Dua Bulan Berlangsung, Negara Terima Rp 1,95 Triliun dari PPS

Kompas.com - 24/02/2022, 09:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Uang tebusan alias Pajak penghasilan (PPh) final yang diterima negara dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II terus bertambah, seiring dengan bertambahnya pelaporan harta.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, negara sudah meraup PPh final Rp 1,95 triliun per 23 Februari 2022. Jumlah ini meningkat dari Rp 1,3 triliun di pertengahan Februari.

Namun, jumlah PPh tersebut masih jauh dari realisasi tax amnesty tahun 2016 lalu. DJP mengungkap dalam tax amnesty beberapa tahun lalu, uang tebusan mencapai sekitar Rp 103 triliun.

Baca juga: Segera Lapor Harta, Sri Mulyani Ingatkan PPS Sisa 5 Bulan

"PPS adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta," sebut DJP dalam laman resminya, Kamis (24/2/2022).

Pajak penghasilan diterima dari jumlah harta yang diungkap. Tercatat, jumlah harta yang diungkap tembus Rp 18,72 triliun, bertambah dari Rp 12,72 triliun pada 11 Januari 2022.

Harta itu diungkap oleh 16.136 wajib pajak dengan 17.985 surat keterangan.

Lebih rinci, deklarasi harta dalam negeri dan repatriasi oleh wajib pajak mencapai Rp 16,4 triliun. Sementara itu, deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1,2 triliun.

Baca juga: Awali 2022, Penerimaan Pajak Tumbuh 59,4 Persen di Bulan Januari

Adapun harta yang diinvestasikan ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 1,11 triliun.

Cara Pelaporan Harta

Perlu kamu tahu, pelaporan harta dalam PPS dilakukan secara daring melalui website yang tersedia. Bila ada pertanyaan lanjutan, kamu bisa menghubungi nomor telepon 1500 008 atau WhatsApp di nomor 0811 1561 5008.

Saluran informasi lain yang tetap dapat dimanfaatkan, yakni live chat di www.pajak.go.id, Twitter @Kring_Pajak, atau email informasi@pajak.go.id dan pengaduan@pajak.go.id.

Berikut ini cara pelaporannya:

  • Pengungkapan dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) yang disampaikan secara elektronik melalui laman https://pajak.go.id/pps.
  • SPPH dilengkapi dengan, SPPH induk, bukti pembayaran PPh Final, daftar rincian harta bersih, daftar utang, pernyataan repatriasi dan/atau investasi.
  • Untuk peserta kebijakan II, ada tambahan kelengkapan, yakni pernyataan mencabut permohonan (restitusi atau upaya hukum); dan Surat permohonan pencabutan Banding, Gugatan, Peninjauan Kembali.
  • Peserta PPS dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya untuk membetulkan SPPH apabila ada perubahan harta bersih atau kesalahan tulis, hitung, atau perubahan tarif.
  • Peserta PPS dapat mencabut keikutsertaan dalam PPS dengan mengisi SPPH selanjutnya dengan nilai 0. Peserta PPS yang mencabut SPPH dianggap tidak ikut PPS dan tidak dapat lagi menyampaikan SPPH berikutnya.
  • Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) PPh Final 411128 dan Kode Jenis Setoran (KJS) untuk kebijakan I, 427, untuk kebijakan II, 428. Pembayaran tidak dapat dilakukan dengan Pemindahbukuan (Pbk).
  • PPh Final yang harus dibayarkan sebesar tarif dikali nilai harta bersih (harta dikurang utang).
  • Untuk kebijakan I, pedoman yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai harta per 31 Desember 2015, yaitu:
  1. Nilai nominal, untuk harta kas atau setara kas.
  2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk kendaraan bermotor.
  3. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak.
  4. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk saham dan waran yang diperjualbelikan di PT BEI.
  5. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk SBN dan efek bersifat utang/sukuk yang diterbitkan perusahaan.
  6. Jika tidak ada pedoman, menggunakan hasil penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP).
  • Untuk kebijakan II, pedoman yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai harta per 31 Desember 2020, yaitu:
  1. Nilai nominal, untuk kas atau setara kas.
  2. Harga perolehan, untuk selain kas atau setara kas.
  3. Jika tidak diketahui, menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari harta sejenis atau setara berdasarkan penilaian WP.

Baca juga: Potensi Pajak yang Hilang akibat Rokok Ilegal Capai Rp 53,18 Triliun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saham GOTO Ambles, Telkomsel: Fluktuasi Nilai Hal yang Wajar

Saham GOTO Ambles, Telkomsel: Fluktuasi Nilai Hal yang Wajar

Whats New
Kurangi Impor, Menteri ESDM Minta Target Produksi Migas Dipercepat

Kurangi Impor, Menteri ESDM Minta Target Produksi Migas Dipercepat

Whats New
Produk Kecantikan RI Raup Penjualan Rp 1,6 Miliar di Ajang Beauty West Afrika

Produk Kecantikan RI Raup Penjualan Rp 1,6 Miliar di Ajang Beauty West Afrika

Rilis
Link dan Daftar Set Top Box Tersertifikasi Kominfo

Link dan Daftar Set Top Box Tersertifikasi Kominfo

Whats New
Dorong Wistawan Nusantara, Kemenparekraf Luncurkan 100 Paket Wisata Jelang Libur Nataru

Dorong Wistawan Nusantara, Kemenparekraf Luncurkan 100 Paket Wisata Jelang Libur Nataru

Whats New
Bukan gara-gara Gaji Besar Karyawan, Ini Penyebab Marak PHK Massal Startup Menurut AC Ventures

Bukan gara-gara Gaji Besar Karyawan, Ini Penyebab Marak PHK Massal Startup Menurut AC Ventures

Whats New
KNKT: Klakson 'Telolet' Sangat Berbahaya, Bisa Sebabkan Kecelakaan

KNKT: Klakson "Telolet" Sangat Berbahaya, Bisa Sebabkan Kecelakaan

Whats New
Menilik Kesetaraan Koperasi dan Perbankan dalam RUU PPSK

Menilik Kesetaraan Koperasi dan Perbankan dalam RUU PPSK

Rilis
Petrokimia Gresik Kirim Bantuan 1.000 Paket Sembako untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

Petrokimia Gresik Kirim Bantuan 1.000 Paket Sembako untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

Rilis
3 Sektor Unggulan Rekomendasi Sandiaga Uno untuk Pelaku Usaha

3 Sektor Unggulan Rekomendasi Sandiaga Uno untuk Pelaku Usaha

Whats New
Terus Tertekan, Harga Saham GOTO Bisa Ambles ke Rp 50 Per Saham?

Terus Tertekan, Harga Saham GOTO Bisa Ambles ke Rp 50 Per Saham?

Whats New
Sebanyak 2.109 Debitur Kecil Dapat Diskon 80 Persen dari Negara buat Lunasi Utang

Sebanyak 2.109 Debitur Kecil Dapat Diskon 80 Persen dari Negara buat Lunasi Utang

Whats New
Erick Thohir Siapkan Aturan “Blacklist” Komisaris dan Direksi BUMN yang Terlibat Kasus Hukum

Erick Thohir Siapkan Aturan “Blacklist” Komisaris dan Direksi BUMN yang Terlibat Kasus Hukum

Whats New
Harum Energy Bakal Bagikan Dividen Total Rp 1 Triliun, Simak Jadwalnya

Harum Energy Bakal Bagikan Dividen Total Rp 1 Triliun, Simak Jadwalnya

Whats New
Startup Agregator Hotel OYO Bakal PHK 600 Karyawan

Startup Agregator Hotel OYO Bakal PHK 600 Karyawan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.