan di berbagai kota besar di Indonesia, salah satunya di Jakarta yang masuk dalam program Anies Baswedan.

Di Jakarta, gagasan mengalirkan air hujan ke tanah jadi kontroversi karena dianggap beberapa kalangan sebagai pemborosan anggaran namun hasilnya tidak maksimal.

Namun di IKN, konsep yang hampir serupa bakal diterapkan sebagai salah satu pengendalian banjir dan menjaga kelestarian air tanah di sana.

Baca juga: Gurita Bisnis Grup Salim, Penguasa Minyak Goreng Indonesia

"Kota spons mengacu pada kota yang berperan seperti spons yang mampu menahan air hujan agar tidak langsung melimpas ke saluran-saluran drainase dan yang mampu meningkatkan peresapan ke dalam tanah sehingga bahaya banjir dapat berkurang serta kualitas dan kuantitas air dapat meningkat melalui penyaringan tanah dan penyimpanan dalam tanah (akuifer)," tulis lampiran II UU IKN tentang Prinsip Dasar Pengembangan Kawasan.

Jika di Jakarta konsep mengalirkan air ke dalam tanah mengandalkan sumur resapan karena keterbatasan lahan terbuka hijau, di UU IKN, pemerintah pusat lebih memilih menggunakan Kota Spons. Meski berbeda nama, baik Kota Spons maupun sumur resapan, memiliki tujuan yang sama. 

Sumur resapan juga memiliki cara kerja yang sama dengan konsep biopori yang sudah lebih dulu populer. Sebelum digalakan Anies Baswedan, sumur resapan juga sebenarnya sudah diterapkan gubernur pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maupun Jokowi. 

Selama masa pemerintahannya, baik Ahok maupun Jokowi, juga tercatat sudah banyak membangun sumur resapan di DKI Jakarta. Bahkan, kala itu, Ahok mengajak warga Jakarta untuk bersama-sama membuat sumur resapan di setiap rumahnya.

Baca juga: Catat, Ini Janji Jokowi soal Penggunaan Duit APBN di Proyek IKN

Dalam praktiknya, penerapan Kota Spons lebih kompleks. Selain menggunakan sumur resapan sebagai penampung air hujan sementara, Kota Spons diimplementasikan dengan memperbanyak area ruang terbuka hijau. 

Selain itu, Kota Spons juga memanfaatkan infrastruktur lain yang bisa menyerap air secara maksimal saat hujan, contohnya jalan dan trotoar yang dibuat dari material berpori. 

Masih merujuk pada lampiran II UU IKN, air hujan yang diserap atau dialirkan ke tanah akan dilakukan melalui 3 metode, yakni:

1. Ruang terbuka hijau dan biru yang tersebar luas, terdistribusi merata, dan tersambung dalam satu-kesatuan tata hidrologis untuk menahan dan menyimpan air serta meningkatkan kualitas ekosistem perkotaan dan keanekaragaman hayati sehingga menciptakan ruang budaya dan rekreasi yang nyaman
2. Desain fasilitas perkotaan, seperti atap hijau (green rooftop) skala mikro pada bangunan-bangunan dan gedung-gedung untuk menahan air hujan sebelum diserap oleh tanah atau sebelum menjadi limpasan ke saluran drainase dan sungai
3. Desain fasilitas perkotaan pada skala makro, seperti penerapan jalan dan trotoar berpori, biosengkedan, dan sistem bioretensi untuk menahan/menyerap air hujan dengan cepat sehingga memfasilitasi kelancaran dan keselamatan pergerakan kendaraan dan orang.

Baca juga: Janji Pemerintah Jokowi Bangun Ibu Kota Baru: Hindari Utang dan Tidak Bebani APBN

Andalkan bendungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara guna mendukung kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di kawasan IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.

Bendungan yang terletak di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku ini ditargetkan sudah dapat diisi air (impounding) pada pertengahan tahun 2023.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam kunjungan kerja ke Bendungan Sepaku Semoi mengatakan, bendungan yang memiliki luas genangan 280 hektar dan kapasitas tampung 10,6 juta meter kubik ini sudah cukup lama direncanakan, utamanya untuk memenuhi kebutuhan air baku Kota Balikpapan.

Baca juga: Jokowi Teken UU IKN, Pembangunan Ibu Kota Negara Dimulai

Selanjutnya dengan adanya IKN akan dioptimalkan untuk penyediaan air baku berkapasitas 2.500 liter per detik dan mereduksi banjir 55 persen.

"Dengan adanya Bendungan Sepaku Semoi penyediaan air baku IKN masih cukup hingga 2030. Ke depan kita juga akan tambah dengan membangun Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selamayu. Sementara untuk pengendalian banjir di IKN jaringan drainasenya sedang kita desain untuk segera dikerjakan," katanya melalui keterangan tertulis.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Harya Muldianto mengatakan, progres konstruksi Bendungan Sepaku Semoi hingga pertengahan Februari 2022 sebesar 37 persen.

Meliputi pekerjaan penyiapan bangunan pelimpah, bangunan pengelak, dan tubuh bendungan meliputi main caver dam.

Baca juga: Merasa Difitnah Dapat Proyek di IKN, Adik Prabowo: Kebohongan Besar

"Sesuai kontrak bendungan ini ditargetkan selesai akhir tahun 2023, namun akan kami percepat pertengahan 2023 sudah impounding (pengisian awal), tetapi fisiknya awal 2023 sudah selesai," jelas Harya.

Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dikerjakan dengan skema kontrak tahun jamak hingga tahun 2023 senilai Rp 556 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya, PT Sacna dan PT BRP (KSO). Di Kaltim sendiri sudah terdapat 6 tampungan air yang dimanfaatkan.

Yakni Bendungan Manggar di Balikpapan (kapasitas tampung 14,2 juta meter kubik), Bendungan Teritip di Balikpapan (2,43 juta meter kubik), Embung Aji Raden di Balikpapan (0,49 juta meter kubik), Bendungan Samboja di Kutai Kartanegara (5,09 juta meter kubik), Intake Kalhol Sungai Mahakam (0,02 juta meter kubik), dan Bendungan Lempake di Samarinda (0,67 juta meter kubik).

Sementara itu, Bendungan Batu Lepek memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 5.000 liter per detik dan telah dilaksanakan studi kelayakan pada 2020. Sementara studi kelayakan Bendungan Selamayu telah dilakukan pada 2021 dengan potensi air baku sebesar 3.950 liter per detik.

Baca juga: Janji Pemerintah Bangun Ibu Kota Baru Nusantara: Sedikit Pakai APBN, Hindari Utang Jangka Panjang