Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Instansi Ini Paling Banyak Diadukan Masyarakat ke Ombudsman Selama 2021, Apa Saja?

Kompas.com - 09/03/2022, 15:39 WIB
Ade Miranti Karunia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Yeka Hendra Fatika mengungkapkan, sepanjang tahun 2021 terdapat lima instansi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat kepada pihaknya. Dari kelima lembaga itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang paling banyak diadukan.

Hal tersebut ia sampaikan langsung dalam acara Hasil Pengawasan Pelayanan Publik di Sektor Ekonomi Tahun 2021 dan Penyelematan Kerugian Masyarakat, Rabu (9/3/2022).

"Ini 5 instansi yang paling banyak diadukan masyarakat, yang pertama adalah OJK. Oleh karena itu, kawan yang hadir dari OJK bisa disampaikan kepada atasannya, tolong diperhatikan bahwa jumlah kasus OJK yang mengadu ke Ombudsman ini banyak," katanya ditayangkan secara virtual.

Baca juga: Buat yang Belum Tahu, Ini Jenis-jenis Investasi yang Diawasi OJK

Malah kata Yeka, pengaduan masyarakat terkait OJK tiap tahun terus bertambah. Tahun 2021, laporan ke Ombudsman RI mengenai OJK bisa mencapai 100 aduan.

"Semakin tahun itu, tren (aduannya) semakin banyak dan satu laporan itu ada di 2021 sampai 100 orang di dalamnya. Jadi satu laporan itu tidak hanya satu di keuangan itu, bahkan bisa lebih. Karena ada yang dikuasakan," sebutnya.

Adapun 4 instansi/lembaga lainnya yang paling banyak diadukan masyarakat selama 2021 adalah BKPM/Kementerian Investasi, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Jiwasraya, masing-masing terdapat 3 aduan.

Kemudian yang terakhir adalah Bank Mandiri dengan 2 aduan dari masyarakat.

"Saya berharap tahun depan, struktur ini bisa berubah, jumlahnya lebih sedikit karena kita bisa lebih banyak menyelesaikan laporan secara efektif dan efisien," harap Yeka.

Sementara itu, Yeka kembali mengungkapkan, penyelesaian satu kasus aduan dari masyarakat bisa memakan waktu hingga 130 hari. Namun, tergantung kerumitan dari kasus yang dimediasi oleh Ombudsman.

Baca juga: OJK Larang Bank Jual Unit Link dari Asuransi yang Masih Bermasalah

"Jangka waktu rata-rata penyelesaian pengaduan, bagaimana kita menyelesaikan laporan aduan? Laporan aduan itu untuk kasus contoh Jiwasraya, bisa sampai 130 hari satu kasus itu," ucapnya.

Kunci dari penyelesaian suatu laporan menurut dia, tak lain adalah koordinasi dan komunikasi.

"Harapan kami, dengan adanya seperti ini waktu kita bisa lebih cepat. Selama ini kami menyelesaikan laporan aduan masyarakat itu, ternyata yang mahal adalah koordinasi dan komunikasi," harapnya kembali.

Baca juga: Dari Wamenlu hingga Mantan Dirut Bursa Efek, Ini Daftar Calon Bos OJK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com