Soal Kedelai Lokal, Petani Minta Pengendalian Impor dan Jaminan Harga

Kompas.com - 01/03/2022, 11:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) mendukung apa yang dilakukan pemerintah dalam rangka penyediaan kedelai.

Ketua Umum KTNA M. Yadi Sofyan Noor mengatakan, sejauh ini 90 persen kedelai Indonesia impor.

“Jadi temen-temen KTNA rapat se-Indonesia kemarin, kita katakan siap dukung Kementerian Pertanian (Kementan) karena selama ini kan kedelai kita lebih banyak impor, data yang kita pegang kan 90 persen kedelai kita impor dan itu tidak kita sadari selama ini. Makanya kita akan bersama-sama merumuskan ambil langkah seperti tahun 1992 kita pernah lakukan itu, supaya petani bisa mencukupi kebutuhan kedelai,” ujarnya dalam siaran persnya, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Harga Kedelai Tinggi, Ini Respons Pemerintah

Yadi menyebutkan dari hasil konsolidasi dengan anggota KTNA pada intinya petani meminta pemerintah melakukan pengendalian impor dan memberikan jaminan harga kedelai lokal.

Petani meminta adanya jaminan harga untuk keberlanjutan produksi kedelai lokal.

Hal ini salah satunya disampaikan oleh Ali, petani sekaligus ketua KTNA Grobogan. Ali mengaku saat ini harga kedelai bisa dikatakan sedang bagus, petani pun mulai menanam kembali kedelai.

“Petani perlu adanya jaminan harga. Jika harga menguntungkan tanpa diberi bantuan pun saya yakin petani akan semangat kembali menanam kedelai,” ujar Ali.

Grobogan adalah salah satu sentra kedelai di Indonesia, petani di sana sudah menerapkan sistem pertanaman kedelai yang lebih efisien dengan provitas yang dicapai sudah tinggi sekitar 2,5 ton per hektar.

Baca juga: Ini Biang Kerok Petani Ogah Menanam Kedelai Lokal

Menurut Ali, kenaikan harga kedelai mulai di tahun 2019 akibat dampak pandemi Covid-19.

Tahun 2019 pertanaman kedelai di wilayahnya sekitar 10-15 persen dari areal yang tersedia seluas 28.000 hektar. Tahun 2020 ada sedikit peningkatan harga.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Whats New
RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Whats New
Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.