Menaker Sebut Pencairan JHT Kembali ke Aturan Lama, Ini Respons Buruh

Kompas.com - 02/03/2022, 21:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh dan Serikat Buruh di Indonesia menegaskan sikapnya agar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan memberlakukan kembali Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, Jaminan Hari Tua (JHT) harus dapat langsung dicairkan saat karyawan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), putus kontrak, atau mengundurkan diri paling lama satu bulan setelahnya.

Oleh karena itu, lanjut Said Iqbal, Partai Buruh dan KSPI menolak keras kata-kata bersayap dari Menaker yang mengatakan bahwa pencairan JHT kembali menggunakan aturan yang lama. Tetapi Menaker juga ingin melakukan revisi terhadap Permenaker No. 2/2022.

"Dengan demikian, bisa saja yang dimaksud pencairan JHT kembali pada aturan yang lama hanya berlaku sampai bulan Mei 2022. Sebagaimana yang tertuang dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, dan setelah bulan Mei 2022 baru dilakukan revisi yang isinya belum tentu sesuai harapan para buruh," kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu (2/3/2022).

Baca juga: Menaker: Klaim JHT untuk Karyawan Kena PHK dan Resign Pakai Permenaker Lama, Bisa Cair Sebelum Usia Pensiun

Lebih lanjut kata dia, KSPI menolak hadir pertemuan yang diinisiasi oleh Kemenaker. Karena hingga saat ini, draf revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang dimaksud Kemenaker belum diterima KSPI dan serikat buruh lainnya.

"Selama Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 belum dicabut maka Partai Buruh dan KSPI tidak percaya dengan pernyataan yang menyatakan pencairan JHT kembali pada peraturan yang lama," ujarnya.

Dia menyebutkan, ribuan buruh yang tergabung dari Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Petani, akan menggelar aksi di depan Gedung DPR RI dan Kemenaker pada 11 Maret 2022.

Aksi buruh ini serempak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, dengan tuntutannya cabut Permenaker Nomor 2/2022, tolak menggunakan istilah revisi, tolak perpanjang massa jabatan Presiden, hentikan peperangan antara Rusia dan Ukraina, serta turunkan harga gas elpiji, energi, serta kebutuhan pokok.

"Bilamana isu ini tidak didengar oleh pemerintah dan DPR RI, akan dilakukan aksi buruh yang lebih besar dan melibatkan masyarakat luas yang menolak JHT hanya bisa dicairkan saat usia 56 tahun," pungkasnya.

Baca juga: Menaker: Pencairan JHT Dikembalikan ke Aturan Lama

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelar RUPST, Caturkarda Depo Bangunan Bakal Tebar Dividen Rp 35 Miliar

Gelar RUPST, Caturkarda Depo Bangunan Bakal Tebar Dividen Rp 35 Miliar

Whats New
Keran Ekspor CPO Dibuka, Harga Kelapa Sawit Naik

Keran Ekspor CPO Dibuka, Harga Kelapa Sawit Naik

Whats New
Mudik Lebaran 2022, Menhub: Jumlah Santunan Jasa Raharja Turun 50 Persen

Mudik Lebaran 2022, Menhub: Jumlah Santunan Jasa Raharja Turun 50 Persen

Whats New
Apresiasi Pertamina Jaga Stok BBM, Komisi Energi DPR: Jangan Sampai Ada Kelangkaan

Apresiasi Pertamina Jaga Stok BBM, Komisi Energi DPR: Jangan Sampai Ada Kelangkaan

Whats New
Penghapusan Nakes Honorer Bisa Berdampak ke Kinerja Puskesmas

Penghapusan Nakes Honorer Bisa Berdampak ke Kinerja Puskesmas

Whats New
Nasib Nakes Honorer Puskesmas, Gaji di Bawah UMR hingga Bekerja Sukarela

Nasib Nakes Honorer Puskesmas, Gaji di Bawah UMR hingga Bekerja Sukarela

Whats New
Sragen Jadi Lumbung Pangan Nasional, Bupati Yuni: Berkat Arahan Pak Presiden dan Mentan SYL

Sragen Jadi Lumbung Pangan Nasional, Bupati Yuni: Berkat Arahan Pak Presiden dan Mentan SYL

Rilis
Tak Impor Beras 3 Tahun Berturut-turut, Mentan SYL Dinilai Berhasil oleh Peneliti LPEM UI

Tak Impor Beras 3 Tahun Berturut-turut, Mentan SYL Dinilai Berhasil oleh Peneliti LPEM UI

Rilis
Dinilai Berjasa Bangun Transportasi Nasional, Menhub Dianugerahi Doktor Kehormatan oleh UGM

Dinilai Berjasa Bangun Transportasi Nasional, Menhub Dianugerahi Doktor Kehormatan oleh UGM

Whats New
Produk Lokal Penanganan Bencana AMMDes Unjuk Gigi di Pameran Internasional

Produk Lokal Penanganan Bencana AMMDes Unjuk Gigi di Pameran Internasional

Whats New
Waspadai 7 'Platform' Investasi Ilegal Ini, dari Simple Shopping hingga Triumphfx

Waspadai 7 "Platform" Investasi Ilegal Ini, dari Simple Shopping hingga Triumphfx

Whats New
Strategi BNI Dongkrak Penyaluran KUR Tahun 2022

Strategi BNI Dongkrak Penyaluran KUR Tahun 2022

Whats New
Meroket 567 Persen, Laba Bersih Bio Farma Capai Rp 1,93 Triliun Sepanjang 2021

Meroket 567 Persen, Laba Bersih Bio Farma Capai Rp 1,93 Triliun Sepanjang 2021

Whats New
Beli Minyak Goreng Curah Harus Tunjukkan KTP, Ekonom: Jangan Mempersulit Pembeli

Beli Minyak Goreng Curah Harus Tunjukkan KTP, Ekonom: Jangan Mempersulit Pembeli

Whats New
Rupiah dan IHSG Melemah Pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Melemah Pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.