Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Indonesian Insight Kompas
Kelindan arsip, data, analisis, dan peristiwa

Arsip Kompas berkelindan dengan olah data, analisis, dan atau peristiwa kenyataan hari ini membangun sebuah cerita. Masa lalu dan masa kini tak pernah benar-benar terputus. Ikhtiar Kompas.com menyongsong masa depan berbekal catatan hingga hari ini, termasuk dari kekayaan Arsip Kompas.

Rusia Jadi Negara Kena Sanksi Terbanyak, Apa Pengaruhnya buat Kita?

Kompas.com - 08/03/2022, 18:27 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

“Karena memang Indonesia net importer minyak, neraca dagang migas diperkirakan defisit. Namun, harga komoditas juga meroket sehingga neraca dagang non-migas diperkirakan masih surplus dan ini akan menyeimbangkan,” ujar Josua kepada Kontan.co.id, Minggu (6/3/2022).

Terpisah, Kepala Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, konflik Rusia-Ukraina akan berdampak pada sentimen kepercayaan investor. Menurut dia, ketidakpastian ekonomi global akibat konflik ini dapat menyebabkan aliran modal asing keluar (capital outflow) dari emerging market, Indonesia salah satu di dalamnya.

Investor, lanjut Wimboh, cenderung mengalihkan dananya dari emerging market ke negara yang kondisi pasarnya dinilai relatif lebih stabil. 

Baca juga: Bos OJK Beberkan Dampak Perang Rusia dengan Ukraina ke Sektor Keuangan RI

Sebelumnya, Sabtu (26/2/2022), peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M Rachbini, mengurai pula sejumlah dampak yang dapat terjadi bila konflik Rusia-Ukraina berkepanjangan, tak terkecuali bagi Indonesia.

Dalam paparannya, Eisha menyebutkan, perang Rusia-Ukraina akan berdampak pada target pelaksanaan amanat UU Nomor 2 Tahun 2022 terkait pembolehan defisit APBN melebihi 3 persen.

Seturut pandemi Covid-19, UU ini membolehkan defisit APBN melebihi 3 persen hingga 2022. APBN 2022 mematok target defisit pada tahun ini adalah 4,85 persen, sebelum pada 2023 harus bisa kembali di bawah 3 persen jika tak ada regulasi baru yang berkata lain.

Seturut lonjakan harga minyak dunia, bahkan sebelum Rusia melakukan invasi terbuka ke Rusia, realisasi subsidi energi Indonesia pada Januari 2022 tercatat Rp 10,2 triliun, melonjak 347 persen dibandingkan Rp 2,3 triliun pada Januari 2021.

Baca juga: Alasan Pertamina Naikkan Harga BBM Non-subsidi per 3 Maret 2022

Di APBN 2022, asumsi makro untuk harga minyak dunia adalah 63 dollar AS per barrel. Adapun pada Selasa (8/3/2022) pagi WIB, harga minyak mentah Brent di London sudah mencapai 127,48 dollar AS per barrel untuk pengiriman Mei 2022 dan pasar minyak WTI di New York mematok harga 122,75 dollar AS per barrel untuk pengiriman April 2022. 

Sementara, produksi di dalam negeri mustahil menutup kebutuhan minyak dan gas domestik. Tidak seperti Amerika Serikat dengan teknologi shale oil-nya, Indonesia tidak lagi punya sumur minyak yang sudah berproduksi dengan cadangan berlimpah.

Kalaupun disebut masih ada cadangan minyak lain di Indonesia, kondisinya sama sekali belum terjamah, sehingga untuk masuk ke proses produksi akan butuh waktu jauh lebih lama lagi.

"Data SKK Migas, produksi minyak mentah di Indonesia mencapai 700.000 barrel per hari, sementara konsumsinya 1,4-1,5 juta barrel per hari, sehingga defisit minyak 500.000 barrel per hari mengandalkan impor," papar Eisha.

Baca juga: Sama-sama Naik, Lebih Murah Mana Harga BBM Pertamina dengan Shell?

Kenaikan harga minyak dunia dengan kondisi pasokan dan kebutuhan konsumsi di dalam negeri, ujar Eisha, akan memberikan tekanan pada APBN 2022. 

"Alokasi anggaran untuk subsidi energi (di APBN 2022) sekitar Rp 134,2 triliun, yang terdiri dari subsidi jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan LPG 3 kg senilai Rp 77,54 triliun dan subsidi listrik Rp 56,47 miliar," ungkap Eisha.

Dari komoditas lain, antisipasi juga tetap harus dilakukan. Katakanlah ekspor minyak nabati menyumbang surplus neraca dagang Indonesia, pada praktiknya harga produk turunannya di dalam negeri juga menggunakan rujukan harga internasional. Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang belum tuntas tertangani adalah salah satu contoh terkini.

Baca juga: Ironi Harga Minyak Goreng yang Mendidih di Negeri Penghasil Terbesar CPO

Eisha mengingatkan, penyikapan atas perkembangan invasi Rusia ke Ukraina harus dilakukan teramat hati-hati. Bila gegabah, risiko terjadi commodity shock akan terjadi. Sebaliknya, langkah internvensi harga dan subsidi dalam situasi ini juga akan memberikan tekanan bagi defisit APBN. Saran Eisha, APBN harus dikelola dengan tepat dan efisisien. 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com