Simak Cara Menghapus NPWP secara Online dan Offline

JAKARTA, KOMPAS.com – Nomor Pokok Wajib pajak atau NPWP adalah identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak, wajib memiliki NPWP.

Fungsi NPWP adalah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan untuk wajib pajak pribadi dan dan wajib pajak badan.

Selain itu, fungsi NPWP adalah sebagai sarana administrasi perpajakan untuk badan atas nama kerja sama operasi (joint operation) dan instansi pemerintah.

Perlu diketahui, bahwa NPWP dapat dilakukan penghapusan atau dinonaktifkan. Permohonan penghapusannya dapat dilakukan secara online atau tertulis/manual dengan mendatangi Kantor Pajak Pratama (KPP).

Baca juga: Punya Iivestasi Saham hingga Obligasi? Simak Cara Lapornya di SPT Pajak

Dikutip dari laman www.pajak.go.id, aturan penghapusan NPWP adalah mengacu pada pasal 9 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-20/PJ/2013.

Dalam peraturan itu disebutkan, penghapusan NPWP adalah boleh dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai perundang-undangan perpajakan.

Kemudian dalam pasal 9 ayat 2 peraturan tadi, penghapusan NPWP adalah bisa dilakukan atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan.

Penghapusan NPWP ini harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi sesuai perundang-undangan perpajakan yang mengatur tata cara pemeriksaan atau tata cara verifikasi.

Baca juga: BCA Segera Hadirkan Layanan Pengajuan Kredit di Aplikasi Perbankan

Lalu, siapa saja wajib pajak yang diperbolehkan dihapus NPWP miliknya?

Dalam pasal 9 ayat 4, mereka yang diperbolehkan menghapus atau menonaktifkan NPWP adalah sebagai berikut:

• Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
• Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
• Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya.
• Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik, atau pegawai dan penghasilan netonya tidak melebihi ptkp
• Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, yang telah memiliki npwp dan ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan kepala keluarga
• Wajib pajak warisan belum terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi
• Wajib pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha
• Wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di indonesia
• Instansi pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak
• Wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP, tidak termasuk NPWP cabang

Baca juga: CIPS Sebut Perlu Peningkatan Peran Swasta untuk Efektivitas Impor Gula

ANTARA FOTO Cara menghapus NPWP untuk wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan secara online maupun offline