KIW Dapat Dana PMN untuk Kembangkan KIT Batang, Sri Mulyani: Jangan Sampai Pengangguran Malah Melonjak

SEMARANG, KOMPAS.com - Dua BUMN di Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Kementerian Keuangan.

Dua BUMN tersebut yakni PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) memperoleh PMN sebesar Rp977 miliar untuk pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.

Sementara, PT Sarana Multigriya Finance (SMF) memperoleh PMN sebesar Rp2,25 triliun untuk penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Baca juga: Sri Mulyani: Saya Tidak Ingin Kawasan Industri Batang Jadi Kawasan yang Tertutup dan Eksklusif

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani berpesan dengan adanya dukungan dana PMN kepada BUMN harus ada peningkatan peluang lapangan kerja untuk memberdayakan masyarakat sekitar.

"Saya titip, jangan sampai kita punya KIT Batang justru masyarakat melonjak tingkat penganggurannya. Ini suatu pekerjaan rumah yang sangat penting. Masyarakat sekitar harus bisa menjadi sumber tenaga kerja lokal yang handal dan produktif dan punya kemampuan berkompetisi. Tentu harus disiapkan dan dilatih," jelasnya usai penandatanganan kontrak penyaluran PMN di KITB, Desa Ketagang, Kecamatan Gringsing, Jumat (11/3/2022).

Baca juga: Optimistis Ekonomi RI Pulih, Sri Mulyani: Kita Harus Terus Optimis Bahwa Badai Akan Berlalu...

Selain itu, KIT diharapkan memiliki misi untuk menciptakan image destinasi investasi yang menunjukkan daya kompetitif bagi Indonesia.

"KIT dapat dimanfaatkan sebagai zona pengolahan ekspor sekaligus zona pengolahan industri untuk wilayah Jawa Tengah," ungkapnya.

Baca juga: Realisasi Rumah FLPP di Jawa Tengah Tembus Rp 1,29 Triliun

FLPP MBR

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong ketersediaan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hal ini bertujuan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif khususnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menkeu berharap FLPP yang dikelola oleh SMF bisa benar-benar memberikan dukungan bagi masyarakat terutama MBR mendapatkan unit rumah bagi mereka bertempat tinggal.

Baca juga: Tahun Ini, Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan 101.250 Rumah Swadaya dan 5.141 Unit Hunian MBR

Untuk itu, seluruh direksi diminta untuk menjalankan misinya secara nyata dan menjelaskan kepada masyarakat terkait langkah pemerintah di bidang perumahan.

"Saya berharap tradisi menyampaikan ke publik dan janji kinerja para BUMN bisa menumbuhkan budaya korporasi dan tata kelola yang baik dengan integritas kompentensi dan profesionalisme," tegasnya.