Jokowi Teken Perpres Kebijakan Kelautan Indonesia Jilid II, RI Diharap Makin Dihormati di Dunia

Kompas.com - 04/03/2022, 13:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali Pembangunan Poros Maritim Dunia dengan meneken serta menerbitkan Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025.

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Basilio Dias Araujo mengatakan, tidak banyak negara di dunia ini yang memiliki Ocean Policy-nya sendiri.

Baca juga: Kini Indonesia Punya Dua Dokumen Penting Kebijakan Kelautan

"Maka dengan adanya KKI (Kebijakan Kelautan Indonesia) jilid kedua ini terutama pada kegiatan-kegiatan strategis di bidang kedaulatan maritim dan penguatan doktrin poros maritim dunia kita harapkan Indonesia semakin dihormati oleh negara-negara di kawasan maupun di dunia," katanya melalui siaran pers, Jumat (4/3/2022).

Di samping itu, dengan ditetapkannya Perpres No. 34 Tahun 2022 ini sebagai bentuk konsistensi pemerintah dalam menjalankan programnya khususnya pada pembangunan ekosistem industri kemaritiman.

Baca juga: Erick Thohir: Indonesia Punya Potensi Jadi Poros Maritim Dunia

Dua kebijakan kelautan Indonesia

Pada pemerintahan periode pertama, Jokowi menetapkan Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia sebagai dokumen pelaksanaan narasi besar doktrin Poros Maritim Dunia.

Perpres tersebut terbagi atas dua dokumen lampiran yang terdiri dari narasi Kebijakan Kelautan Indonesia dan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (Renaksi KKI) Tahun 2016-2019 (Renaksi jilid pertama).

Baca juga: Apa yang Dimaksud dengan Ekonomi Maritim?

Dokumen narasi Kebijakan Kelautan Indonesia pada Perpres No. 16 Tahun 2017 menjabarkan peta Jalan Kebijakan Kelautan Indonesia menuju Poros Maritim Dunia.

Perlu di garis bawahi bahwa Kebijakan Kelautan yang dimaksud dalam KKI adalah pembangunan Indonesia sebagai negara maritim secara luas bukan dalam arti kelautan sebagai sektor.

Kebijakan ini dibangun berdasarkan enam prinsip kebijakan, yaitu Wawasan Nusantara, Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Biru, Pengelolaan terintegrasi dan transparan, Partisipasi, serta Pemerataan dan Kesetaraan.

Baca juga: Mengapa Indonesia Disebut Negara Maritim?

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Defisit APBN 2022 Bisa Susut Jadi 2,8 Persen dari PDB, Kemenkeu: Modal Baik untuk 2023

Defisit APBN 2022 Bisa Susut Jadi 2,8 Persen dari PDB, Kemenkeu: Modal Baik untuk 2023

Whats New
Cerita Korban Gagal Bayar Wanaartha Life: Agen Bolak-balik ke Rumah Tahu Suami Baru Pensiun dari TNI...

Cerita Korban Gagal Bayar Wanaartha Life: Agen Bolak-balik ke Rumah Tahu Suami Baru Pensiun dari TNI...

Whats New
Menakar Harga Rights Issue BBTN yang Belum Juga Ditentukan

Menakar Harga Rights Issue BBTN yang Belum Juga Ditentukan

Whats New
Bantah Mau 'Suntik Mati' KA Argo Parahyangan demi Kereta Cepat, Kemenhub: Belum Ada Konsepnya

Bantah Mau "Suntik Mati" KA Argo Parahyangan demi Kereta Cepat, Kemenhub: Belum Ada Konsepnya

Whats New
[POPULER MONEY] Derita Korban Gagal Bayar Wanaartha Life, Uang Pensiun Ludes | Mendag Sebut Harga Ayam Terlalu Murah

[POPULER MONEY] Derita Korban Gagal Bayar Wanaartha Life, Uang Pensiun Ludes | Mendag Sebut Harga Ayam Terlalu Murah

Whats New
Kode Bank Syariah Indonesia untuk Keperluan Transfer Antarbank

Kode Bank Syariah Indonesia untuk Keperluan Transfer Antarbank

Spend Smart
4 Cara Mudah Cek Resi JNE secara Online, Bisa lewat HP

4 Cara Mudah Cek Resi JNE secara Online, Bisa lewat HP

Whats New
Kereta Cepat Minta Konsesi Jadi 80 Tahun, Menhub Jonan Dulu Menolaknya

Kereta Cepat Minta Konsesi Jadi 80 Tahun, Menhub Jonan Dulu Menolaknya

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, Stok Beras di Bangka Belitung Surplus

Jelang Natal dan Tahun Baru, Stok Beras di Bangka Belitung Surplus

Whats New
Penjualan STB dan Antena Sanex Naik 4 Kali Lipat

Penjualan STB dan Antena Sanex Naik 4 Kali Lipat

Rilis
LKPP Minta Instansi Pemerintah Segera Lakukan Tender Dini

LKPP Minta Instansi Pemerintah Segera Lakukan Tender Dini

Whats New
RUU PPSK, Anggota Parpol Tak Bisa Jadi Dewan Gubernur BI

RUU PPSK, Anggota Parpol Tak Bisa Jadi Dewan Gubernur BI

Whats New
Daftar 50 Orang Terkaya di Indonesia 2022 Versi Forbes

Daftar 50 Orang Terkaya di Indonesia 2022 Versi Forbes

Whats New
Laba Bersih SIG Rp 2 Triliun, Pemerintah 'Kecipratan' Rp 522 Miliar

Laba Bersih SIG Rp 2 Triliun, Pemerintah "Kecipratan" Rp 522 Miliar

Whats New
'Startup' Glints Umumkan PHK 198 Karyawan

"Startup" Glints Umumkan PHK 198 Karyawan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.