Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bos BPJS Kesehatan: Kami Tidak Ambil Keuntungan...

Kompas.com - 14/03/2022, 09:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan, penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sudah sesuai dengan konsep syariah. Melalui metode Ta’awun atau gotong royong.

Hal tersebut Ghufron kemukakan dalam Webinar Keislaman dengan tema BPJS dalam Tinjauan Hukum, Ekonomi, dan Maqasid Syariah.

Dia menyebutkan, dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS, pihaknya menggunakan dana jaminan sosial milik seluruh peserta untuk memberikan manfaat kepada peserta.

Baca juga: Apakah BPJS Menanggung Biaya Ambulans? Cek Prosedur Layanan Ambulans BPJS

"Dana ini digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. BPJS Kesehatan tidak mengambil keuntungan karena BPJS Kesehatan hanya mengelola berdasarkan prinsip nirlaba," katanya melalui keterangan tertulis dikutip Senin (14/3/2022).

Pada kesempatan itu Ghufron juga menjelaskan bahwa terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 terkait Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah serius untuk berkontribusi secara aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Salah satunya kontribusi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang telah melaksanakan inpres tersebut dengan wajib menyertakan kartu kepesertaan aktif JKN-KIS bagi pembeli yang ingin melakukan proses permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah.

Apabila pembeli bisa menunjukkan kartu JKN-KIS dengan status aktif, maka permohonan akan diproses sesuai ketentuan.

Bagaimana dengan warga yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan?

Ghufron bilang, berkas permohonan akan tetap diproses sesuai ketentuan. Namun pemohon tetap diarahkan untuk melakukan pendaftaran peserta JKN dan wajib melampirkan kartu kepesertaan saat pengambilan hak tanah setalah proses selesai.

"Untuk pelayanan pembuatan STNK, SIM dan persyaratan umrah ini belum berlaku. Namun, yang menjadi tugas bersama adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyertaan kartu BPJS Kesehatan ini," kata dia.

Baca juga: Cek Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan Tahun 2022

"Jangan sampai dipandang sebagai hal negatif, tetapi sebagai upaya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan dengan mendorong masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta JKN-KIS," lanjutnya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Marzuki Suparman menyebut terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2022 perlu diantisipasi agar dapat diterima oleh masyarakat.

Untuk itu, dirinya menekankan dengan diwajibkannya penyertaan kartu BPJS kesehatan sebagai salah satu syarat dalam mengakses pelayanan publik, harapannya bisa meningkatkan pelayanan kesehatan.

Baca juga: Simak Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan karena Meninggal

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tekan Impor Susu, Erick Thohir Ajak Kerja Sama Frisian Flag

Tekan Impor Susu, Erick Thohir Ajak Kerja Sama Frisian Flag

Whats New
Bocoran Luhut soal Subsidi Motor Listrik dan Diskon PPN Mobil Listrik

Bocoran Luhut soal Subsidi Motor Listrik dan Diskon PPN Mobil Listrik

Whats New
PR Kementerian ATR Selesaikan 20.000 Lebih Bidang Tanah Sengketa dan Konflik

PR Kementerian ATR Selesaikan 20.000 Lebih Bidang Tanah Sengketa dan Konflik

Whats New
Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Whats New
BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

Whats New
Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Whats New
Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Whats New
Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Whats New
Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Spend Smart
Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Whats New
Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Rilis
Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Whats New
Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Whats New
Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Whats New
Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+