"Perang" di RI: Pengerahan TNI saat Warga Saling Berebut Minyak Goreng

Kompas.com - 27/02/2022, 09:53 WIB

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyerukan untuk menghentikan perang. Hal itu disampaikannya melalui unggahan di akun Twitter resminya @jokowi pada Kamis (24/2/2022) petang.

Cuitan kepala negara itu disampaikan secara singkat dan tanpa memberikan konteks terhadap kondisi peperangan mana yang dimaksud.

Kendati Jokowi akhirnya bersuara terkait konflik yang terjadi di belahan dunia lain, publik di Tanah Air justru banyak yang meresponnya dengan ungkapan negatif.

Sebagai contoh, usai cuitan Jokowi, akun Twitternya malah dibanjiri kritik terkait masalah dalam negeri yang belum juga diselesaikan. Berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng yang belakangan diikuti meroketnya harga komoditas pangan lainnya yakni kedelai dan daging sapi di pasaran.

Baca juga: Begini Cara Negeri Jiran Malaysia Atasi Masalah Minyak Goreng

Sebagaimana diketahui, sejumlah kebijakan pengendalian harga minyak goreng di dalam negeri sudah digulirkan pemerintahan Jokowi sepanjang Januari-Februari tahun ini, namun hasilnya belum tampak maksimal.

Di berbagai daerah, minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET) pemerintah masih langka, baik di pasar modern maupun pasar tradisional. Di minimarket, rak-rak yang biasanya berisi minyak goreng nyaris selalu kosong.

Ratusan warga berjubel berebut menukarkan kupon pembelian minyak goreng selama operasi pasar di Pasar Pon, Kota Blitar, Rabu (23/2/2022)KOMPAS.COM/ASIP HASANI Ratusan warga berjubel berebut menukarkan kupon pembelian minyak goreng selama operasi pasar di Pasar Pon, Kota Blitar, Rabu (23/2/2022)

Setali tiga uang, di pedagang pasar tradisional maupun warung-warung di pemukiman penduduk, minyak goreng murah juga sangat sulit ditemukan. Kalau pun tersedia, harganya masih berada di kisaran Rp 20.000 per liter.

Tak jarang, dalam berbagai operasi pasar yang dilakukan gabungan berbagai instansi pemerintah, lazim pemandangan warga saling berebut maupun antrean panjang selama berjam-jam demi mendapatkan jatah dua liter minyak goreng.

Baca juga: Ironi Negeri Kaya Sawit, Rakyatnya Antre Berjam-jam demi Minyak Goreng

Padahal, kebijakan kewajiban pemenuhan kebutuhan pasar domestik (domestic market obligation/DMO) minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan CPO olahan atau olein telah lama digulirkan.

Selama kurun waktu lima bulan, lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri melesat tanpa kendali. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga masih menyelidiki dugaan kartel persekongkolan para produsen besar minyak goreng dalam penetapan harga.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.