Kronologi Oknum Brimob Cabut Berkas Paksa Truk Overload yang Ditilang

Setelah kejadian itu, UPPKB Balonggandu kemudian melaporkannya ke Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Jakarta.

Belakangan diketahui, truk kelebihan muatan tersebut rupanya berasal dari PT Dejavu Express. Perusahaan ekspedisi tersebut disebut-sebut dimiliki oleh seorang perwira polisi berpangkat Kompol.

Baca juga: Rendahnya Tarif Angkut Barang Jadi Akar Masalah Truk Odol

Berkaca dari kejadian tersebut, Kemenhub sudah meminta bantuan aparat polisi untuk ikut melakukan pengawasan di jembatan timbang. Tujuannya, agar operasi truk kelebihan muatan berjalan lancar dan tak lagi diganggu oknum.

“Kami akan koordinasi dengan Kapolres Karawang dan akan meminta untuk selanjutnya ditempatkan personil polisi untuk membantu pengawasan di UPPKB Balonggandu," ungkap Denny.

"Selain itu kami membutuhkan pendampingan juga selama bekerja agar tidak diganggu oleh oknum seperti sebelumnya. Kami berharap dalam upaya penindakan kendaraan ODOL ini tetap berlangsung dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,” jelas Denny.

Kerugian negara

Kendaraan yang kelebihan muatan dan dimensi atau ODOL diklaim menyebabkan kerugian negara hingga Rp 43,45 triliun tiap tahunnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kerugian tersebut diakibatkan karena kendaraan ODOL tersebut membuat infrastruktur jalan menjadi rusak sehingga pemerintah harus sering memperbaikinya.

Baca juga: Apindo Minta Penerapan Kebijakan Zero ODOL Ditunda hingga 2025

"Dari data Kementerian PUPR, secara ekonomi setiap tahun negara mengalami kerugian Rp 43 triliun akibat harus memperbaiki jalan yang rusak akibat truk ODOL," ucapnya beberapa waktu lalu.

Selain itu, kendaraan ODOL juga menyebabkan kecelakaan lalulintas karena sebagian besar atau 74-93 persen angkutan barang tersebut melanggar aturan.

Bahkan angkutan barang ini menjadi penyebab terbesar kedua setelah sepeda motor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.