Susah Dapat Minyak Goreng, Pedagang Pasar Surati Jokowi Minta Keadilan

KOMPAS.com - Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyusul minimnya pasokan minyak goreng murah di pasar tradisional hingga pekan ini.

Ketua Umum DPP APPSI Sudaryono mengatakan pedagang pasar masih kesulitan untuk membeli minyak goreng dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Konsekuensinya, harga minyak goreng yang dijual di pasar tradisional saat ini masih relatif mahal ketimbang yang ditawarkan ritel modern.

Melalui surat itu, APPSI meminta kepada Jokowi untuk mengeluarkan instruksi tentang distribusi yang adil dan merata secara proporsional antara ritel modern dan pasar rakyat.

Adapun rinciannya, HET Rp 11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp 13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.

Baca juga: Mendag: Minyak Goreng Melimpah, Melebihi Kebutuhan

Namun Sudaryono menyayangkan implementasi atas kebijakan tersebut tidak adil dan merata. Di mana, menurut penjelasannya, pemerintah dinilai lebih memprioritaskan dan mendahulukan distribusi minyak goreng bersubsidi di ritel modern

"Ketidakadilan berawal dari adanya kebijakan atas minyak goreng yang hanya untuk dijual di ritel modern, sementara di pasar rakyat tidak jelas kebijakannya," kata Sudaryono dikutip dari Kompas TV, Kamis (10/3/2022).

Hal itu, tentu merugikan pedagang pasar rakyat, karena banyak pelanggan pasar rakyat yang akhirnya belanja di ritel modern.

Di sisi lain, stok minyak goreng pedagang pasar masih banyak dan tidak laku dijual karena harga jualnya yang memang masih tinggi yaitu berkisar antara Rp 17.000 sampai Rp 21.000 per liter.

Baca juga: Minyak Goreng Hilang Misterius sejak Januari

"Pedagang pasar rakyat selalu menjadi pihak yang dipersalahkan setiap kali ada kenaikan harga komoditi, sementara ketika ada program subsidi dari pemerintah, tidak dilibatkan secara aktif dari sejak awal," ujarnya.

Dengan tidak dilibatkannya pedagang pasar dalam menyalurkan dan menjual komoditi bersubsidi menunjukkan pemerintah kalah dengan swasta.

"Pasar rakyat/tradisional ini berjumlah lebih kurang 16.000 pasar dan menghidupi sekitar 16 juta pedagang yang berjualan di pasar," ungkapnya.

"Fungsi pembinaan pasar dan pedagang pasar seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah di semua lapisan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah di level paling bawah/pemerintah desa," imbuhnya.

Baca juga: Minyak Goreng Langka, Kini Muncul Fenomena Jasa Titip

Sebab itu, Sudaryono meminta Jokowi bisa lebih memperhatikan para pelaku pasar rakyat atau retail tradisional.

"APPSI memohon kepada Bapak Presiden untuk mengeluarkan instruksi tentang distribusi yang adil dan merata secara proporsional antara ritel modern dan pasar rakyat, sehingga tercipta suasana pasar yang kondusif," tambah dia.

Janji Kemendag

Menurut APPSI, Kemendag juga menjanjikan seminggu setelah ritel modern mendistribusikan minyak goreng murah, pasar tradisional akan mendapatkan gilirannya.

Namun kenyataannya lebih dari seminggu, minyak goreng murah masih belum tersedia di pasar tradisional. "Itu kami tunggu-tunggu loh, tapi enggak ada sama sekali," katanya.

Padahal, lanjut dia, saat ini pasar tradisional yang harus lebih diprioritaskan terlebih dahulu karena sangat terpukul akibat pandemi.

Baca juga: Mendag Beberkan 5 Produsen Minyak Goreng Terbesar di Indonesia

"Masyarakat masih belum berani ke pasar tradisional ketimbang ritel modern kan, yah harusnya kami yang lebih terpukul," ungkapnya .

Kebijakan kedua adalah Kemendag menjanjikan dan mendorong pedagang pasar yang memiliki stok minyak goreng yang harga lama untuk bisa di-retur ke distributor atau ke agen agar mendapatkan minyak goreng yang murah.

Namun, fakta di lapangannya, kata dia, proses penukaran atau return minyak goreng dipersulit.

"Yah kalau pun bisa, hanya 3 persen lah pedagang kita bisa meretur stok minyak goreng lamanya dengan yang baru. Selebihnya itu dipersulit," bebernya.

Sudaryo menegaskan pihaknya hanya ingin diperlakukan adil oleh pemerintah sehingga persoalan distribusi minyak goreng bisa selesai dan masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang murah.

"Kami mau mendapatkan opportunity yang sama dengan ritel modern untuk dapat akses barang yang murah, harusnya kami dibantu karena Covid-19 ini kami yang paling terpukul seharusnya," pungkasnya.

Baca juga: Soal Minyak Goreng, Asosiasi Pedagang Pasar Kecewa dengan Kebijakan Kemendag