Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendag Bikin Spanduk di Pasar, Minta Pedagang Jual Minyak Goreng Murah

Kompas.com - Diperbarui 10/03/2022, 10:57 WIB
Muhammad Idris

Penulis

Sumber Kompas.com

KOMPAS.com - Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim stok minyak goreng sangat melimpah di dalam negeri. Meski diakui, minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET) masih sulit didapat masyarakat.

Padahal, sejumlah kebijakan pengendalian harga minyak goreng di dalam negeri sebenarnya sudah digulirkan sepanjang awal tahun ini. Pemerintah bahkan sempat menggulirkan subsidi minyak mencapai Rp 3,6 triliun.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengaku sudah blusukan langsung beberapa pasar tradisional. Dalam salah satu peninjauannya di Pasar Kebayoran Baru, rupanya memang tidak ada satu pun pedagang yang menjual minyak goreng sesuai HET.

Sebagai informasi, per 1 Februari 2022 kemarin, pemerintah telah menetapkan HET minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

Baca juga: Ironi Negeri Kaya Sawit, Rakyat Saling Dorong Berebut Minyak Goreng

"Minyak goreng, ada barangnya. Baik curah maupun kemasan. Permasalahannya hari ini, tidak ada satupun kios yang kita datangkan hari ini menjual minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah," ujar Lutfi dalam keterangannya dikutip pada Kamis (10/3/2022).

Melihat masih ada persoalan harga yang tak sesuai dengan HET di pasar, Lutfi berencana akan memberikan spanduk kepada pedagang pasar yang bertuliskan harga minyak goreng curah dibanderol Rp 11.500/liter atau Rp 12.800/kg.

Menurut mantan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat itu, diharapkan dengan adanya spanduk tersebut, para pedagang pasar tidak bisa memainkan harganya lagi.

"Saya akan beri pedagang di sini spanduk yang ada keterangan harga HET supaya tidak lagi menjual di atas HET. Jadi masyarakat bisa memperoleh harga murah," beber Lutfi.

Baca juga: Minyak Goreng Hilang Misterius sejak Januari

Solusi mengatasi kelangkaan minyak goreng sesuai harga HET pemerintah dianggap sudah tepat oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Di DKI Jakarta, ia menginstruksikan PD Pasar Jaya memberikan spanduk harga minyak goreng ke para pedagang.

"Nanti action-nya ke depan saya minta tolong pihak Pasar Jaya kita pasang spanduk saja. Spanduk yang bertuliskan harganya Rp 11.500/liter untuk curah atau Rp 12.800/kilogram. Nanti dengan Dirjen Perdgangan Dalam Negeri, kita koordinasikan," ungkap Arief.

Realita di lapangan

Meski pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berulangkali berjanji bahwa pasokan minyak murah aman dan bisa tersedia di pasar, realita di lapangan menunjukan sebaliknya.

Di jaringan minimarket, sejak beberapa pekan terakhir, sangat sulit menemukan minyak goreng program pemerintah. Bahkan, rak yang biasanya menampung minyak goreng, kini lebih sering kosong.

Baca juga: Minyak Goreng Langka, Kini Muncul Fenomena Jasa Titip

Rak minyak goreng kini lebih sering diisi produk margarin dan minyak kelapa bermerek Barco. Padahal di pintu minimarket, kerap terpangpang jelas pengumuman bertuliskan bahwa toko tersebut menyediakan minyak goreng murah program pemerintah.

Setali tiga uang, minyak goreng program pemerintah juga sukar didapatkan di pedagang pasar tradisional, termasuk warung-warung di sekitar pemukiman.

Kalaupun tersedia, harganya berkisar Rp 20.000 per liter atau jauh di atas HET yang sudah ditetapkan pemerintah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Whats New
Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Whats New
Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk 'Subholding Company' Anak Usaha

Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk "Subholding Company" Anak Usaha

Whats New
Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Whats New
Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Whats New
Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Whats New
Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Whats New
80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

Whats New
Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Whats New
Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Whats New
Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Whats New
Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Whats New
Kemenhub dan Kedubes AS Gelar Workshop Keamanan Kapal dan Pelabuhan

Kemenhub dan Kedubes AS Gelar Workshop Keamanan Kapal dan Pelabuhan

Whats New
Bantah Beri Karpet Merah ke Starlink, Kominfo: Mereka Minta Izin, Kami Tahan 3 Tahun

Bantah Beri Karpet Merah ke Starlink, Kominfo: Mereka Minta Izin, Kami Tahan 3 Tahun

Whats New
Aplikasi Temu Jadi 'Ancaman' Baru, Pemerintah 'Pede' Antisipasi Pakai Permendag 31/2023

Aplikasi Temu Jadi "Ancaman" Baru, Pemerintah "Pede" Antisipasi Pakai Permendag 31/2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com