KOMPAS.com - Bagi mereka yang sudah berurusan dengan perpajakan, NPWP adalah istilah yang tentu sudah tak asing lagi di telinga. Apa itu NPWP?
NPWP adalah identitas yang dimiliki wajib pajak di Indonesia. Lembaga yang mengeluarkan NPWP adalah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor tanda wajib pajak ini digunakan sebagai identitas dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Secara Peraturan Perundang-undangan yang mengatur NPWP adalah Pasal 1 ayat 6 UU No. 16 Tahun 2009.
Sementara dijelaskan dalam pasal 1 Nomor 6 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan, NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Setiap Wajib Pajak hanya memiliki satu NPWP.
Baca juga: Apa Itu Passion dan Bedanya dengan Hobi
NPWP adalah terdiri dari 15 digit. Rinciannya, 9 digit pertama NPWP adalah kode wajib pajak, sedangkan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Kode ini menjamin data perpajakan seseorang agar tidak tertukar dengan wajib pajak lainnya.
Penerbit NPWP adalah kantor pajak yang berwenang, dan telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak. NPWP dikelola oleh sistem informasi terintegrasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak.
Kartu NPWP adalah bisa dikatakan sama pentingnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP wajib dimiliki orang yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, berarti memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.
Setiap orang yang memiliki NPWP adalah seseorang yang telah dinyatakan Wajib Pajak (WP) atau telah didefinisikan sebagai seseorang yang telah memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Aturan ini berlaku untuk setiap orang yang belum maupun yang sudah berkeluarga, terkecuali untuk wanita kawin yang tidak melakukan perjanjian pisah harta dan pisah penghasilan dengan suaminya.
Baca juga: Planning adalah Perencanaan untuk Capai Tujuan, Simak Penjelasannya
Sementara untuk badan, kepemilikan NPWP adalah wajib karena sudah otomatis merupakan wajib pajak. Dalam perannya sebagai wajib pajak, badan atau perusahaan nantinya juga bisa jadi pemotong dan pemungut pajak.
Menurut jenisnya, NPWP adalah dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Self assesment
Fungsi pertama NPWP adalah memang ditujukan untuk masyarakat yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan sistem self assessment.
Setiap sekali dalam setahun, wajib pajak pribadi diharuskan melaporkan SPT Tahunan pajak, baik secara online maupun datang langsung ke kantor pajak.