Mitigasi Risiko Kenaikan Harga Migas

Makin tingginya harga LPG nonsubsidi berpotensi akan mendorong permintaan LPG 3 Kg untuk orang miskin yang dijual bebas dipasarkan makin tinggi. Bila kemudian mereka bermigrasi ke LPG 3 KG maka kebutuhan LPG 3 Kg akan sangat banyak, dan menjadi barang yang diperebutkan.

Jika keluarga mampu bermigrasi ke LPG 3 Kg, selain makin berpotensi tidak tepat sasaran untuk subsidi LPG 3 Kg, hal itu berpotensi mendorong kenaikan harga LPG 3 KG di tingkat pengecer karena makin banyaknya orang yang menggunakan LPG 3 Kg sebagai substitusi karena mahalnya harga LPG nonsubsidi.

Tingginya demand berpotensi jadi alat spekulan dan penimbun melakukan aksi ambil untung yang membahayakan hajat hidup bersama.

Antisipatif

Merefleksikan berbagai kemungkinan dampak buruk yang dapat terjadi atas kebutuhan energi kita, khususnya minyak dan gas bumi pada minggu atau bulan-bulan ke depan pemerintah harus mempersiapkan diri dengan baik. Untuk memastikan kebutuhan suplai stok migas kita, pemerintah harus menegaskan kembali kepada negara-negara yang selama ini kita jadikan gantungan untuk menyuplai migas kita.

Baca juga: Harga Emas Dunia Naik ke 1.933 Dollar AS, Dipicu Inflasi, Konflik Ukraina-Rusia, hingga Rencana The Fed

Selama ini Indonesia mengandalkan kebutuhan impor migasnya dari Arab Saudi, Malaysia, Negeria, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Pemerintah perlu memastikan kembali kepada para eksportir migas dari berbagai negara tersebut untuk senantiasa menjaga kebutuhan stok migas Indonesia.

Kenaikan harga migas di tingkat pengecer di dalam negeri berpotensi mengerek biaya produksi barang barang ditingkat produsen. Pemerintah harus membangun komunikasi lintas sektor dengan kalangan pengusaha dan penyedia jasa terhadap kemungkinan kenaikan harga barang dan jasa didalam negeri. Sehingga sejak awal pemerintah bisa mempersiapkan diri menyangkut strategi intervensinya, khususnya baik fiskal maupun nonfiskal, agar daya beli rumah tangga tetap baik, tidak drop akibat tekanan inflasi, mengingat sumbangan konsumsi rumah tangga terhadap PDB kita sangat tinggi, 54 persen. Selain itu pemerintah harus rutin melakukan operasi pasar.

Atas makin membengkaknya alokasi biaya kompensasi BBM dan listrik, karena tidak diikuti dengan kenaikan harga jual eceran Pertamax92 dan Pertalite, serta tarif listrik, maka beban Pertamina dan PLN akan makin besar. Oleh sebab itu pemerintah harus membuat hitungan atas membengkaknya biaya kompensasi itu.

Terakhir, pemerintah perlu sesegera mungkin melakukan reformasi subsidi LPG, hal ini untuk mengantisipasi penggunaan LPG 3 Kg untuk keluarga miskin namun makin banyak dikonsumsi keluarga mampu. Langkah ini akan menekan membengkaknya alokasi subsidi LPG 3 Kg akibat kenaikan harga migas, dan menjaga daya beli keluarga miskin di tengah situasi ekonomi yang masih sulit. Dan bila perlu pemerintah dapat menaikkan subsidi tunai untuk keluarga miskin menghadapi ketidakpastian ke depan.