Kompas.com - 03/03/2022, 11:01 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II menawarkan sejumlah pilihan tarif bagi peserta program tersebut.

Tax Amnesty Jilid II saat ini sedang berlangsung, selama periode pelaksanaan PPS pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Lantas, tarif Tax Amnesty 2022 berapa persen? Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terdapat tiga pilihan tarif Tax Amnesty Jilid II pada masing-masing kebijakan PPS.

Baca juga: Aturan Baru dan Daftar 332 Tujuan Investasi Tax Amnesty Jilid II

Aturan Tax Amnesty Jilid II

Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan melalui reformasi perpajakan yang dituangkan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

UU HPP pada esensinya bertujuan untuk mendorong sistem perpajakan menjadi lebih sehat, adil dan berkelanjutan.

Salah satu ketentuan dalam UU HPP ini mencantumkan adanya Tax Amnesty Jilid II yang nama resminya adalah PPS.

Pemerintah juga telah mengatur pedoman teknis pengungkapan harta bersih (deklarasi), pengalihan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi) dan investasi harta bersih pada Surat Berharga Negara, atau kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) atau energi terbarukan.

Baca juga: Tax Amnesty Jilid II, Negara Terima Rp 2,22 Triliun dari PPh

Hal tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

“Pemerintah akan menawarkan SBN khusus dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela secara rutin bergantian antara instrumen SUN dan SBSN sebagaimana jadwal penerbitan (tentatif) pada landing page https://www.djppr.kemenkeu.go.id/pps/”, ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman, dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Kamis (3/3/2022).

Pilihan tarif Tax Amnesty Jilid II

Dalam Kebijakan I PPS, pengenaan tarif PPh Final 11 persen diperuntukkan bagi deklarasi harta di luar negeri yang tidak direpatriasi.

Adapun tarif PPh Final sebesar 8 persen dikenakan untuk deklarasi harta di luar negeri yang direpatriasi dan deklarasi harta dalam negeri.

Selanjutnya, tarif 6 persen berlaku bagi deklarasi harta di luar negeri yang direpatriasi dan deklarasi harta dalam negeri serta diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau energi terbarukan.

Sementara itu, dalam Kebijakan II PPS, tarif PPh Final 18 persen dikenakan terhadap deklarasi harta di luar negeri yang tidak direpatriasi.

Berikutnya, tarif 14 persen dikenakan bagi deklarasi harta di luar negeri yang direpatriasi dan deklarasi harta dalam negeri.

Baca juga: Deklarasi Harta lewat Tax Amnesty Jilid II Capai Rp 16,41 Triliun

Terakhir, tarif 12 persen berlaku bagi deklarasi harta di luar negeri yang direpatriasi dan deklarasi harta dalam negeri, serta diinvestasikan dalam SBN atau kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau energi terbarukan.

Manfaat Program Pengungkapan Sukarela

Wajib Pajak eks peserta tax amnesty yang mengikuti program ini dengan jujur sesuai keadaan sebenarnya akan terhindar dari pengenaan sanksi Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pengampunan Pajak yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200 persen dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti program ini, tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak atas kewajiban perpajakannya untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020.

Data/informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam program ini baik yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana.

“Dengan desain ini, kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan basis pajak diharapkan meningkat sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Hal ini diharapkan berkontribusi positif bagi upaya konsolidasi fiskal”, ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu.

Dalam hal pertukaran informasi data perpajakan internasional, negara-negara lain telah berkomitmen untuk ikut serta dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan melalui pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information).

Baca juga: Sudah 14.256 Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Jilid II, Pengungkapan Harta Capai Rp 15,47 triliun

Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 pun telah memberikan payung hukum bagi akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Semua hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

“Oleh karena itu, PPS seharusnya merupakan kesempatan terbaik yang disediakan pemerintah dan seyogianya digunakan sebaik-baiknya oleh Wajib Pajak”, tutup Febrio.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Tarik Tunai GoPay di ATM BCA, BRI, Indomaret, dan Alfamart

Cara Tarik Tunai GoPay di ATM BCA, BRI, Indomaret, dan Alfamart

Whats New
Syarat dan Cara Transfer Uang lewat Alfamart dengan Mudah

Syarat dan Cara Transfer Uang lewat Alfamart dengan Mudah

Spend Smart
BTN Incar KPR Senilai Rp 2,5 Triliun Selama Pameran Perumahan IPEX 2022

BTN Incar KPR Senilai Rp 2,5 Triliun Selama Pameran Perumahan IPEX 2022

Rilis
Literasi Keuangan Masih Rendah, OneAset Tawarkan Edukasi Investasi Lewat Aplikasinya

Literasi Keuangan Masih Rendah, OneAset Tawarkan Edukasi Investasi Lewat Aplikasinya

Rilis
Apa Itu Devisa: Definisi, Fungsi, Manfaat, Contoh, dan Sumbernya

Apa Itu Devisa: Definisi, Fungsi, Manfaat, Contoh, dan Sumbernya

Earn Smart
Sambut HUT Ke-77 RI, TikTok Gelar TikTok Shop For Your Fashion Khusus untuk Brand Fesyen Lokal

Sambut HUT Ke-77 RI, TikTok Gelar TikTok Shop For Your Fashion Khusus untuk Brand Fesyen Lokal

BrandzView
Simak Cara Transfer DANA ke Bank BRI, BNI, dan Mandiri dengan Mudah

Simak Cara Transfer DANA ke Bank BRI, BNI, dan Mandiri dengan Mudah

Spend Smart
Biaya Transfer Antarbank di Livin’ by Mandiri Hanya Rp 77, Catat Tanggalnya

Biaya Transfer Antarbank di Livin’ by Mandiri Hanya Rp 77, Catat Tanggalnya

Spend Smart
Mendag: Orang Indonesia Kalau Diskon Suka Ambil Uang Belanja...

Mendag: Orang Indonesia Kalau Diskon Suka Ambil Uang Belanja...

Whats New
Sandiaga Uno: Harga Tiket Pesawat Mahal Harus Kita Sikapi dengan Penuh Kewaspadaan

Sandiaga Uno: Harga Tiket Pesawat Mahal Harus Kita Sikapi dengan Penuh Kewaspadaan

Whats New
Jumlah Pengguna Naik, Volume Transaksi BNI Direct Terkerek Jadi Rp 2.587 Triliun

Jumlah Pengguna Naik, Volume Transaksi BNI Direct Terkerek Jadi Rp 2.587 Triliun

Whats New
Kemenhub dan PT ASDP Indonesia Ferry Kerja Sama Pemanfaatan Pelabuhan Ajibata dan Ambarita

Kemenhub dan PT ASDP Indonesia Ferry Kerja Sama Pemanfaatan Pelabuhan Ajibata dan Ambarita

Whats New
Lowongan Kerja Kemenag 2022 untuk Lulusan MA/SMA, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Lowongan Kerja Kemenag 2022 untuk Lulusan MA/SMA, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Hasil Riset SMB Pulse Index Mekari: Digitalisasi Tingkatkan Resiliensi UMKM Hadapi Gejolak Ekonomi

Hasil Riset SMB Pulse Index Mekari: Digitalisasi Tingkatkan Resiliensi UMKM Hadapi Gejolak Ekonomi

BrandzView
Pasca IPO, Klinko Mulai Genjot Pasar Ekspor

Pasca IPO, Klinko Mulai Genjot Pasar Ekspor

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.